by

APBD, Konsensus Berkeadilan Dalam “Political Budgeting”

-Opini-170 views

Oleh: Erwandy, SE,MM
Asisten Adminitrasi Umum Pada Setda Kota Pangkalpinang

Erwandy, SE,MM

Pemerintah Daerah dalam bulan-bulan ini, disibukkan dengan rangkaian proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Perubahan 2018 maupun APBD Induk 2019. Rangkaian pembahasannya, diawali KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan Raperda APBD.

Dalam proses penganggaran tersebut, Pemerintahan Daerah harus senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dalam proses penyusunan APBD, harus mengacu kepada RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, maupun dokumen perencanaan kebijakan anggaran lainnya. Semuanya dilakukan untuk mewujudkan kebijakan performance based budget (anggaran daerah berbasis kinerja).

Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan agenda strategis, hal ini merupakan kewajiban Pemerintahan Daerah baik DPRD maupun Kepala Daerah. Oleh sebab itu, perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan, terutama dalam hal peningkatan kualitas perencanaan APBD.

Mantan Presiden Amerika Serikat Benjamin Franklin, pernah mengungkapkan “failing to plan is planning to fail”. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Statement itu menegaskan sangat pentingnya perencanaan, karena kegagalan kita dalam membuat rencana berarti, kita sudah merencanakan sebuah kegagalan. Oleh sebab itu, dalam melakukan perencanaan APBD, jangan sampai terjadi kegagalan karena akan berdampak kepada Daerah.

Prinsip “Money Follows Program” suatu keniscayaan
Selama ini, sudah menjadi suatu habit di kementerian/lembaga/ Pemerintah daerah di seluruh Indonesia, cenderung mengalokasikan anggarannya secara merata, mereka kurang melihat prioritas apa yang mesti dilakukan, yang dikenal istilah “peanut butter costing”.
Presiden Jokowi mengungkapkan prinsip “money follows program” pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Prinsip ini sebagai pengganti “money follows function”, merupakan salah satu upaya perbaikan terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia.
Perubahan menuju prinsip ini di Birokrasi, bukanlah tanpa tantangan. Perubahan mindset birokrat dari “money follows function” (uang mengikuti fungsi organisasi) menjadi “money follows program” (uang mengikuti program), terlebih lagi karena praktik ‘business as usual’ telah berjalan cukup lama. Karena itu, perubahan menuju “money follows program” ini memerlukan dorongan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan.
Dalam konsep “money follows function”, menegaskan bahwa pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi tersebut. Setiap organisasi dari tingkatan tertinggi sampai terendah mendapatkan anggaran dalam melaksanakan fungsinya.
Sedangkan, konsep “money follows program” merupakan Pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana program/kegiatan dikatakan memiliki bobot yang tinggi jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.
Program-program yang memberi manfaat yang besar pada rakyat akan mendapatkan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, baru berikutnya diikuti pengalokasian anggaran pada program-program dengan bobot dibawahnya (lebih rendah). Semuanya mengedepankan pemilihan untuk mendanai program/kegiatan prioritas, menekankan pada efisiensi alokasi anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan kejelasan sasaran kinerja. Hal ini dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah (KKD) di setiap daerah.

Politik Anggaran APBD suatu Konsensus Berkeadilan
Dalam siklus perencanaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbang) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah.

Musrenbang sejatinya, dapat memaksimalkan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Kegiatan ini harus dilakukan secara terbuka dalam penentuan kebijakan prioritas pembangunan masyarakat. Disinilah terjadinya proses rekonsiliasi, negosiasi dan harmonisasi untuk mencapai konsensus bersama antara pemerintah dan stakeholders dalam menentukan prioritas pembangunan dan kesiapan anggaran serta tetap merujuk kepada RPJMD sebagai pedomannya.

APBD merupakan salah satu komponen dari kebijakan publik, dimana kebijakan APBD merupakan suatu keputusan politik yang ditetapkan bersama oleh Pemerintahan Daerah yaitu DPRD dan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi budgeting, peran DPRD sangat penting, APBD merupakan pedoman bagi eksekutif dalam menjalankan aktivitas program dan kegiatan yang ada didalamnya.

Sebagai keputusan politik, APBD melalui proses politik yang panjang dan kompleks, sering kali ditemukan terjadinya “miss” antara kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dengan kepentingan masyarakat, hal ini terjadi karena kurang optimalnya proses negosiasi dan harmonisasi dalam menentukan skala prioritas pada saat musrenbang itu sendiri.

Politik anggaran (political budgeting) merupakan Proses yang saling mempengaruhi antara pihak yang berkepentingan dan merupakan penegasan kekuatan politik didalam menentukan skala prioritas, serta mempengaruhi di dalam menentukan anggaran, disebabkan terbatasnya sumber dana publik yang tersedia . Politik anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, ditengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Pada Prinsipnya, proses kebijakan penganggaran daerah merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan, dari mekanisme mandat politik warga kepada eksekutif dan legislatif dalam menentukan politik anggaran yang berkeadilan serta untuk kepentingan masyarakat . Implikasinya Pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan dan mengefisiensikan serta mengefektifkan pengeluaran di daerah.
Keputusan yang diambil terkait Perda APBD yang ditetapkan, secara substantif harus ditujukan untuk “Problem Solving” atas permasalahan yang ada di masyarakat. Proses kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah idealnya melalui proses publik, dimana APBD disusun berdasarkan partisipasi aspirasi atau usulan kebutuhan masyarakat serta menggambarkan adanya kepentingan publik di dalamnya.

