Antisipasi People Power, Brimob Periksa Penumpang KM Salvia

  • Whatsapp

Pengamat Khawatir Keretakan Bangsa

PANGKALPINANG – Anggota Brimob Polda Babel bersenjata lengkap bersama Polres Pangkalpinang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang di Pelabuhan Pangkalbalam, Rabu malam (22/5/2019).

Pemeriksaan dilakukan pada identitas dan barang bawaan penumpang yang memasuki ruang tunggu penumpang pelabuhan Pangkalbalam.
Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat Pulau Bangka mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta.

Sampai dengan berita ini diturunkan, petugas belum menemukan rombongan ataupun perorangan untuk mengikuti demo ataupun mendapatkan benda-benda berbahaya.

Kepada awak media, Kapolres Pangkalpinang AKBP Iman Risdiono Septana mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi warga Pangkalpinang dan Bangka mengikuti aksi di Jakarta.

“Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari operasi pekat menumbing 2019 untuk pengamanan dan kelancara mudik lebaran 1440 Hijriah,” ujarnya.

Ditambahkan Kapolres, kegiatan pemeriksaan akan terus dilakukan hingga tanggal 25 Mei mendatang.

“Kita harapkan tidak ada penambahan peserta demonstrasi di Jakarta, kami mencatat ada 17 warga Pangkalpinang dan Bangka dan kami berharap warga kita disana tidak mengikuti People Power,” tutup Kapolres.

PERIKSA PENUMPANG – Aparat gabungan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang Kapal KM Salvia di Pelabuhan Pangkalbalam, Rabu malam (22/5/2019). (foto: Koko Sadmoko)

People Powered

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung (UBB), Ibrahim mengatakan gerakan People Power sebenarnya berangkat dari kekhawatiran sebagian besar kalangan bahwa incumbent akan memanfaatkan perangkat dan sumber daya untuk memenangkan kontestasi.

“Gerakan People Power Ini merupakan bentuk kekhawatiran atas pemanfaatan sumber daya yang dibaca sebagai penyalahgunaan wewenang, jika betul dilakukan dan karenanya harus dilawan,” kata Ibrahim kepada wartawan, Rabu (22/5/2019).

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya di tengah kondisi bahwa kaum kanan akan selalu partisan dan cenderung mengabdi pada kekuasaan yang ditempelinya secara etik dan integritas salah. Namun demikian, secara logis dan normatif hal ini menunjukkan watak dari birokrasi yang cenderung masih patrimonial.

“Bagi saya sendiri, pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan elektabilitas, termasuk sumber daya negara, adalah hal logis, namun hal pentingnya saya kira sejauhmana ia digunakan secara halus atau diperankan secara elegan. Bukankah justru menjadi pertanyaan aneh jika ada birokrat justru menjadi oposan ketimbang partisan,” ujarnya.

Tak hanya itu, people power tidak saja kehilangan esensinya sebagai sebuah gerakan perlawanan manakala dilontarkan oleh mereka yang menjadi kandidat.

“Logikanya, ketika menolak dan menyatakan ada kecurangan, sejak awal kontestasi ditolak. Ketika kontestasi dilakoni lalu kalah kemudian menunjukkan penolakan, timbul pengkerdilan atas makna kekesatriaan pada akhirnya,” tandasnya.

“Saya hanya mengkhawatirkan bahwa people power betul berubah menjadi people powered, people yang diberi energi, digerakkan dan dimobilisasi, yang sayangnya diklaim justru oleh kelompok kontestan,” lanjutnya.

Akan tetapi, ia menilai bahwa negara digerakkan secara sepihak, yang sekali lagi dinyatakan bahwa ini menjadi tabiat alamiah dari sebuah tampilan kekuasaan yang kemudian tertempeli semangat partisanship.

“Tapi apapun itu, wacana people power, betapapun belahannya dengan oposan tak begitu sempurna mewarnakan bahwa masyarakat kita sedang terbelah,” pungkasnya.

Untuk itu, ia beranggapan pemerintah harus tanggap, tapi tidak berarti fobia dan reaktif berlebihan. Sepanjang kritik dan mobilisasi dilakukan secara konstitusional, negara (bukan Jokowi) harus melindungi semua kepentingan.

“Sebaliknya, para pendukung wacana people power (bukan Prabowo) harus betul-betul meyakinkan batas tegas antara people dan partisanshipnya. Kalau keduanya bercampur aduk, akhirnya Jokowi dan Prabowo yang berhadapan, lalu menggeser Negara dan people yang berhadapan sebagai dua sumber keretakan bangsa,” ungkapnya. (das/ron/6)

Related posts