Banyak Koperasi tidak Aktif tapi Terima Bantuan Pemerintah

  • Whatsapp
Anggota Komisi III DPRD Bangka Selatan foto bersama usai bertemu jajaran Kementerian Koperasi dan UKM.(foto: istimewa).

 

Komisi III Konsultasi ke Kemenko & UKM

TOBOALI – Komisi III DPRD Bangka Selatan melakukan konsultasi ke Kementrian Koperasi (Kemenkop) dan UKM RI. Komisi yang dipimpin H Surianto menanyakan tentang tata cara pembubaran koperasi yang tidak aktif serta koperasi yang tidak aktif namun pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Selain itu, Komisi 3 juga mempertanyakan bagaimana koperasi yang aktif bisa menyerap tenaga kerja, khususnya di daerah transmigrasidi karenakan daerah transmigrasi masih masuk dalam kategori penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Basel Wendy kepada wartawan Jumat (25/10/2019). Menurut politisi Demokrat ini, sesuai denga aturan perundang undangan tentang koperasi, pihak dinas terkait di daerah mengindentifikasi koperasi koperasi yang tidak aktif.

“Kami melakukan konsultasi tentang koperasi karena di Basel banyak koperasi yang sudah tidak aktif lagi, tapi mereka terima bantuan pemerintah, kami ingin koperasi di Basel benar benar aktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wendy.

Ia mengatakan, OPD terkait dapat mengajukanbpembubaran koperasu dengan bersurat ke Kementrian Koperasi dan UKam RI. Setelah itu dilanjutkan dengan bersurat ke koperasi tersebut. Selain itu, kantor koperasi tersebut akan ditempel stiker, dan diberi waktu 3 bulan untk mengklarifikasi.

Wendy menuturkan DPRD Basel nantinya akan segera mendorong OPD terkait untuk memproses pembubaran koperasi yang tidak aktif lagi. Ia berharap koperasi bukan dinilai dari jumlah koperasi tetapi dari kualitas koperasi tersebut.

Ia juga menambahkan kedepan DPRD Basel akan mendorong dinas terkait agar lebih cermat dan mengidentifikasi lebih teliti koperasi koperasi yang mengajukan bantuan namun tidak aktif.

“Kita harapkan tidak ada lagi koperasi yang menerima bantuan tetapi tidak aktif, dan supaya hal hal yg begini tidak terulang lagi di masa yang akan datang, karena banyak oknum oknum yang memanfaatkan bantuan bantuan pemerintah dengan mendirikan koperasi namun setelah itu tidak beroperasi lagi, selain itu dengan adanya koperasi yang berkualitas, diharapkan dapat mengurangi pengganguran sehingga daya beli masyarakat akan lebih baik lagi,” pungkasnya. (raw/3)

Related posts