Bank Sumsel Babel Gelar Forum Diskusi dan Sosialisasi Transaksi Nontunai

  • Whatsapp
Pemberian apresiasi kepada pemda yang telah menerapkan transaksi nontunai oleh Bank Sumsel Babel, Selasa (25/6/2019). (foto: istimewa)

Bank Sumsel Babel menyelenggarakan forum diskusi dan sosialisasi transaksi nontunai pemerintah daerah di Hotel Marriott, Yogyakarta, Selasa (25/6/2019). Acara tersebut digelar sebagai tindaklanjut dan evaluasi pelaksanaan transaksi nontunai tahun 2019.

Acara dibuka oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin dilanjutkan paparan dan diskusi tentang pelaksanaan transaksi nontunai di pemerintah daerah Indonesia termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Adapun pemateri pertama dalam forum diskusi tersebut yaitu Kasubdit Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ira Hayatunnisma.

Forum tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab evaluasi dan kendala kendala yang dihadapi dalam implementasi transaksi nontunai di daerah untuk masukan kepada Kemendagri dan Bank Sumsel Babel sertamencari solusi untuk perbaikan pada masa akan datang.

Selanjutnya disampaikan paparan dari Manager Fungsi Analisa Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumsel, Suhut MT Samosir dengan materi peran BI dalam elektronifikasi pemda.

Kemudian disampaikan paparan dari Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran BI Kepulauan Bangka Belitung, Didik Aswadi dengan materi elektronifikasi transaksi pemda mendorong target keuangan inklusif akan mendorong tumbuhnya UMKM khusus.

Acara tersebut dihadiri sekretaris daerah, kepala DPKAD dan kepala badan pendapatan daerah, pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota se-Sumatera dan se-Kepulauan Bangka Belitung. Dari Bank Sumsel Babel dihadiri Direktur Utama Achmad Syamsudin, Direktur Pemasaran Antonius Prabowo Argo dan komisaris.

Forum diskusi dan sosialisasi diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada pemda yang telah menerapkan transaksi nontunai. Untuk kategori jumlah transaksi tertinggi pada cash management system BSB wilayah Sumsel di peringkat pertama yaitu Pemkot Palembang, kedua Kabupaten OKU dan peringkat tiga diraih Kabupaten Muara Enim.

Sedangkan di wilayah Kepulauan Babel untuk peringkat pertama diraih Pemprov Babel, peringkat dua Kabupaten Belitung dan ketiga yaitu Pemkot Pangkalpinang. Sementara itu, di kategori cashless diraih Pemkab OKU untuk wilayah Sumsel dan Pemprov Babel di wilayah Babel. Adapun untuk kategori penerapan kebijakan diberikan kepada Pemkab Banyuasin.

Sebagaimana diketahui transaksi nontunai pada pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi NonTunai pada Pemerintah Daerah.

Dengan penerapan transaksi nontunai akan terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk transaksi dengan pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pelaksanaan transaksi nontunai, sudah dimulai 1 Januari 2018 di wilayah Sumsel dan Babel bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk penerimaan daerah dengan menggunakan Samsat Online, PBB online, sistem sembilan pajak daerah, retribusi daerah, pakai tapping box, BSB cash pengeluaran daerah belanja pembangunan, subsidi daerah, belanja rutin dengan menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA), Cash Manajemen System (CMS), internet banking BSB dan mobile banking BSB. (ron/rls/10)

Related posts