Anggota DPR RI: Pecat Aparat Bekingi Tambang Ilegal

  • Whatsapp
Wakil Ketua Komisi III DPR RI saat diwawancarai wartawan usai rapat di gedung Tribrata Polda Babel, Jumat (15/11/2019). Tampak Kapolda dan Kajati Babel serta jajarannya. (foto: Bambang Irawan)

PANGKALPINANG – Aksi anarkis penambang ilegal di kawasan terlarang hutan lindung (HL) di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung saat penertiban yang dipimpin wakil gubernur Babel beberapa waktu lalu rupanya menjadi perhatian DPR RI.

Atas persoalan tersebut, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Babel, Jumat (15/11/2019). Dalam rapat yang digelar di Gedung Tribrata Polda Babel, salah satu sorotan dari Komisi III adalah soal penegakan hukum tambang ilegal.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menegaskan kepada aparat penegak hukum, agar jangan pernah sekalipun membekingi aktivitas penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Babel.

“Ini yang kita dorong aparat penegak hukum, agar jangan sekali-sekali membekingi para penambang-penambang ilegal. Apalagi, ini masuk dalam kawasan hutan lindung dan sebagainya yang merugikan negara dan daerah,” tegas Sarifuddin.

Ia juga mempertanyakan kenapa sampai terjadi penyerangan oleh penambang terhadap rombongan wagub dan Satpol PP Pemprov Babel yang melakukan penertiban tambang ilegal di daerah Sijuk.

“Seperti kasus di Sijuk yang masuk dalam kawasan hutan lindung, kenapa tidak ada aparat keamanan yang membackup?. Katakanlah dalam kaitan penertiban yang ada disana, ada apa ya?” tanyanya.

Politisi Fraksi PAN ini meminta aparat yang ikut membekingi penambangan ilegal agar dipecat saja. “Ada dugaan ikut membekingi, copot pecat kan begitu arahan Presiden Jokowi. Apakah itu kepolisian, kejaksaan yang coba-coba main dalam konteks penegakan hukum, menghambat penerimaan negara, copot dan pecat kan begitu,” tegasnya.

Diakui Sarifuddin, pihaknya telah mengantongi nama-nama oknum pejabat yang diduga ikut membekingi aktivitas tambang ilegal.

“Sudah, tadi disampaikan di dalam (rapat-red). Jika ada pihak diduga dari istana  juga supaya dilakukan penindakan karena Presiden sendiri sudah menyampaikan begitu. Jadi, jangan seakan-akan mengatasnamakan ada oknum dari istana yang bermain atau membekingi segala, lalu mendapat keistime- waan atau kekebalan dalam konteks penegakan hukum,” tuturnya.

Untuk itu dia mengharapkan, pemerintah harus konsekuen mengikuti arahan Presiden Jokowi agar melakukan pemecatan terhadap aparat yang ikut membekingi tambang ilegal. Selain itu, Sarifuddin juga berharap penegakan hukum maupun penertiban tambang ilegal seharusnya tidak tebang pilih dan jangan hanya mengorbankan masyarakat kecil saja.

“Tadi, Pak Kajati sudah menyampaikan, saya ingatkan arahan Pak Presiden agar itu betul-betul terimplementasi di tingkat daerah. Justru itu, jangan hanya ikan teri nya yang ditangkap, ikan kakapnya diabaikan, karena disitu ada kekuatan, karena itu akan kita monitor terus sampai sejauh mana kinerja dari aparat disini dalam kaitannya menyangkut penambang kelas kakap yang bebas berkeliaran justru itu yang harusnya ditertibkan,” pungkasnya. (bis)

Related posts