Awasi Verifikasi Parpol, Panwaslu “Ngantor” di KPU

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Guna mengawasi penelitian administrasi Parpol (Partai Politik), Panwaslu harus rela “Ngantor” di KPU Pangkalpinang. Langkah tersebut, guna memantau perjalanan dalam proses administrasi Parpol.
Termasuk, sembilan Parpol yang gugatannya dikabulkan oleh Bawaslu RI. Hal itu seperti dikatakan ketua Panwaslu Pangkalpinang Ida Kumala kepada sejumlah wartawan, usai Rakor Stakeholder Panwaslu Pangkalpinang, di Hotel Codella Pangkalpinang, Rabu (22/11/2017).
“Sampai saat ini, KPU masih melakukan penelitian administrasi. Ini masih proses dan nanti KPU akan melakukan verifikasi faktual di lapangan. Ini masih proses. Karena proses administrasi dan verifikasi Parpol ini sampai dengan Februari dan kita pengawas Pemilu Standby itu di kantor KPU mengawasi proses ini,” ungkap Ida Kumala.
Dilanjutkannya, hingga pukul 23.59 WIB tadi malam, Panwaslu terus mengawasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Pangkalpinang. Adapun sembilan partai yang gugatannya dikabulkan Bawaslu RI tersebut meliputi PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, PBB, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, serta Partai Indonesia Kerja.
Sekedar informasi, Bawaslu RI memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan Parpol (Partai politik) untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019. Sembilan Parpol ini sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan awal, karena data kepengurusan yang diserahkan tidak sesuai kebijakan KPU, yaitu melampirkan data yang telah diinput di sistem informasi Parpol (Sipol) pada laman KPU.
Pada putusan yang dibacakan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (15/11/2017), pengawas Pemilu hanya menolak satu pengaduan dari sepuluh pengaduan yang ada. Yaitu pengaduan dari PKPI kubu Haris Sudarno. Karena menilai langkah penyelenggara pemilu sudah benar, hanya menerima pendaftaran dari pengurus Parpol yang mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan saat membacakan satu persatu putusan dari permohonan yang diajukan sembilan partai politik, di Gedung Bawaslu RI.
Dalam putusannya, Bawaslu juga memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran, dengan menerima dokumen pendaftaran sembilan parpol yang ada sesuai ketentuan Pasal 176 ayat 1 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
“Memerintahkan KPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (sembilan partai politik-red) secara fisik dan memerintahkan KPU melaksanakan keputusan paling lambat tiga hari sejak keputusan dibacakan,” tuturnya.
Bawaslu mendasari keputusannya berdasarkan sejumlah pertimbangan. Antara lain, pengutamaan penggunaan sistem Sipol sebagai dasar penilaian untuk menentukan keterpenuhan persyaratan pendaftaran, dinilai tidak mendasar. Menurut Abhan, Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh undang-undang Pemilu, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta Pemilu 2019.

*Potensi Kerawanan
Selain verifikasi parpol, kini sedang menyoroti potensi kerawanan di wilayah perbatasan yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2018. Yakni, di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Potensi-potensi kerawanan yang menjadi fokus Panwaslu Pangkalpinang mulai dari KTP ganda, pemilih ganda hingga dukungan palsu guna memenuhi lolosnya calon perseorangan. Hal itu seperti disampaikan Ketua Panwaslu Pangkalpinang 2017 Ida Kumala dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Panwaslu Kota Pangkalpinang, di Hotel Cordella, Pangkalpinang, Rabu (22/11/2017).
“Banyak wacana potensi kerawanan. Apalagi, potensi itu di wilayah perbatasan. Ada indikasi pemilih ganda, yang berbatasan dengan Bangka induk dan Bangka Tengah. Yang paling parah adalah Bangka induk, karena Bangka induk juga ada pemilihan bupati. Daerah Kace dan Kampung Keramat, itu bisa menjadi masalah. Ada potensi-potensi negatif. Sanksi bagi pemilih ganda, juga diancam pidana,” kata Ida.
Ia pun menuturkan, ada 105 pemilih yang tidak ditemukan di Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka namun dalam Sidalih (sistem data pemilihnya) nama pemilih tercantum. “Itu yang nanti akan kita tindaklanjuti apakah masuk dalam Sidalih Pangkalpinang atau Bangka Induk.
Sinkronisasi akan dilakukan hingga 12 Januari 2018, kita akan mengawasinya,” ujar Ida seraya menambahkan, jumlah pemilih yang tertera di Pangkalpinang dan Bangka itu hasil dari Pilkada serentak 2017 lalu.
“Nanti DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan) akan disinkronisasi. Maka akan diserahkan kepada KPU Pangkalpinang. Sesuai tahapan, KPU akan melakukan pemutakhiran dan itu yang akan kita awasi dalam Coklit (Pencocokan dan penelitian). Kami akan mengaasi ini sampai tidak ada permasalahan lagi di wilayah perbatasan. Kami akan terus mengawasi ini, apakah di wilayah perbatasan ada lagi yang tidak terdata. Makanya, nanti akan dilakukan jelajah pengawasan terpadu bersama Bawaslu Bangka Belitung,” pungkasnya. (ron/6)

Related posts