Anggota Dewan dari PDIP Dilarang “Sekolahkan” SK

  • Whatsapp
Ketua DPD PDIP Babel, Didit Srigusjaya

PANGKALPINANG – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya meminta kepada anggota DPRD Fraksi PDIP di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk tidak menggadaikan surat keputusan (SK) ke bank.

“Berdasarkan Surat Edaran tertanggal 8 Oktober 2019 dari DPP PDI Perjuangan untuk kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD baik itu provinsi, kabupaten, maupun pusat itu dilarang untuk mengadaikan SK nya,” kata Didit kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Adapun alasan DPP PDIP melarang untuk melarang menggadaikan SK, yakni dijelaskan Didit, agar tidak memberatkan keuangan para kadernya yang duduk di parlemen.

“Karena perhitungan DPP, ini akan memberatkan keuangan daripada anggota dewan yang akhirnya akan mempengaruhi daripada kinerja DPRD, itu alasan DPP PDI Perjuangan,” terangnya.

“Maka saya meminta kepada teman-teman Fraksi PDI Perjuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, jika belum melakukan peminjaman uang atau menggadaikan SK, jangan melaksanakan, karena ini surat langsung dari DPP PDI Perjuangan,” timpalnya.

Apabila para kader PDIP masih melanggar ketentuan dari surat edaran tersebut, maka ditegaskan Didit, akan menerima sanksi dari DPP PDIP. “Pasti ada, hanya sanksinya internal sifatnya, sanksi seperti apa, itu urusan DPP PDIP,” tegasnya.

Didit menilai, alasan DPP PDIP melarang para kadernya untuk menggadaikan SK cukup rasional karena berdampak pada kinerja DPRD itu sendiri. “Bagi fraksi lain, itu hak daripada mereka masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, diakui Didit, saat ini dirinya belum mengkroscek, apakah sudah ada para anggota DPRD Babel dari Fraksi PDIP yang sudah menggadaikan SK nya sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan.

“Belum kita cek, yang akan kita tanya, jika sudah menggadaikan (SK nya-red) bagaimana?, karena surat edaran ini barusan kemarin kita dapat, saya nggak bisa berkomentar, karena suratnya sudah di DPP, maka ini akan kita konsultasikan ke DPP PDIP,” ujarnya. (ron)

Related posts