Aparat Dituding “Bermain” Bisnis Gamezone

  • Whatsapp

Ormas Desak Gubernur Bertindak
LMP Ancam Kerahkan Massa

PANGKALPINANG – Kian marak dan dibiarkannya sejumlah tempat permainan ketangkasan atau gamezone di Kota Pangkalpinang selama bertahun-tahun, membuat masyarakat geram. Buntutnya, masyarakat yang tergabung dalam organisasi Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Bangka Belitung Cq Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Kasat Pol PP Babel).

Dalam surat bernomor 018/LAP-LMP/VI/2019 perihal permintaan razia dan sweeping game ketangkasan yang ditandatangani Ketua Markas Daerah Ferry Irawan, Ketua Harian Rizal Effendi dan Sekretaris LMP Babel Dedi Suhaimi itu, aparat penegak hukum dituding “bermain” dalam pembiaran serta operasional game ketangkasan.

“Menjamurnya tempat perjudian di setiap sudut Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung membuat kami merasa prihatin. Laskar Merah Putih Markas Daerah Babel sangat merisaukan keadaan tersebut ditambah dengan dugaan banyaknya oknum aparat penegak hukum yang “Bermain“ dalam bisnis tersebut,” bunyi surat itu.

LMP juga menguraikan dasar hukum penolakan arena game ketangkasan di Pangkalpinang. Diantaranya, pertama tentang persaingan bisnis tidak sehat yang berdampak pada kamtibmas masyarakat Pangkalpinang. Monopoli bisnis yang mengatasnamakan masyarakat dan LMP sebagai ormas tidak pernah dilibatkan.

“Kedua, maraknya peredaran narkoba dalam lingkungan usaha permainan yang terpantau oleh kami dibeberapa titik tempat usaha game yang ada di Pangkalpinang. Ketiga, sering terjadi tindakan kriminalitas yang disebabkan semakin maraknya usaha game ketangkasan yang pastinya berdampak negatif bagi masyarakat.”

Dasar penolakan lainnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) butir kedua (2) dalam ketentuan hukum haram yakni permainan pada media/mesin permainan yang memberi hadiah sovenir atas dasar untung untungan semata yang mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah permainan pada media dalam kategori medalgame, pusher, machine dan sebagai mesin redemption.

Selain itu dasar hukum pidana terkait perjudian yang tertuang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. “Dan menurut Pasal 303 ayat (2) KUHP bahwa tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan seterusnya.

“Dari hasil investigasi yang sudah kami lakukan dengan tekhnik turun langsung ke lokasi dan dengan pendekatan secara persuasif dibeberapa titik maka dapat kami simpulkan semua mesin game dalam usaha game ketangkasan yang ada di Kota Pangkalpinang memenuhi unsur haram sesuai dengan Fatwa MUI dimaksud,” tegas LMP.

Karena itu mereka meminta instansi terkait untuk segera mengambil tindakan yang tegas secepatnya agar situasi kamtibmas Kota Pangkalpinang dapat selalu terjaga dan tetap kondusif.

“Kami juga berharap Gubernur Kep. Bangka Belitung CQ Kasatpol PP segera melakukan razia ke lokasi game yang ada di Pangkalpinang ini. Dan perlu kami tegaskan bahwa apabila surat kami tidak ada tanggapan, maka dengan segala hormat kami akan adakan gerakan moral aksi damai untuk mendorong dinas dinas dan penegak hukum terkait agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing–masing,” tulis LMP pada surat yang ditembuskan ke beberapa instansi. (red/rls/1)

Related posts