Awas! Investasi di Babel Incar Penguasaan Lahan

  • Whatsapp

PT MHL Diduga Penyalahgunaan Izin Prinsip
Ada Indikasi Kerugian Negara

TOBOALI – Masyarakat Desa Nangka Kecamatan Airgegas, mendatangi kantor Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Bangka Selatan mempertanyakan luasan izin lokasi milik PT Mutiara Hijau Lestari.

Gelagat perusahaan bidang pertanian holtikultura gencar melakukan perluasan lahan hingga hutan kawasan yang mencapai ribuan hektar menimbulkan resah warga desa.

Perwakilan warga Desa Nangka, Suryadi didampingi Hafizun, PT Mutiara Hijau Lestari telah menguasai lahan berkali lipat melebihi luas izin yang diterbitkan pemerintah.

“Kami ingin mempertanyakan sekaligus melaporkan kalau luas lokasi PT Mutiara Hijau Lestari tak sesuai izin, berdasarkan pantauan kami di lapangan serta informasi yang kami terima dari masyarakat lainnya kalau luas lokasi mereka sudah mencapai hampir dua ribuan hektare, sementara izin mereka setahu kami hanya empat ratusan hektare saja,” kata Suryadi kepada wartawan, Rabu (7/8/2019).

Bahkan, di desanya Nangka penguasaan lahan hingga
Bukit Nenek dan bukit-bukit di sekitarnya. Selain mendapatkan lahan dengan cara membeli milik warga, perusahaan telah mencaplok hutan desa.

“Ada juga lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan ada juga di IUP PT Timah, kalau lahan yang masuk kawasan tidak dibuat surat,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, pihak perusahaan terus memperluas lahan baik di Desa Nangka, dan desa-desa sekitarnya di wilayah Kecamatan Air Gegas.

“Kami minta pemerintah menindaklanjuti untuk tinjau kembali izinnya, jangan sampai merugikan masyrakat lahan sudah habis dikuasai perusahaan dengan cara-cara tidak benar, tak hanya merugikan masyarakat pemerintah juga dirugikan kalau praktik di lapangan tidak sesuai izin,” pintanya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Rizal membenarkan jika PT Mutiara Hijau Lestari telah mengantongi izin prinsip perkebunan holtikultura dengan luas wilayah seluas 400-an hektare.

“Mereka mempertanyakan luasan izin prinsipnya, benar sudah ada izin prinsipnya seluas 491 hektare dan izin lokasinya tidak dalam satu hamparan tapi tersebar di Kecamatan Air Gegas,” kata Rizal.

Ia memastikan luas wilayah sesuai izin prinsip yang diterbitkan pemerintah tidak masuk dalam kawasan serta tidak tumpang tindih dengan izin lainnya.

“Laporan masyrakat sudah hampir dua ribu hektare dan ada masuk dalam kawasan, kalau persoalan itu kita belum bisa memastikannya. Tapi pemerintah memastikan izin prinsip yang dikeluarkan tidak ada yang masuk dalam kawasan serta tindak tumpang tindih dengan izin yang sudah ada, untuk itu akan segera kita kroscek ke lapangan tinjau kembali sesuai izin prinsip sebelum diterbitkan HGU,” pungkasnya.

Sementara itu manajemen PT Mutiara Hijau Lestari belum bisa dikonfirmasi. (raw/6)

Related posts