Antisipasi Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 di Babel

  • Whatsapp
Oleh: Salisa
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah masing-masing. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pilkada dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, yang sekarang berubah menjadi demokrasi langsung. Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara dalam memilih kepala daerah.

Read More

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada adalah: Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dengan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari daerah.

Pilkada merupakan perwujudan dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan turut menentukan kebijakan kenegaraan pada suatu daerah tertentu. Melalui Pilkada rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi untuk menentukan arah masa depan (Yusdianto, 2010: 44). Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: (1) memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah; (2) melalui Pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kulitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; (3) Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politis yang menopang. ( Gaffar, 2012:85).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pilkada 2020 harus diupayakan secara optimal oleh KPU dan KPUD bagi setiap daerah yang turut serta melaksanakan Pilkada serentak. Menurut UU N0. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pilkada serentak dilaksanakan sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan selanjutnya dilakukan kembali pada tahun 2020. Pilkada serentak akan kembali dilaksanakan pada 23 September 2020 bagi daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2021. Pilkada serentak akan dilaksanakan di 270 daerah ( 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) (tirto.id, 24 juni 2019). Salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tersebut adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Pilkada yang akan dilaksanakan mencakup Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI Periode 2014-2019 dengan KPU dan Bawaslu, Anggota DPR RI Azikin Solthan menyoroti beberapa permasalahan yang dapat terjadi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya. Diantaranya ialah tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT), Netralitas penyelenggara, dan dugaan adanya money politic. Oleh sebab itu, menurutnya, pada Pilkada serentak 2020 KPU dan Bawaslu perlu fokus pada tiga masalah tersebut sebagai bentuk antisipasi agar persoalan yang sama tidak terulang kembali.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 23 september 2020, perlu dilakukan strategi dan sinergi penanganan terhadap pelanggaran Pilkada 2020, khususnya Pilkada yang akan dilaksanakan di Bangka Belitung. Salah satu yang kian menjadi sasaran adalah politik uang, pelanggaran ini masih marak terjadi dari waktu ke waktu walaupun peserta pemilihan mengetahui adanya sanksi terhadap hal tersebut. Koordinator divisi penindakan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo merasa masyarakat dan peserta pilkada perlu memahami hal tersebut, karena itu dia meyakinkan, gerakan sosialisasi anti politik uang harus dijalankan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, bersama dengan kepolisian dan kejaksaan setempat.

Menurut hemat Penulis, memang sangat penting adanya sistem koordinasi antara pihak Bawaslu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan Pilkada serentak di Bangka Belitung dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Selain itu, dalam hal pengawasan terhadap jalannya Pilkada serentak juga diperlukan adanya peran serta masyarakat. Sebab, masyarakat mengetahui secara langsung apakah ada politik uang atau tidak dalam Pilkada tersebut. Apabila semua elemen sudah saling berkoordinasi tentu hal tersebut akan mampu mengurangi dan bahkan mengatasi terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Peran serta masyarakat memang sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi pelanggaran Pilkada Serentak 2020 di Bangka Belitung, karena masyarakatlah yang menjadi sasaran utama penyebaran poilitik uang. Tentunya kelicikan yang dilakukan oleh oknum penyebaran politik uang bahwa sasaran utamanya adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan kurang mampu, sehingga mereka terbilang awam dan kurang memahami akan hal-hal demikian dan mereka dengan mudah tergiur untuk menerima uang sebagai alat untuk mempermudah perpolitikan oknum tersebut.(***).

 

Related posts