Baru 91.160 Warga Basel Dapat Jaminan Kesehatan

  • Whatsapp

1.500 Dinonaktifkan Sebagai Hasil Verifikasi

TOBOALI – Hingga saat ini, universal Health Covered (UHC) Bangka Selatan masih di angka kurang lebih 53 %. Ini artinya seluruh penduduk Bangka Selatan baru 53 % dari total 172 ribu atau sekitar 91.160 jiwa yang masuk sebagai anggota jaminan kesehatan Nasional dengan BPJS. Baik dari PBI dari APBN, PBI provinsi, dan PBI kabupaten. Sedangkan sisanya sebesar 80. 840 jiwa yang belum dijamin kesehatannya.

Dari Total 91.160 jiwa itu, terdiri dari 22.000 merupakan anggota PBI APBN, 8.500 PBI Provinsi, 18.000 PBI kabupaten dan sisanya 42.660 jiwa merupakan peserta BPJS mandiri dan terdapat 7.000 yang menunggak iuran.
Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir kepada wartawan Minggu (9/12/2018).

Menurutnya, dari total 48.500 jiwa pemegang Kartu BPJS PBI tersebut terdapat 1.500 yang dinonaktifkan sebagai hasil dari proses verifikasi dan validasi data setiap 6 bulan sekali.

“Dimana 1.500 jiwa ini dengan iuran kelas 3 Rp 23,000,00 berarti ada 34.500.000,00 per bulan yang harus dibayarkan Pemerintah daerah kepada BPJS tetapi yang 1.500 jiwa ini pada waktu sakit tidak dapat menggunakan nya karena kartu BPJS nya sudah dinonaktifkan,” ujarnya.

Dikatakan Samsir, ini yang akan menjadi korban adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Seperti yang dilalami ibu Sumanti pemegang Kartu Indonesia Sehat No 0000362714275 Beralamat di Dusun IV RT 14 Batu Betumpang Pulau Besar.

“Dengan terpaksa dibawa pulang oleh keluarganya saat mau melakukan proses persalinan karena kartunya sudah dinonaktifkan dan mereka tidak punya uang yang cukup untuk membayarnya, dengan keadaan hemoglobin yang rendah hari itu juga terpaksa di bawa pulang dari RSUD Depati Hamzah,” imbuhnya.

Sehingga yang jadi pertanyaan adalah dimana letak kesalahannya apakah proses penentuan siapa yang berhak menerima, yang katanya si pasien masuk kategori mampu tetapi faktualnya masyarakat yang tidak mampu atau apakah dari peraturannya yang saklak dan kaku serta tidak berpihak sedikitpun kepada sisi kemanusiaannya.

“Dimana pada saat ada yang salah terhadap proses penonaktifan dan ingin diaktifkan kembali dengan kondisi pasien tidak tahu kartu BPJS nya dinonaktifkan harus menunggu 1 bulan lagi sama dengan proses daftar lagi atau harus masuk ke peserta mandiri yang aktifnya setelah 14 hari, dengan kondisi pasien sudah masuk rumah sakit dan perlu segera ditangani,” katanya.

Ia menambahkan, peraturan Direksi BPJS No 39 tahun 2019 tentang Tata laksana verifikasi peserta pekerja bukan penerima Upah dengan surat rekomendasi Dinas Sosial.

“Dengan adanya penonaktifkan seharusnya juga pemerintah tidak membayarkan iurannya sebanyak dari total lama pemegang kartu tersebut tidak aktifkan dan belum ada penggantinya dan ini kan merugikan pemerintah dan menguntungkan BPJS. Bisa kita hitung kalau 3 bulan yang dinonaktifkan tersebut untuk 1500 dan belum digantikan berarti ada Rp 103.500.000 yg dibayarkan percuma ke BPJS,” ungkap Samsir.

Ia mempertanyakan pemegang yang dinonaktifkan ini adalah orang yang tidak mampu bukan orang yang mampu. “Dengan kondisi permasalahan terhadap pelayanan seperti ini malah akan menjadi masalah baru dan menjadi semakin berat untuk target mencapai UHC 95 % pada tahun 2019 nanti. Dengan image terhadap BPJS yang semakin buruk ini malah menambah penilaian semakin negatif terhadap BPJS. Masyarakat akan bilang percuma ngikut BPJS.
Komisi 1 sangat menyayangkan adanya peraturan Direksi BPJS yang semakin mempersulit pelayanan terhadap masyarakat miskin ini, untuk itu kami memohon dan merekomendasikan melakukan proses validasi dan verifikasi dengan benar sesuai fakta di lapangan sehingga yang dinonaktif tersebut memang yang mampu secara ekonomi bukan yang tidak mampu yang dinonaktifkan,” ujar Samsir.

Ia menuturkan, apabila yang dinonaktifkan pemegang Kartu BPJS PBI dari APBN Agar secepatnya dialihkan ke BPJS PBI Kabuopten yang persyaratannya lebih longgar. Dinas kesehatan agar berkoordinasi dengan BOJS agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang baru masuk BPJS pada waktu kondisi sudah sakit dan perlu secepatnya diambil tindakan.

“Membuat kebijakan untuk membuat buffer stock untuk khusus masyarakat yang sakit karang kategori mampu tetapi belum masuk sebagai Anggota BPJS PBI termasuk yang korban penonaktifan secara mendadak tersebut” pungkasnya. (raw/3)

Related posts