by

Angka Kemiskinan Bukanlah Angka Politik

-Opini-103 views

Oleh: Jimmy Saputra Sebayang
Statistisi Ahli Pertama di Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang

Mendekati tahun Pemilu, angka kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 16 Juli 2018 lalu kembali ramai diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak pihak. Perbulan Maret 2018 lalu, BPS mencatat bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang menyentuh persentase satu digit yakni sebesar 9,82 persen. Jika dibandingkan denga kondisi per-September tahu 2017, telah terjadi pengurangan penduduk miskin sebesar 633,32 ribu orang. Angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah angka kemiskinan dihitung di Indonesia.
Namun, kabar menggembirakan itu rasanya tidak disambut baik oleh beberapa pihak. Banyak yang menuding bahwa BPS sebagai lembaga yang mengeluarkan angka tersebut dinilai hanya ingin “menyenangkan” pemerintah. Angka tersebut dinilai tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berbagai alasan-pun digaungkan sebagai bentuk ketidaksetujuan akan angka kemiskinan yang telah dirilis oleh BPS tersebut. Mulai dari metode perhitungan yang dinilai kurang tepat, Garis Kemiskinan yang dinilai terlalu rendah sampai mempertanyakan independensi BPS yang juga merupakan bagian dari pemerintah.
Jika membicarakan metode perhitungan dan garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS, sebenarnya BPS menggunakan standar yang ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan metode perhitungan tersebut sebenarnya juga telah digunakan oleh banyak negara di Dunia. Di Indonesia sendiri, metode perhitungan angka kemiskinan tersebut sudah dipakai sejak tahun 1976 dengan dilakukan penyempuraan untuk standar kemiskinan yang baru pada tahun 1998. Sehingga data tersebut dapat secara konsisten dibandingkan dari waktu ke waktu dan dibandingkan secara global antar negara di Dunia. Jadi siapapun yang berkuasa, metode perhitungan kemiskinan yang digunakan akan tetap sama.
Lalu, apakah metode perhitungan angka kemiskinan yang dipakai oleh BPS saat ini 100% akurat? Tentu jawabnya adalah pasti tidak. Karena dalam penggunakan metode statistik, di belahan dunia manapun, tidak akan pernah didapatkan angka dengan tingkat akurasi yang 100% benar. Peggunaan metode statistik akan selalu ada kesalahan baik itu yang disebabkan oleh sampling error maupun non sampling error seperti human error. Bahkan dalam sensus sekalipun, dengan jumlah populasi yang besar, akan sangat sulit untuk mencapai tingkat akurasi yang 100 persen akibat adanya human error.

Independesi BPS
Sama seperti negara lainnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang independen dan tak bisa di-intervensi oleh siapapun baik itu oleh Kepala Daerah, Menteri maupun Presiden. Karena sejatinya, di negara manapun, lembaga statistik harus independen dan objektif.
Setiap data yang dirilis oleh BPS mengacu pada metedologi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang harus dipatuhi oleh seluruh negara. Jadi, BPS tidak bisa membuat ukuran standar perhitungan sendiri dan wajib untuk tunduk terhadap aturan dan kesepatan yang telah ditetapkan oleh negara-negara di Dunia melalui PBB. Dengan demikian, angka yang dihasilkan dapat diperbandingkan secara global.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kinerja BPS diawasi dan dikritisi oleh suatu lembaga independen yakni Forum Masyarakat Statistik. Ada juga terdapat lembaga internasional yang dalam dua kali setahun bertugas untuk menginvestigasi apakah telah terjadi kecurangan atau manipulasi terhadap data-data yang dihasilkan oleh BPS. Hasil dari investigasi tersebut nantinya akan dilaporkan ke PBB (Suhariyanto, Kepala BPS RI). Jadi, dapat dipastikan, data yang dihasilkan oleh BPS bebas dari intervensi dan independen dari kepentingan apapun.
Sebenarnya, hal yang penting daripada mempersoalkan mengenai angka kemiskinan itu sendiri, bukankah lebih baik mendiskusikan solusi bagaimana memecahkan persoalan kemiskinan di Indonesia. Angka hanyalah sekedar angka jika tidak dimanfaatkan sebagai informasi dengan baik. Karena sejatinya angka kemiskinan tersebut dihitung untuk melihat perkembangan serta mengevaluasi apa-apa saja yang telah kita dilakukan selama ini dan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan kebijakan kedepannya agar tepat sasaran. Bukan sebagai alat politik.
Masih banyak PR yang harus kita kerjakan bersama. Jika dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di Indonesia tidaklah sedikit, jumlahnya mencapai 25, 95 juta orang. Artinya, 1 dari 10 orang penduduk di Indonesia masih masuk dalam kategori miskin. Di lain hal, meski persentase penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai angka satu digit, nyatanya masih banyak provinsi-provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin dua digit. Bahkan untuk Provinsi NTT, Papua dan Papua Barat memiliki persentase penduduk miskin di atas 20 persen. Kesenjangan antara barat dan timur, perkotaan dan perdesaan nyatanya masih tinggi di Indonesia. Jadi, jangan jadikan angka kemiskinan sebagai alat politik.(***).

Comment

BERITA TERBARU