APBD-P 2017 Masih Tarik-Menarik

No comment 246 views


TAPD Dinilai Beri Data Invalid

PANGKALPINANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih tarik-menarik soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2017. Pasalnya, TAPD dinilai masih memberikan data yang invalid dari sejumlah sektor.

Hal ini dikeluhkan Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi saat menggelar jumpa pers, di ruang kerjanya, Jum’at (11/8/2017). Amri menyampaikan, setiap minggunya DPRD Babel akan menyampaikan kinerja dan persoalan yang sedang dibahas para legislator Babel. Baik itu skala prioritas maupun pembahasan yang berkaitan dengan masyarakat.

“Prioritas yang ingin diselesaikan DPRD bulan Agustus soal APBD perubahan 2017. Dasar perubahan ini, kita sudah terima hasil audit BPK 2016. Dan sudah di-Perdakan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2016 dan sudah mengetahui besaran silpa definitif 2016 sebagai dasar pembiayaan APBD berikutnya. Kita pun sudah menerima realisasi pendapatan semester I tahun 2017, belum mencapai 50 persen tapi hampir. Kemudian, mengakomodir kegiatan-kegiatan yang baru, infrastruktur pasca banjir,” kata Amri.

Pembahasan APBDP 2017 lanjut Amri, telah dibahas selama dua hari bersama TAPD Pemprov. Babel, namun belum menuai kesepakatan. “Belum di MoU (Memorandum of Understanding) kan dengan gubernur untuk disahkan. Karena, masih ada beberapa poin yang belum disepakati bersama. Oleh karenanya, Banmus (badan Musyawarah) menjadwalkan ulang, Senin (14/8/2017) dibahas lagi,” imbuhnya.

Kendati demikian, ada beberapa poin yang akan didorong Banggar DPRD kepada TAPD. Yakni, TAPD sebaiknya menampilkan pendapatan yang realistis, tidak bombastis dari pajak retribusi. “Jangan sampai pajak retribusi kita naikkan, tapi membebani masyarakat. Apalagi ide pak gubernur ada penurunan pajak penerangan lampu jalan. Harus ada koordinasi dengan kabupaten/kota. Kami juga mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berasal dari sumber baru dan kita tetap menawarkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat desa. Yaitu, dalam hal menggali sumber informasi pajak retribusi yang mungkin belum dipenuhi masyarakat kita, soal pajak kenderaan bermotor,” tuturnya.

Kemudian, dalam hal belanja lanjutnya, Banggar juga mendorong agar TAPD fokus memprioritaskan penyelesaian sesuai dengan RPJMD saat dipimpin oleh Rustam Effendi. “Jangan sampai stop kegiatan yang sudah direncanakan oleh gubernur yang lama, sehingga tidak terselesaikan karena memasukkan program baru. Kita juga menerima program baru dengan kondisi terkini. Misal pasca banjir, menggeliatkan sektor pertanian maupun pariwisata. Mungkin juga pak gubernur start awalnya memberi bantuan kepariwisataan, hibah dan lainnya. Fokus RPJMD lama, tapi bukan tidak boleh membuat kegiatan-kegiatan yang baru,” jelasnya.

Dalam hal belanja katanya, disepakati belanja tidak langsung dan menaikkan belanja langsung ataupun belanja modal. Banggar juga meminta agar BKD menampilkan data kepegawaian yang terbaru. “Kami menerima informasi banyaknya pegawai dari kabupaten/kota ke provinsi. Selain dari promosi karir, kemungkinan adanya transfer undang-undang 23. Kita minta juga permintaan khusus kepada dinas pendidikan berapa jumlah tenaga pendidikan di Babel. Jangan sampai ada kekeliruan jumlah data guru. Karena kami mendapatkan draft RKUA itu ada suatu keanehan. Satu sisi jumlah pegawai bertambah tapi belanja pegawai menurun drastis lebih kurang Rp40 miliar,” katanya.

“Kita bangga, belanja pegawai menurun, tapi sepertinya ada data yang tidak akurat yang ditampilkan TAPD. Sehingga dana itu tidak bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, maka Rp40 miliar tidak bisa digunakan. Alasan TAPD ada kesalahan data dari dinas pendidikan, makanya jangan terulang kembali,” pungkasnya. (ron/10)

No Response

Leave a reply "APBD-P 2017 Masih Tarik-Menarik"