Babel Miliki Potensi Kelautan dan Perikanan

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Provinsi Bangka Belitung memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya di bidang industri pengolahan ikan.
Hanya saja sayangnya, kendati 80 persen luas Babel dikelilingi perairan namun pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan sangatlah minim.
Kepala Bagian Perundang-undangan I, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP, Haryani Nugrohowati mengatakan pemilihan Provinsi Bangka Belitung sebagai lokasi sosialisasi dilakukan guna meningkatkan sumbangsih sektor kelautan dan perikanan.
“Data yang tercatat hingga tahun 2016, Provinsi Bangka Belitung memiliki lebih dari 2.000 Unit Pengolahan Ikan dengan berbagai skala dengan total volume produksi mencapai 162,02 Ton pada tahun 2017,” terangnya.
Dia menambahkan, kawasan industri perikanan terpadu di Teluk Kelabat , Kabupaten Bangka, masih dapat dikembangkan sehingga pangsa pasar yang semula hanya Jepang dan Singapura dapat ditambah negara-negara lainnya. Dan jika hal tersebut dapat dilakukan, akan sangat berdampak untuk sektor kelautan dan perikanan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Provinsi Bangka Belitung
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Harun mengingatkan pelaku usaha baik skala mikro kecil maupun skala menengah besar yang berkecimpung pada usaha pengolahan dengan berbahan baku ikan, hendaknya mengurus perizinannya sesuai regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidang PDSPKP yang wajib ditaati setiap pelaku usaha yang menggunakan bahan baku ikan yakni Permen KP Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengolahan Hasil Perikanan dan Permen KP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (Revisi Permen KP Nomor 72 Tahun 2016).
“Adapun regulasi lain yang menguatkan tentang perizinan terkait Peraturan Perundangan-undangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single submission – OSS) yang saling berkaitan agar dikemudian hari tidak mendapatkan permasalahan yang membuat usahanya terhambat, bahkan apabila tidak sesuai dengan aturan, ada sanksi pidana yang menanti,” tandasnya. (rls/6)

Related posts