Angka Golput Ditengarai Bakal Tinggi

  • Whatsapp

KPU Bangka Sosialisasi Door to Door
Masyarakat Diajak Gunakan Hak Pilihnya

SUNGAILIAT – Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) di Kabupaten Bangka, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel 2017 diprediksi masih tinggi. Hal ini dikatakan Anggota KPU Bangka Divisi Hukum dan Pengawasan, Firman TB. Pardede, Jumat (27/1/2017)

“Dari beberapa diskusi kita, ditenggarai tingkat golput masih cukup tinggi. Di angka lebih 40 persen sekalipun itu bukan penelitian resmi. Kami berupaya pemilu bisa sukses dengan membutuhkan suara dari masyarakat Kabupaten Bangka,” kata Pardede.

Pardede mengharapkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak mendengarkan isu miring bahwa pilkada tidak penting. Agar pemilu bisa sukses, kata dia, membutuhkan partisipasi dari masyarakat Kabupaten Bangka.

Menurut Pardede, KPU Bangka melakukan usaha maksimal untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui divisi sosialisasi dengan door to door bersama staf KPU dan hadir disetiap event-event.

“Kami berharap setiap warga memahami arti penting pemilu bahwa sebenarnya ini bukan kepentingan bagi elit politik semata, orang-orang partai semata tetapi untuk kepentingan kita. Ini adalah hak daripada warga bagi yang berusia 17 atau sudah menikah,” bebernya.

Lebih lanjut ia menuturkan, pada pemilihan legislatif (Pileg) nanti, masyarakat juga dapat memilih anggota DPRD yang bisa mengawasi kinerja gubernur dan wakil gubernur.

“Kondisi itu untuk terjamin pembangunan Bangka kedepan. Pilgub 2017 akan sangat menentukan pemerintahan di Babel. Jangan termakan isu. Pemilu ini untuk semua warga yang akan menentukan siapa memimpin 5 tahun kedepan dan untuk menentukan pembangunan kedepan,”katanya.

Ketua KPU Bangka, Zulkarnaen mengatakan, pihaknya mulai mengubah paradigma masyarakat tentang Pilkada. Ia mengaku, KPU sudah melaksanakan sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan, hingga tingkat kelurahan. Menurut dia, sosialisasi Pilkada bukan hanya tugas KPU tapi Pemda dan partai politik.

“Persoalan masyarakat sangat pragmatis, hanya untuk kepentingan sesaat. Begitu mudah masyarakat menukarkan suara hanya untuk berapa rupiah. Untuk itu, alat peraga kampanye (APK) dibatasi agar pengeluaran paslon tidak jor-joran. Masyarakat menyadari KPU melakukan perubahan besar dalam hal” kata Zulkarnain. (snt/10)

Related posts