Babel Ajukan Penyesuaian Zonasi

  • Whatsapp

PPDB 2019, SKTM tak Berlaku
Sekolah Tunggu Juknis

Pangkalpinang – Kondisi sekolah di Provinsi Bangka Belitung (Babel), tidak sama dengan di provinsi lain atau kota-kota besar di Indonesia, yang jaraknya berdekatan.
Atas dasar inilah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, mengajukan penyesuaian zonasi kepada kementerian terkait, dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.
Diakui Erzaldi, bahwa kondisi sekolah di Babel, rata-rata jaraknya jauh dengan zonasi siswa, sehingga siswa dimungkinkan bersekolah ke lokasi yang lebih jauh karena ketersediaan sarana pendidikan tersebut, berbeda dengan di kota Pangkalpinang yang cukup banyak SMA atau SMK.
“Banyak hal baru yang perlu kita perbaiki, tidak saja ada sistem zonasi tapi ada hal lain yang harus dipertimbangkan, Babel tidak sama dengan daerah lain, makanya kita ambil kebijakan yang tak bertentangan dengan aturan, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ombudsman, dewan pendidikan, DPRD dan duckapil dan Bappppeda,” kata Erzaldi, kepada wartawan usai rapat membahas PPDB, di ruang kerjanya, Kamis (16/5/2019).
Ia mencontohkan, siswa yang tinggal di Lepar Pongok, ingin melanjutkan pendidikan ke SMA namun hanya ada di Toboali, karena hanya ada SMK di wilayah Lepar Pongok.
“PPDB tahun ini memang agak sedikit rumit, tapi harus kita selesaikan jangan membuat bingung masyarakat, contoh SMA Toboali misalnya menerima 208 siswa, tidak semua siswa mau ke SMA, makanya kita melakukan penyesuaian,” tandasnya.
Berkenaan dengan zonasi, akan ada nilai atau skor antara jarak siswa ke sekolah, yang akan dihitung ditambah dengan nilai Ujian Nasional (UN) siswa atau SKHUN.
“Sistem PPDB baru ini tetap akan kita akomodir lima persen untuk siswa berprestasi, lima persen untuk keluarga miskin,” imbuhnya.
“Kami ingin berjalan lancar agar tidak bingung, makanya kami dalam waktu dekat harus bertanya ke kementerian, kita ngajak Ombudsman,” tambah Erzaldi.
Disinggung kapasitas sekolah negeri, diakui Mantan Bupati Bateng ini memang tidak mencukupi atau mampu menampung semua lulusan SMP, disinilah peran sekolah swasta, karenanya siswa yang tidak tertampung semestinya bisa ke sekolah swasta atau memilih sekolah swasta.
“Tapi karena masyarakat enggak mau ke swasta, kalau mau enggak apa-apa, Kalau nambah sekolah, apakah bisa dengan cepat, tentunya dalam nambah ruang kelas juga kan sudah direncanakan sebelumnya,” tandasnya
Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh menyebutkan, untuk seleksi PPDB tahun 2019/2020, berdasarkan Pemrendikbud nomor 51 tahun 2018, dan turunannya yakni Surat Edaran dari Mendikbud serta Kemendagri.
“Yang menjadi tolak ukur seleksi melalui UN yang dilaksanakan sekolah dan sesuai kompetensi, disamping zonasi,” ulasnya.
Untuk jenjang SMK l, sebelum pendaftaran dimulai, sekolah terlebih dahulu melakukan seleksi minat bakat terhadap calon peserta, untuk melihat bakat dan kemampuan siswa. Setelah itu, baru siswa mendaftar sesuai tanggal yang sudah ditetapkan.
“Pendaftaran masuk itu tanggal 17-22 Juni 2019, serentak untuk jenjang SMA, MA, dan SMK,” ujarnya.