Defisit Anggaran dan Kapasitas Fiskal Daerah
Defisit anggaran sering menghantui dan membuat pusing kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, sering kita mendengar kosa kata defisit anggaran di koran dan media sosial, apa yang dimaksud dengan defisit anggaran ? Defisit anggaran terjadi, apabila adanya kebijakan dari pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan, dimana diperlukan dana yang besar untuk membiayai program dan kegiatan. Apabila dana yang dimiliki oleh daerah tidak mencukupi maka daerah akan mengalami defisit anggaran. Secara sederhana dapat diartikan apabila pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan akan mengalami defisit anggaran.
APBD merupakan kebijakan fiskal dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro, APBD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan fungsi stabilisasi ekonomi makro dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam penyelenggaraan suatu daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen penting , hal ini dapat dipahami karena APBD merupakan “mesin” penggerak penyelenggaraan daerah. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui instrumen APBD akan berpengaruh terhadap kebijakan fiskal daerah. Hal ini, akan membawa implikasi terhadap perubahan besar kecilnya defisit anggaran disetiap tahunnya.
Kondisi saat ini, APBD bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi tetapi juga keputusan politik. Kepala daerah terikat dengan janji politik yang harus ditunaikan dengan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah diikrarkan. Pun demikian, dengan DPRD yang mempunyai konstituen, dimana harus membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu, untuk menunaikan janji-janji dan aspirasi-aspirasi dilakukan melalui instrumen APBD sehingga sering kali terjadi defisit anggaran pada APBD.
Sebenarnya, defisit atau tidak hanya masalah pilihan politik dari kebijakan anggaran yang diambil, tentu saja harus mempertimbangkan secara matang sejumlah variable makro dan mikro ekonomi. Harus difikirkan kemampuan fiskal daerah yang mendukung politik anggaran dimaksud. Karena apabila tidak melalui telaah dan analisa yang cerdas, akan terjadi kekacauan anggaran di daerah. Implikasinya kemana-mana, merugikan semua orang dan berdampak “multiplier”, terjadi stagnasi dan kelesuan ekonomi di daerah, sehingga merugikan penerimaan daerah, serta timbul masalah kerawanan sosial yang berpotensi terjadi gangguan keamanan.
Kebijakan politik anggaran ada ditangan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, harus dihindari defisit anggaran yang berimplikasi kepada ketidakstabilan keuangan daerah. TAPD dan Badan Anggaran harus mampu dan cakap dalam memperhitungkan semua variabel dan menguasai kapasitas fiskal sehingga penyusunan APBD kredibel dan berkualitas.

Transparansi dan Akuntabilitas Politik Anggaran APBD
Diskursus good governance di era reformasi merupakan hal yang penting, terutama menyangkut penganggaran harusnya masyarakat dilibatkan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance), APBD yang telah disusun harus mengacu kepada norma dan prinsip anggaran yang berlaku. Politik Anggaran yang dihasilkan dalam APBD harus transparan dan Akuntabel. Pelaksanaannya harus dilakukan secara disiplin anggaran, yaitu harus efisien, tepat waktu, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaannya dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat sehingga tercipta keadilan Anggaran untuk semua masyarakat. Pemanfaatanya sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga efisien dan efektif.
Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan APBD yang menggambarkan arah dan tujuan Pemerintah Daerah dalam satu tahun. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dan menduduki posisi sentral (central position) dalam upaya pembangunan di daerah.
Pemberdayaan masyarakat dalam melawan kemiskinan harus menjadi agenda yang penting bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan komitmen dan konsensus bersama dalam bentuk politik anggaran terhadap permasalahan tersebut. Pembangunan harus dilakukan demi untuk tujuan kesejahteraan, berbagai bidang harus disentuh dengan spektrum program dan kegiatan yang menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Arah dan kebijakan serta perencanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintahan daerah haruslah berkesinambungan, hal ini dilakukan agar output dan outcome yang di hasilkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan rakyat dan memberikan rasa adil. Oleh sebab itu, dalam melakukan proses penganggaran harus dilakukan secara transparan, sehingga hasil yang di dapat akan akuntabel.

Penutup

Proses penyusunan APBD senantiasa berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyusunan APBD harus mengacu kepada RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, maupun dokumen-dokumen perencanaan kebijakan anggaran lainnya.

Eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam mewujudkan kebijakan anggaran yang berkeadilan. Dalam persiapan pengambilan kebijakan anggaran, harus dibuka ruang partisipasi publik dalam bentuk musrenbang. Harus dibangun komunikasi publik baik informal maupun formal dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Sesungguhnya masyarakat menaruh harapan yang besar kepada eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan politik anggaran terhadap APBD, untuk dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal. APBD diharapkan memberi impact bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD harus segera dieksekusi oleh eksekutif agar roda pemerintahan berjalan dan memberi dampak “multiplier” terhadap perekonomian masyarakat.(***).

Comment

BERITA TERBARU