Banyak Pelaku UMKM Lokal Galau

  • Whatsapp

UU JPH Diberlakukan
Belum Semua Produk Bersertifikat Halal

Pangkalpinang – Tahun 2019, semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Perintah tersebut sesuai amanat Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Mirisnya, belum semua produk lokal yang diproduksi pelaku UMKM di Bangka Belitung mengantongi sertifikat halal.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Babel, Zayadi, menyebutkan, Undang-undang sudah berlaku efektif tahun 2019 ini, oleh karena itu ia mendorong pemerintah membuat regulasi terkait JPH.
“Harus membuat badan penyelenggara produk halal, dan akan membentuk lembaga pemeriksa halal, kemudian mengangkat auditor untuk menentukan halal enggak, dan nanti bidang komisi fatwa yang menetapkan,” kata Zayadi.
JPH merupakan upaya pemerintah untuk menjamin produk yang beredar untuk mengkonsumsi makanan yang halal.
“Makanya, kami mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan ke pelaku usaha hingga ke desa, agar bisa mengurus sertifikat halal produk UMKMnya,” tandasnya lagi.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Babel, Nardi Pratomo menambahkan dari 13.000 produk UMKM yang ada, baru seribuan yang memiliki sertifikat halal.
Ia mengakui, memang baru sedikit yang memiliki sertifikat halal, oleh karenanya LPPOM MUI dan pemerintah akan bersinergi untuk menargetkan sebanyak-banyaknya produk UMKM bersertifikat halal.
“Di Babel sudah seribu lebih, estimasi kami sampai akhir tahun ini lebih kurang baru 1.600-1.700 bersertifikat halal, memang masih jauh dari target, tetapi kita berupaya agar nanti semuanya bisa,” ulasnya.
Hal ini, lanjut Nardi menjadi tantangan berat, karena di satu sisi sertifikat halal ini wajib paling lambat Oktober 2019, sementara di sisi lain baru sedikit yang sudah bersertifikat.
“Memang ada kegalauan, khawatir UMKM yang tidak terfasilitasi karena belum ada sertifikat halalnya, dan mereka enggak mau keluar uang, akhirnya akan menemui kendala, produk mereka enggak beredar, dalam negeri saja bisa beredar,” imbuh Nardi.
Untuk itu, ia berharap pemerintah dan stakeholder terkait dapat mendorong sertifikat halal ini bisa lebih cepat.
“Informasi ini akan kami sampaikan ke desa-desa, dan berharap pimpinan kepala daerah bisa menginstruksikan agar desa juga bisa memfasilitasi sertifikat halal ini, agar cepat terpenuhi,” harapnya.
Misalnya, kata Nardi, satu desa menargetkan beberapa pelaku usahanya difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal.
“Kalau tahun ini mungkin enggak terkejar, setelah ini mungkin 2020 ya bisa agak ngebut,” sarannya.
Untuk diketahui, UU 33/2014 ini terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).
Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
Menurut UU ini, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.
Sesuai Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium .
Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.
MUI akan menggelar sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produkd ari BPJPH itu.
Keputusan penetapan halal produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
Dalam hal sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.
Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.
Menurut UU ini, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantukam label halal pada: a. kemasan produk; b. bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.
Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.
Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berlaku. (nov/6)

Related posts