Bahas Pengawasan Pilkada 2020, Bawaslu Bateng Gelar Rakor Bersama Stakeholders

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Bateng, Robianto menandatangi berita acara saat rapat koordinasi pengawasan tahapan Pilkada 2020 di Hotel Santika Pangkalan Baru, Kamis (14/11/2019). (foto: Muhammad Tamimi)

PANGKALANBARU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholders di wilayah itu guna membahas persiapan pengawasan tahapan Pilkada 2020. Stakeholder yang hadir dalam rakor yakni dari Bawaslu Babel, Bawaslu Bateng, Polres, Kejaksaan, Partai Politik, OPD terkait, insan pers dan Camat se- Bateng.

“Persiapan Pilkada tahun 2020 di empat kabupaten di Provinsi Bangka Belitung dan Bangka Tengah adalah yang pertama menggelar rakor persiapan pilkada,” ujar Komisioner Bawaslu Babel, Dewi Rusmala usai membuka rakor di Hotel Santika Pangkalan Baru, Kamis (14/11/2019).

Menurut dia, tugas pengawasan pemilu tidak terlepas dari peran stakeholders khususnya Pemkab Bangka Tengah. Untuk tingkat panswascam juga tidak terlepas dari bantuan dari pemerintah kecamatan terkait sumber daya manusia (SDM) yang mengisi sekretariat.

“Untuk persiapan pilkada sudah berjalan salah satunya tahapan penandatanganan NPHD Pilkada 2020 dan sudah dilakukan penandatanganan berita acara tempo hari di Kantor Bupati Bangka Tengah,” ungkapnya.

Terkait dukungan kerja sama dengan stakeholders, Dewi bersyukur telah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan enam kecamatan di Bangka Tengah. Hal ini berarti, Kabupaten Bangka Tengah sudah siap melaksanakan kegiatan Pilkada 2020.

“Terkait juga kegiatan hari ini tentang rakor stakeholders sebagai persiapan agar sukses pelaksanaan Pilkada 2020 pada bulan September nanti. Harapan kami, tahapan pengawasan Pemilu 2020 di Bangka Tengah berjalan sukses dan lancar,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bateng, Robianto mengungkapkan pihaknya memandang perlu dilaksanakan rakor persiapan pengawasan pilkada supaya informasi tepat sasaran dalam melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

“Pengawasan data pemilih dianggap sangat penting. Untuk itu, program ini Bawaslu mengajak pemerintah kecamatan diteruskan tingkat desa. Harapan kami, kendala yang ada dilapangan terkait pengawasan pilkada bisa diatasi dengan adanya sinergi dari kecamatan dan desa atau kelurahan,” ungkapnya. (ran)

Related posts