Antara Pertambangan dan Lingkungan Berkelanjutan

  • Whatsapp

Oleh: Boli Hariyanto
Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Dewasa ini, kerusakan lingkungan banyak sekali tejadi di sekitar kita, bahkan itu juga terjadi di Negeri kita sendiri, Negeri Serumpun Sebalai. Kita lihat saja contohnya pertambangan, yang merupakan suatu usaha untuk mengambil dan menggali potensi-potensi sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Akibat-akibat dari pertambangan ini bisa menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Ini disebabkan masyarakat penambang kurang memperhatikan dampak yang akan terjadi dari pertambangan yang dilakukan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat dan kontrol dari pemerintah terhadap kegiatan pertambangan juga menyebabkan makin banyaknya lingkungan yang rusak.
Bangka Belitung mau tidak mau harus diakui merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2008, memperlihatkan ada puluhan ribu unit tambang timah yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari data ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar tambang timah tersebut tidak memiliki perizinan pertambangan atau bisa disebut ilegal. Banyaknya tambang ilegal ini, menyebabkan banyak kerusakan lingkungan, bukan hanya di daratan, tetapi juga terjadi di daerah kawasan pantai.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada mulanya bagian dari Provinsi Sumatra Selatan. Namun, pada tahun 2000, Kepulauan Bangka Belitung resmi berpisah dari Provinsi Sumatra Selatan, dan membentuk Provinsi baru dengan Ibukota Provinsi di Kota Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan Bangka Beltung terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan terdapat juga pulau-pulau kecil lainnya. Sampai saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 Kabupaten dan 1 Kota.
Pada umumnya, masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung bermata pencaharian sebagai penambang timah. Hasil alam Bangka Belitung berupa Timah ini, merupakan logam putih keperakan, logam yang mudah di tempa dan bersifat fleksibel, memiliki struktur kristalin, akan tetapi bersifat mudah patah jika didinginkan. Dalam tabel periodik, timah memiliki symbol Sn (stannum) dan nomor atom 50. Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang didalamnya terdiri dari endapan alluvium, elluvial, dan koluvium.
Sebagian besar pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini banyak yang ilegal. Salah satu penyebabnya beda harga jual antara pemerintah dengan pihak luar. Dulu masyarakat hanya menjual timah kepada pemerintah, tapi lama-kelamaan masyarakat pun mulai menyelundupkan timah dan menjualkannya kepada pihak luar. Ini dilakukan kerena nilai jual yang ditawarkan oleh pihak luar jauh lebih tinggi dibandingkan nilai jual ke pemerintah. Bahkan memiliki perbandingan satu bebanding lima. Masyarakat berpikir dengan menjualnya ke pihak luar akan menambah pendapatan mereka. Dan karena hal ini juga yang menyebabkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lambat, karena penyumbang dana terbesar Bangka Belitung tidak diolah oleh pemerintahnya sendiri melainkan oleh pihak luar. Padahal, kita ketahui sendiri sumber daya di Bangka Belitung sangat kaya, apalagi kalau Negeri kita sendiri yang mengolahnya, tidak menutup kemungkinan pembangunan di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung akan sama dengan pembangunan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Pertambangan timah oleh masyarakat Bangka Belitung sudah lama dilakukan, hal ini disebabkan tingginya harga timah, bahkan per kilo timah bisa dihargai ratusan ribu rupiah. Masyarakat Bangka Belitung juga banyak yang berpindah profesi dari petani menjadi penambang timah, dikarenakan tergiurnya harga timah yang tinggi tadi. Mereka berpikir jika mereka menjadi penambang timah, maka mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang petani, dan hidup mereka pun akan lebih sejahtera lagi. Berbeda halnya dengan nelayan, para nelayan ini berpindah profesi menjadi penambang dikarenakan rusaknya ekosistem laut yang disebabkan oleh pertambangan yang dilakukan di laut, sehingga ikan-ikan pun sudah tidak banyak lagi di kawasan tersebut, yang akhirnya turut membawa banyak nelayan berpindah profesi menjadi penambang timah.
Disayangkan, dalam melakukan aktivitas penambangan, kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi, padahal dampak yang akan dirasakan dari pertambangan itu cukup besar, contoh bertambahnya kolong-kolong, rusaknya ekosistem di darat dan laut, bahkan dapat menimbulkan banjir.
Dari hasil pertambangan di darat adalah banyak terbentuknya lubang-lubang. Lubang-lubang itu pun lama- kelamaan banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena mereka beranggapan bahwa lubang-lubang atau kolong tersebut sudah tidak produktif dan efektif lagi, kemudian masyarakat tersebut pun berpindah untuk mencari tempat dan membuat lubang yang baru dengan kandungan timah yang masih banyak. Mirisnya, lubang-lubang bekas tambang itu dibiarkan terbengkalai dan menganga begitu saja, tanpa dilakukan penutupan atau reklamasi oleh masyarakat penambang. Yang akhirnya, pada musim perhujan datang, kolong-kolong itu akan dipenuhi dengan air, dan apabila hujan berkepanjangan, berpotensi terjadinya banjir, lantaran kolong-kolong tersebut sudah tidak bisa menampung air hujan, disebabkan terjadi pendangkalan bahkan banyaknya pohon yang ditebang.
Salah satu dampak yang terjadi akibat dari pertambangan timah adalah banjir yang melanda Pangkalpinang dan sekitarnya pada tanggal 08 Februari 2016 silam. Banyak rumah warga di Pangkalpinang terendam. Jalan Sudirman yang menjadi pusat kota juga ikut terendam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa permasalahan bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkhusus di wilayah Pulau Bangka yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2016 dipicu oleh terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata di mulai tanggal 07 Februari 2016. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ahmadi, 18 september 2016) mengatakan, kegiatan penambangan timah di aliran sungai menjadi pemicu utama bencana banjir. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di hulu dan aliran sungai pada akhirnya memicu pendangkalan, sehingga sungai meluap dan terjadi banjir yang merendam beberapa kawasan saat terjadi musim hujan dengan intensitas tinggi. (http://babel.antaranews.com/berita/).

