Banyak Warga di Bangka Tak Punya Buku Nikah

  • Whatsapp

Pemkab Bahas Itsbat Nikah

SUNGAILIAT -Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Bangka, Syaiful Zohri mengatakan banyak pasangan rumah tangga yang ada di Kabupaten Bangka belum memiliki buku nikah. Menurutnya, banyak orang melakukan nikah dibawah tangan atau nikah siri dengan berbagai macam alasan.

Read More

“Sementara sekarang buku nikah itu sangat diperlukan. Di berbagai kegiatan ditanyakan terus buku nikah, otomatis kalau buku nikah mereka tidak ada untuk membuat akta kelahiran bisa binti ibunya,” kata Syaiful usai mengikuti rapat Itsbat Nikah di ruang Bupati Bangka, Rabu (31/5/2017).

Pegawai yang berurusan dengan kepegawaian, ditambahkannya pasti diminta buku nikah. Begitu juga anak mau sekolah, buku nikah yang ditanya. Salah satu cara bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah kata dia, bisa mengikuti Isbat nikah yang akan dilaksanakan Pemkab bangka.

“Pemerintah dalam hal ini Pak bupati berharap banyak sehingga bagi mereka yang nikah siri, yang tidak dapat buku nikah setelah diklasifikasi setelah diteliti mana yang layak mana yang tidak akan diadakan pengukuhan ulang atau isbat nikah,” ujarnya.

Itsbat nikah, kata Syaiful dapat dilakukan setelah syarat-syaratnya lengkap yaitu rukunnya lengkap kemudian baru diberi tanda pengukuhan dari negara dengan buku nikah.

“Syaratnya ada di pengadilan karena mereka harus sidang dulu. Yang penting bagi mereka, ketika nikah dulu rukun nikah itu terpenuhi. Ada enam rukun nikah yaitu ada tidak walinya pada saat menikah. Kalau ada bapaknya tiba-tiba dinikahkan oleh pamannya berarti tidak sah nikahnya, tidak boleh atau dinikahkan oleh orang lain. Kemudian ada sanksi atau tidak, harus jelas dua orang saksi. Kemudian ada ijab kabul jadi itu pertama langkah-langkahnya yang dilihat,” terangnya.

Ditambahkannya, proses lain nantinya akan dilakukan klarifikasi syarat-syarat yang lain untuk mencari data yang lebih valid. Namun untuk data diakuinya, secara tercatat tidak ada catatan karena tidak bisa orang yang nikah siri yang memberitahu.

“Dia takut bilang, takut kena keruce (dimarahi-red). Padahal yang susahnya negara dan anaknya nanti. Dia sih enak-enak saja, mau cepat kawin tapi males ngurus syaratnya. Kadang-kadang mau nikah, kurang syarat sedikit tapi malas ngurusnua, akhirnya nikah di bawah tangan. Tapi yang kasihan nanti anak-anaknya,” imbuhnya.

Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aturan negara dan aturan agama. “Nikahlah sesuai dengan aturan negara dan aturan agama. Penuhi syarat-syarat agama. Jika terpenuhi syarat-syarat agama, rukun yang lengkap, ada walinya, sudah jelas siapa saksinya, ada mempelainya kemudian langsung saja datang ke kelurahan atau desa untuk mengambil N1 N2 N4. Dari situ semua lengkap nanti lapor ke KUA, bawa surat bukti KTP, KK, ijazah fotokopi. KUA akan memverifikasi, semuanya lengkap, tidak ada masalah, tidak ada halangan lagi akan dinikahkan dan dapatlah bukti otentik buku nikah,” terangnya.

Dengan adanya buku nikah itu, lanjutnya pasangan akan merasa nyaman. Ketika ingin pergi umroh, pergi haji, untuk membuat paspor syaratnya salah satunya buku nikah.”Sekarang beberapa daerah sudah ada namanya hotel muslim yang harus pakai buku nikah. Buku nikah itu banyak manfaatnya. Sementara anak mau sekolah bisa buat akta kelahiran tapi binti ibunya. Timbul pertanyaan dari anaknya, semua orang bin ayahnya, ini mengapa bin ibunya jadi masalah. Kasihan dengan psikologis anaknya nantinya,” pungkasnya.

Dianggarkan Rp200 Juta

Sementara itu, Bupati Bangka Tarmizi Saat sejak mengawali jabatannya sebagai Bupati Bangka bersama Wakil Bupati Bangka Rustamsyah salah satu programnya adalah Isbat Nikah, namun hingga saat ini program tersebut belum terlaksana karena terkendala aturan.

Tarmizi menjelaskan, Pemkab Bangka telah menganggarkan Rp 200 juta untuk membantu warga Kabupaten Bangka yang belum memiliki surat nikah.“Saya inginkan program Itsbat ini dapat dilaksanakan pada tahun ini, namun tidak melanggar aturan,” ujar Tarmizi.

Menurutnya, akibat tidak memiliki surat nikah, warga yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh tidak dapat membuat paspor.Kepala desa diharapkan untuk membatu program Itsbat Nikah khususnya mendata warganya yang telah menikah, namun belum memiliki surat nikah.

“ Bila terbentur masalah aturan dalam penggunaan anggaran APBD, saya akan laksanakan sendiri dengan swadana sendiri,” tegasnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto menjelaskan, paradigma pemerintah saat ini mengutip pernyataan bupati Bangka yakni bukan lagi masyarakat membutuhkan pemerintah, namun pemerintah yang membutuh masyarakat.

Untuk itu melalui program Itsbat Nikah diharapkan masyarakat Kabupaten Bangka yang sudah menikah namun belum memiliki surat nikah dapat terbantu dengan program ini.

Dijelaskannya, sudah dianggurkan selama tiga tahun dana sebesar Rp 200 juta untuk program itsbat nikah yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bangka tidak dapat dilaksanakan, karena masih ditemukan masalah aturan dalam penggunaan anggaran termasuk setelah berkonsultasi dengan BPKP.

Setelah mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan peserta rapat Isbat Nikah, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Bangka Boy Yandra, pelaksanaan Itsbat Nikah akan dikoordinir Ikatan Dai Seluruh Indonesia ( IKADI ) sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Bangka.

Dijelaskannya, IKADI yang akan mengkoordinir pelaksanaan Itsbat Nikah, sedangkan sidang perkara dan proses hukum lainnya akan dilakukan Pengadilan Agma Sungailiat.(snt/rus/humas/10)

JustForex

Related posts