Sementara itu, zonasi SMA dalam kabupaten kota dibagi per kelurahan atau per desa, untuk SMA memiliki jurusan IPA, IPS dan bahasa, karena jurusan sama harus bagi zonasi.
“Untuk proses seleksi, anak yang berada di zonasi kita beri skor, misal jarak 500 meter dari rumah ke sekolah, itu nilainya tertinggi 400, nanti dikurangi inverval 5 untuk jarak 501 meter hingga satu kilometer, nilainya 395, demikian seterusnya, semakin dekat dengan sekolah skor semakin tinggi, semakin jauh walaupun dalam satu zonasi nilai kecil,” bebernya.
Skor jarak ke sekolah ini, kemudian ditambah dengan nilai SKHUN siswa, dan ditambah dengan skor prestasi siswa.
“Total nilainya, skor jarak zonasi, nilai UN, dan kalau memiliki prestasi akademik dan non akademik, juara apa misalnya, kita berikan skor untuk akumulasi nilai. Kita ambil jumlah total itulah peringkat untuk masuk dalam sekolah,” jelasnya.
Ditegaskan Soleh, dalam seleksi PPDB ini, surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak berlaku, lantaran surat ini kerap dipalsukan oleh orang yang mampu namun mengaku tak mampu hanya demi masuk ke sekolah tertentu.
“Siswa kurang mampu, walaupun diujung dalam zonasi tetap jadi prioritas, syaratnya ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau punya kartu PKH, pra sejahtera, kalau enggak miliki ini kita enggak terima kalau hanya miliki surat dari lurah, paling tidak dari dinas sosial, SKTM tidak berlaku, karena banyak yang ngaku-ngaku miskin dengan memiliki SKTM, untuk hindari itu maka gunakan kartu dari Dinas Sosial,” tegasnya.
Ia meminta, para orangtua harus mengetahui mereka di zona mana, Dinas Pendidikan sudah membagi kelurahan dan sudah dikoordinasikan dengan Dukcapil.
“Nanti di geoportal kita bisa dicek, sekolah miliki akses, nanti tau posisi rumah dengan sekolah berapa jauh atau jaraknya,” tambah Soleh.
Setelah proses pendaftaran, kata Soleh pada tanggal 25 pengesahan, 26 Juni pengumuman siswa yang diterima, dan pendaftaran ulang 27-29 Juni 2019.
“15 Juli masuk pertama sekolah yang dimulai dengan pengenalan lingkungan siswa, atau dulunya MOS selama tiga hari,” tukasnya.
Kepala Sekolah SMA 3 Pangkalpinang, Kunlistiani, yang juga ketua MKKS menyebutkan, pihaknya untuk seleksi PPDB menunggu pergub yang akan diterbitkan.
“Kalau sudah terbit, juknis sudah terbit kami akan terjemahkan dalam tata tertib atau aturan yang diterbitkan sekolah, kami akan sampaikan khusus syarat rinci yang dipenuhi, salah satunya KK, kemudian SKHUN,” ujar Kun.
Sekolah juga, tambahnya menyiapkan Tim IT, salah satu panitia akan cek data di KK siswa masuk ke geoportal, dan akan terlihat jaraknya berapa ke sekolah.
“Sekolah kami memiliki 288 daya tampung, 90 persen berdasarkan zonasi, 5 persen zonasi ada kolom sendiri untuk siswa tidak mampu dan berprestasi,” ulasnya.
Pihaknya juga akan memfasilitasi siswa atau orangtua calon siswa yang ingin mengetahui jarak dari rumah siswa ke sekolah.
“Kadang kan anak yang orangtua enggak melek IT perlu kita layani, intinya kami komitmen berhadapan pergub, juknis dan akan buat aturan penerimaan,” sebutnya.
Ia mengakui, sudah banyak orangtua siswa yang menanyakan perihal PPDB ini ke sekolah, namun karena pendaftaran belum dibuka, pihaknya hanya sebatas menjelaskan gambaran umum seleksi PPDB. (nov/6)

Related posts