Asal Patuhi Aturan, Pengusaha Bisa Ekspor Timah

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Ketua DPRD Babel DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surveyor dan Polda Babel soal regulasi ekspor timah sehingga membuat smelter swasta tidak dapat melakukan ekspor.

“Saat audiensi kita mempertanyakan tentang keluhan para pengusaha smelter yang tidak bisa melakukan aktivitas ekspor, berarti terkesan bahwa seakan-akan terjadinya monopoli ekspor,” kata Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya usai audiensi di Ruang Banmus DPRD Babel, Jumat (14/6/2019).

Namun, menurut dia, berdasarkan penjelasan dari pihak Surveyor dan Kementerian ESDM dan diperkuat oleh Direskrimsus Polda Babel, tidak ada pelarangan ekspor bagi pengusaha smelter asalkan dapat mematuhi regulasi yang ada.

“Kami selama ini berpikir bahwa ada aturan yang melarang ekspor, padahal tidak ada larangan sama sekali, asal aturan ekspornya ini jelas, seperti asal-usul barang, IUP dan persyaratan lainnya,” kata Didit.

Politisi PDIP ini berharap terkait soal aturan ekspor timah swasta tersebut perlu dipertegas kembali untuk tata kelola pertimahan agar dapat berjalan dengan baik. Apalagi, menurut Direskrimsus Polda Babel, ujar Didit, tata kelola timah di Babel menjadi percontohan di tingkat nasional.

Oleh karena itu, dia juga berharap pihak eksekutif dapat bersama-sama bersinergi dengan pihak legislatif agar kedepannya dapat menanggapi dan memberikan solusi atas permasalahan dari keluhan masyarakat khususnya para pengusaha smelter.

“Kita (DPRD-red) minta pihak pemprov juga harus dapat melakukan koordinasi, ya minimal bagaimana caranya melakukan pembicaraan usulan kepada pemerintah pusat,” kata Didit. (ron/6)

Related posts