Babel Kecipratan Rp9,98 Triliun, Erzaldi Genjot Infrastruktur

  • Whatsapp
Gubernur Babel Erzaldi Rosman.(foto: rafiq).

RAKYATPOS.COM,PANGKALPINANG– Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021, kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel, Kamis (26/11/2020).

Tahun 2021 mendatang, total belanja negara yang disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota di Kepulauan Babel mencapai Rp9,98 triliun. Alokasi dana tersebut terbagi atas belanja pada kementerian/kembaga sebesar Rp3,09 triliun, tersebar pada 29 instansi vertikal kementerian /lembaga dengan total jumlah 274 DIPA satuan kerja se-Provinsi Babel.

Read More

Sedangkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa adalah sebesar Rp6,89 triliun, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,13 triliun, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp576,11 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp819,53 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp803,34 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp238,59 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp334,53 miliar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel, Fahma Sari Fatma, mengingatkan penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat, mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi.

“Tiga hal yang difokuskan dalam anggaran 2021 adalah menghadapi krisis akibat pandemik Covid, memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN sangat tergantung kepada pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, ” ujar Fahma, usai penyerahan DIPA.

APBN Tahun 2021, kata dia, menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya.

Penyerahan DIPA ini diberikan lebih cepat, bahkan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir, hal ini dimaksudkan agar satuan kerja dan pemerintah daerah dapat segera melaksanakan tahapan lelang sejak sekarang. Dengan harapan, dapat berjalan sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan.

Related posts