by

APK yang Kena Retribusi Dilarang

-Berita Kota-178 views

PANGKALPINANG – Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Pangkalpinang Luksin Siagian menyampaikan pihaknya hingga saat ini menginventarisir alat peraga kampanye (APK) yang dikenakan retribusi.

Namun, untuk menentukan data tersebut, pihaknya masih menunggu laporan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pangkalpinang.

“Kami meminta APK yang dikenakan retribusi, tapi yang dikirim adalah perda tentang periklanan. Kami sudah menyurati agar mengirimkan titik-titik iklan yang dikenakan retribusi,” ujar Luksin, kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

“Kami juga sudah menginventarisir sejumlah APK yang diduga dikenakan biaya retribusi. Namun, titik-titik iklan yang dikenakan retribusi, mereka yang mengetahui. Dalam minggu ini akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Hingga saat ini kata Luksin, Bawaslu Pangkalpinang terus melakukan pengawasan melekat, baik itu kampanye, APK dan lainnya. “APK yang dikenakan retribusi itu dilarang,” katanya.

Untuk diketahui, melalui surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu RI nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 poin ketujuh tertanggal 23 November 2018 menyebutkan, peserta Pemilu pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye yang dikenakan retribusi, kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU. (ron/10)

Comment

BERITA TERBARU