by

ASN Sebagai Agen Percepatan Pembangunan Daerah

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Arka’a Ahmad Agin

Besar harapan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka percepatan pertumbuhan pembangunan bangsa khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin baik. Hal ini perlu disadari bersama, karena substansi dari keluarnya Undang-Undang ASN atau lebih familiar dikenal dengan sebutan pengawai negeri sipil (PNS) adalah menjadikan aparatur sipil negara sebagai pemegang utama kemudi pelayanan publik di negeri ini yang profesional, berintegritas, dan responsibilitas.

Harus diakui bahwa dalam Undang-Undang sebelumnya aparatur sipil negara memiliki kekuatan dan kemampuan terbatas, karena asas merit tidak dilaksanakan secara efektif dalam manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya integritas, pengembangan kapasitas tidak dilaksanakan, kesejahteraan rendah, dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, setelah disahkannya Undang-Undang ASN diharapkan aparatur sipil negara akan memiliki kekuatan dan kemampuan profesional, berintegritas tinggi, non parsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja tinggi, dan kesejahteraan tinggi dan mendapat kepercayaan publik.

Kegagalan pencapaian pelayanan prima dan pencitraan kurang baik yang disandang aparatur sipil negara sebagai pelayan publik selama ini harus segara diakhiri. Pola pikir (mindset) sumber daya aparatur sipil negara harus mampu menjadi pengungkit (liverage) dalam menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya kesiapan mental dalam menyikapi ketatnya kompetisi global memperebutkan peluang ekonomi yang tersedia. Patologi aparatur sipil negara yang terkesan ingin dilayani dan bermental korup harus segera ditinggalkan. Sebagai pelayan publik (public service) yang telah mendapatkan kompensasi imbal jasa yang dihasilkan dari rakyat semestinya mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi aparatur sipil negara untuk berkontribusi besar bagi bangsa ini. Bukankah aparatur sipil negara adalah kumpulan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan? Sehingga tidak pantas rasanya jika sampai publik harus menilai dan mengatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara hanya sebagai kelompok orang yang menghabiskan uang rakyat atau dalam istilah masyarakat Bangka disebut makan gaji buta.
Selama ini, suara sumbang tentang lemahnya kualitas pelayanan publik dan menguatnya tingkat korupsi telah memaksa kekuatan sipil (civil soceity) harus bersuara keras untuk menyadarkan pemerintah memperbaiki sumber daya manusia aparatur sipil negara. Prinsip efektifitas dan efisiensi yang dilaksanakan dalam sistem pelayanan dan pengelolaan anggaran negara dan daerah kurang diterapkan, sehingga masih terjadi pembengkakan anggaran untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja publiknya. Kenyataan ini, menyadarkan semua pihak bahwa diperlukan sistem pengawasan dan pengontorolan dari kekuatan sipil diluar aparatur sipil negara dalam pengelolaan pemerintahan.

Secara teoritis pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan civil society lemah dalam mengontrol pemerintah, prosedur pelayanan publik yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak dan secara struktural meskipun telah dilakukan perampingan struktur birokrasinya, namun munculnya fragmentasi baru, baik di internal birokrasi maupun di eksternal birokrasi, seperti munculnya pembentukan lembaga-lembaga baru di pusat dan daerah justru akan menambah beban bagi pemerintah pusat atau daerah.

Sumber daya manusia aparatur sipil negara juga harus menghindari diri dari kegiatan politik praktis kepala daerah, karena justru akan menciderai amanah konstitusi. Pembiaran atas kegiatan politik praktis justru akan menimbulkan friksi dan konflik kepentingan antar sesama aparatur sipil negara dan melemahkankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kepala daerah harus mampu membangun soliditas orientasi dan tingkat loyalitas seluruh pegawai dengan mengenyampingkan sikap diskriminatif. Kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota harus memiliki langkah strategis tersendiri untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai aparatur sipil negara. Hal ini harus dilakukan karena kehadiran aparatur sipil negara adalah sebagai subleading sector kepala daerah untuk mempercepat pembuktian keberhasilan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai peraturan daerah sesuai dengan janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat pada pemilu kepala daerah secara langsung.

Aparatur sipil negara adalah motor utama dalam penyusunan dan pelaksanaan langkah-langkah strategis kepala daerah untuk meningkatkan pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah dan target pembangunan yang ditetapkan bersama legislatif. Oleh karena itu, kepala daerah harus memberika ruang kreatifitas yang inovatif bagi seluruh tenaga aparatur sipil negara untuk mengeluarkan ide briliannya dalam mencari sumber pendapatan daerah. Tentu saja, kepala daerah harus mampu memberikan penghargaan dan sanksi yang layak melalui sistem yang telah dibentuk, sehingga asas profesionalitas dan responsibilitas tetap terjaga. Bagi aparatur sipil negara yang mampu mewujudkan capaian visi dan misi daerah, maka kesempatan promosi harus diberikan, sedangkan bagi aparatur sipil negara yang melanggar apalagi melakukan tindakan diluar konstitusi harus didemosi bahkan diberi hukuman diberhentikan sebagai aparatur sipil negara. Semoga saja adanya momentum pergantian tahun dan kepemimpinan baru di daerah ini, kualitas pelayanan sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah ini semakin baik, sehingga publik dapat merasakan dinamika perubahan pelayanan publik yang profesional, efektif dan efisien. Dengan demikian, publik akan bangga dan mengakui bahwa aparatur sipil negara benar-benar sebagai salah satu agen percepatan pembangunan daerah. Wallahua’lambissawab.(****).

Comment

BERITA TERBARU