Banyak Kades Salahgunakan Dana Desa

  • Whatsapp

Awas! KPK Sudah Turun Tangan

SUNGAILIAT – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bangka Belitung (Babel) merilis, sejumlah kepala desa (kades) yang tersebar di Provinsi Babel ditemukan melakukan penyalahgunaan dana desa.
Meski tak mau menyebutkan kades dan desa mana saja yang terindikasi menyelewengkan dana desa tersebut, Kepala BPKP Perwakilan Babel, Raden Suhartono dalam acara MoU antara BPKP dengan Pemkab Bangka di Kantor Bupati Bangka beberapa waktu lalu mengatakan, temuan itu berdasarkan evaluasi pemerintah pusat melalui BPKP. Karena itu ada beberapa permasalahan desa yang perlu ada perbaikan.
“Ada penyalahgunaan dana desa, tidak perlu disebut desa mana, termasuk di Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur dan Belitung. Setiap triwulan kita evaluasi setidaknya (ada temuan-red) empat desa dari dua kabupaten,” kata Raden.
Dikemukakannya, permasalahan temuan itu hampir sama pada setiap desa. Dari evaluasi BPKP didapati, adanya penyalagunaan dana desa oleh para kades. Bahkan ada kades yang menggelapkan dana desa dengan modus tindak pidana. Padahal rerata desa mendapatkan dana desa yang begitu besar, berupa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan desa lainnya.
“Modusnya dana diambil dalam jumlah besar dari rekening dan tidak punya brangkas, dibawa pulang ke rumah. Di tengah jalan ada mobil bagus atau ada wanita cantik,” sindirnya.
Diakui Raden, kejadian seperti itu banyak terjadi di Indonesia. Untuk itu, BPKP yang mendapat perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.
Meski ada kasus dan temuan demikian, ia berharap 62 desa di Kabupaten Bangka tidak sampai berurusan dengan KPK, akibat penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukkannya.
Terlebih, berkaitan dengan penggunaan dana desa ini, kata Raden, KPK sudah sampai turun tangan. Polri pun sudah sampai ke Polsek untuk turun ke desa melakukan pengawasan penggunaan dana desa.
“Dari segi pengawasan, kami mendorong agar penggunaan dana desa betul-betul digunakan sesuai peruntukan, tepat sasaran dan jelas yaitu untuk peningkatan kesejahtetaan masyarakat di desa agar membangun daerah pinggiran melalui dana desa bisa terwujud yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Semua pihak harus melakukan pengawasan,” harapnya.
Menurut Raden, salah satu pengawasan BPKP dilakukan menggunakan Aplikasi Sistem Keungan Desa (SISKEUDES) yang mengintregasikan penganggaran penatalaksanaan pelampiran dan pertanggungjawaban dana desa.
Penggunaan aplikasi ini sejalan dengan Pengawalan Keuangan Desa yang didorong KPK dengan aplikasi serupa. Dan di Babel sudah 309 desa menggunakan Siskeudes meskipun dalam berbagai variasi.
“Tahun 2017 desa sudah menggunakan Siskeudes. Kami berharap 62 desa di Bangka mengimplementasikan Siskeudes sudah dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban,” tukasnya.
Lebih lanjut Raden menuturkan, pengucuran dana desa oleh pemerintah pusat dari tahun 2015, 2016 dan 2017 meningkat cukup signifikan. Penyebabnya angka statistik berkaitan dengan penyebutan penduduk miskin, berbeda antara instansi satu dan yang lainnya.
Dana desa secara nasional, kata Raden diambil dari APBN sebesar Rp60 triliun pada 2017. Dan tahun 2018 dialokasikan Rp120 triliun atau dua kali lipat sehingga 309 desa di Babel dan 62 desa di Bangka, setidaknya mendapatkan alokasi rata-rata satu desa sebesar Rp2 miliar.
“Tantangan semakin besar karena kue yang diberikan ke desa semakin besar, apalagi tahun 2018 tahun politik. Uang yang digelontorkan semakin besar. Kepentingan semakin besar, yang ingin kue semakin besar. Oleh karena itu pengawasan harus semakin baik,” pungkasnya. (snt/1)

Related posts