Sama halnya dengan pertambangan yang dilakukan di laut. Awalnya, pertambangan timah hanya dilakukan di daratan saja, namun sekarang telah merambah ke pesisir pantai. Akibatnya, terjadi abrasi yang akan merusak ekosistem-ekosistem penunjang wilayah pesisir seperti terumbu karang, biota dan tumbuhan-tumbuhan laut, yang pada akhirnya mereka tidak dapat berkembang dengan baik. Kawasan parawisata pantai pun menjadi rusak, air pantai yang dulunya berwarana biru cerah kini telah berubah kecoklatan, pasir-pasir pantai pun sudah banyak ditutupi lumpur.
Di Pulau Bangka kapal hisap yang beroperasi telah melenceng dari batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah diizinkan. Dari beberapa dampak dari pertambangan timah di laut tentu saja harus ditindaklanjuti, sehingga dampak tersebut tidak akan terus berlanjut dan merusak ekosistem-ekosistem laut lainnya.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meminimalisir dan megatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan tersebut, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang mengatur rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/oo8/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusak dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi da Penutupan Tambang.
Selain dari aspek hukum, kita juga harus mengupayakan untuk mengembalikan lahan kritis akibat dari pertambangan itu dengan melakukan reklamasi, rehabilitasi dan reboisasi. Jika tidak dilakukan hal demikian, takutnya nanti daratan dan lautan Bangka Belitung akan kritis semua dan masyarakat pun akan banyak pergi meninggalkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung, karena takut terhadap bahaya bencana alam dan sempitnya kawasan untuk bertempat tinggal.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan timah tercatat sebesar 275.500 hektar, terdiri dari 27 Izin Usaha Pertambangan di kawasan hutan seluas 5.500 hektar dan 470 IUP di luar kawasan hutan seluas 270.000 hektar.
Dari pihak provinsi, kabupaten atau kota telah mendukung penuh dari upaya reklamasi terhadap kolong-kolong bekas pertambangan dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk besama-sama ikut serta mengelolah lahan kritis pasca tambang. Karena pihak pemerintah mengatakan bahwa tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka program ini tidak akan terlaksana. Komoditi yang akan di tanam untuk mereklamasi lahan-lahan kritis ini adalah dengan menanam tanaman pangan dan juga pohon-pohon keras. Karena sejatinya, pemulihan lahan kritis akibat pertambangan memang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan di sektor pertambangan, dan amanat Undang-Undang.
Upaya lainnya adalah dengan cara kita memberikan sosioalisasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan dampak-dampak yang akan terjadi jika melakukan penambangan timah tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Masyarakat tidak harus dilarang untuk melakukan penambangan, karena memang itulah pekerjaan mereka. Selain karena timah juga merupakan pemasok dana untuk provinsi, tetapi juga dikhawatirkan nanti jika masyarakat dilarang melakukan penambangan timah, mereka tidak tahu akan bekerja dimana, karena zaman sekarang rata-rata orang harus memiliki pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan kita memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat, dapat membantu melaksanakan program lingkungan berkelajutan. Jadi, lingkungan rusak dan lahan kritis tidak akan bertambah lagi. Lingkungan berkelanjutan dapat membantu mempertahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari ancaman kehancuran.(***).

Related posts