Bahas Perda Zonasi Pesisir, Komisi II ke Pushidrosal

  • Whatsapp

JAKARTA- Dalam rapat kunjungan kerja Komisi II ke Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Ancol Timur Jakarta Utara, Jumat (3/3/32017) bersama dengan Wakil Kepala Pusat Angkatan Laut beserta jajarannya membahas tentang masalah teknis terkait diterbitkannya Perda Zonasi.
Perda tersebut, mengatur seluruh wilayah pesisir dari titik nol sampai 12 mil, yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Syarat minimal untuk memiliki Perda Zonasi, ada 13 komponen dan baru sepertiga komponen yang bisa kami penuhi. Dan kami membutuhkan data-data teknis maupun non teknis dari Pushidrosal ini yang harus dilengkapi, untuk menerbitkan Perda ini,” ungkap Ketua Komisi II, Antonius Uston.

Lanjutnya, Bangka Belitung yang kaya dengan potensi laut khususnya pulau Bangka, harus segera dibenahi. Apabila terlambat, maka benar-benar akan jadi babak belur laut tercinta Babel.

Baca Lainnya

“Yang selalu terjadi, gesekan horizontal antara masyarakat yang berkepentingan dengan aktivitas pertambangan (timah) dengan masyarakat yang berkepentingan dengan perikanan dan kelautan,” jelasnya.

Ternyata pengetahuan Wakapus Hidrosal, Trismiadi tentang perairan dan batas wilayah laut untuk Bangka Belitung sangat mengagumkan karena beliau pernah ditugaskan dibeberapa titik pulau terpencil yang ada di Bangka Belitung. Jadi tidak sangat sulit untuk berdiskusi tentang batas wilayah tentang pulau–pulau terpencil yang menjadi topik pembahasan rapat.

Sekretaris Komisi II, Junaidi Thalib mengungkapkan mohon difasilitasi peta laut (peta kertas maupun peta navigasi elektronik), karena Pushidrosal ini mempunyai kewenangan dan legalitas tunggal di bidang Hidrografi dalam menyiapkan dan menyediakan data dan informasi Hidro-oseanografi berupa Peta Laut dan publikasi nautika. Peta laut ini juga berguna untuk para nelayan guna mengetahui titik ikan yang paling banyak.

“Kegunaan peta laut juga untuk rencana pembangunan jembatan waktu era Gubernur Eko Maulana Ali ingin membuat akses jalan / jembatan dari Palembang melewati Desa Permis (Bangka Selatan),” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Setelah mengemukakan secara detil maksud kedatangan kunjungan kerja Komisi II, Wakapus Hidrosal Trismiadi akan berupaya memberikan segala yang dibutuhkan Rombongan DPRD Babel untuk kepentingan secara teknis pembentukan Perda Zonasi yang berguna untuk mengatur seluruh wilayah pesisir yang menjadi kewenangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. (Humas Sekwan: Reni Pebrianti/Suhaili/10)

Related posts