Banyak Korban dan Aset Daerah Dirusak, Kasus Ricuh Razia Tambang Ilegal di Belitung Berakhir Damai

  • Whatsapp
Situasi penertiban tambang ilegal di daerah Sijuk, Belitung beberapa jam pasca kericuhan. (foto: dod)

BELITUNG – Kasus kericuhan yang terjadi saat penertiban tambang ilegal oleh Satpol PP Provinsi Babel di kawasan Sijuk, Kabupaten Belitung , Sabtu (2/11/2019) siang, berakhir damai. Perdamaian antara Pemprov Babel dan penambang berlangsung di Kantor Camat Sijuk, beberapa jam setelah aksi anarkis tersebut terjadi.

Padahal, saat peristiwa itu terjadi, massa tidak hanya merusak mobil dinas milik Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah yang turut hadir saat penertiban juga beberapa unit mobil pengendalian massa (dalmas) dan kendaraan lain yang ada di lokasi. Tak hanya itu, sejumlah anggota Pol PP mengalami luka akibat dianiaya dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Namun, menurut Wagub Babel, Abdul Fatah walaupun terjadi perdamaian, pihaknya tetap akan menunggu hasil dari pemeriksaan aparat kepolisian, karena dalam kericuhan ini cukup banyak kerugian negara, dan juga personal terhadap anggota Satpol-PP Pemprov Babel.

“Pasca penertiban, akan diproses lanjut oleh kepolisian, didalami, dimintai keterangan. Kami akan menerima saran pihak yang memeriksa,” tegas Fatah saat jumpa pers dengan wartawan di Kantor Camat Sijuk, Sabtu (2/11/2019) malam.

Disinggung soal tidak dilibatkannya kepolisian dalam penertiban tersebut, Fatah berdalih yakin dengan pengamanan internal dari Satpol PP yang melakukan penertiban. Namun menurutnya, peristiwa tersebut terjadi di luar kendali.

“Yang meyakinkan saya, saya dikelilingi para keamanan lingkungan dalam dari pemprov, saya rasa sudah cukup ,tapi kok meleset, kedepan akan memperhatikan hal-hal seperti ini dan berbagai kelemahan akan kita sempurnakan,” tandasnya.

Fatah menambahkan, aktivitas penambangan ilegal di Sijuk, Belitung memang melanggar hukum karena beroperasi di lokasi hutan lindung pantai (HLP). Pemprov Babel katanya, sebelumnya juga telah menerima berbagai aduan dan laporan dari masyarakat untuk menertibkan tambang ilegal tersebut.

“Ini diawali berbagai laporan masyarakat bahwa terjadi suatu kegiatan ilegal yang dilakukan, kami melakukan pengecekan, masuk kawasan apa, saya tanya dinas kehutanan bahwa masuk dalam hutan lindung pantai, nah berdasarkan hal tersebut kami melajukan pengamatan langsung,” kata dia.

Jika tidak dilakukan penertiban, kata dia, masyarakat yang mengeluhkan tentu akan merasa kecewa dan pemerintah dianggap tidak menanggapi keluhan masyarakat.

“Kawasan tersebut  tidak boleh dilakukan penambangan karena memang kawasan lindung pantai. Memang tidak bisa dijamah, yang melakukan berarti ilegal, itulah kami melakukan penertiban, cuma terjadi kondisi yang sama-sama tak diinginkan,” tandasnya. (nov)

Related posts