Antara Sehat Versus Sehati

  • Whatsapp
Negara melakukan tindakan tersebut sebagai amanah dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasikan dalam sebuah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang secara pokok isinya menjelaskan bahwa setiap manusia (individu, keluarga dan masyarakat) berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat setiap warga negara atau masyarakatnya. Konteks pola atau cara negara dalam bertanggungjawab diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini penting untuk diutarakan karena posisi negara yang penting dalam penanganan pandemi tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini menunjukan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, negara ingin secara nyata melindungi masyarakatnya lebih banyak menyadarkan masyarakat terkait pemberlakukan New Normal dengan adanya Protokol Kesehatan yang menjadi tahapan penting dalam beraktivitas. Disini negara hadir memberikan berbagai kebijakan dan rencana strategis guna mengarah pada ketersediannya, sumber daya manusianya dan keterjangakauan biaya maupun lokasi pusat layanan kesehatan di Indonesia. Permasalahan kesehatan warga negara secara dalam skala besar merupakan bagian dari tugas (kewajiban) negara terhadap masyarakatnya. Diperlukan koordinasi dan sinergitas antar semua sisi, baik berupa sisi peraturannya (regeling) maupun sisi administrarifnya (beschikking), merupakan tanggung jawab negara. Negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan ataupun sebuah surat edaran yang pada dasarnya untuk melindungi masyarakat khususnya dari permasalahan penanganan Covid-19 pasca liburan. Negara melalui pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya yang secara konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).(***).

Related posts