by

Anggota Bawaslu 7 Kabupaten & Kota se-Babel Resmi Dilantik

-Berita Kota-253 views
Prosesi pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Indonesia di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/8/2018). (foto: Roni Bayu)

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan melantik 1.914 anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Indonesia masa jabatan 2018-2023, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Pelantikan anggota Bawaslu kabupaten dan kota ini dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU RI Arief Budiman serta perwakilan sejumlah lembaga negara.

Adapun komisioner Bawaslu kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilantik yakni, untuk Bawaslu Kota Pangkalpinang: Ida Kumala, Novrian Saputra dan Luksin Siagian. Untuk Kabupaten Bangka yaitu, Corri Ihsan, Irwandi Pasha dan Zulkipli.

Untuk Kabupaten Belitung yaitu, Yerri Larona, Heikal Fackar dan Rina Dardini, Kabupaten Bangka Selatan, Azhari, Sahirin dan Erik. Untuk Kabupaten Bangka Tengah, Robianto, Muhammad Utoyo dan Wahyu Tri Buwono.

Di Kabupaten Bangka Barat yakni, Rio Febri Fahlevi, Ekariva Annas Asmara dan Erika Herlina dan Kabupaten Belitung Timur: Haris Alamsyah, Ihsan Jaya dan Wahyu Epan Yudhistira.

Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya menyampaikan, pembentukan Bawaslu mempunyai sejarah panjang tentang pengawasan dan fungsi dalam Pemilu. Didalam Undang-undang 7 tahun 2017 lanjut Abhan, ada penguatan dalam pengawasan Pemilu, dengan menjaga kualitas demokrasi.

“Inilah era baru, era Panwaslu menjadi Bawaslu kabupaten dan kota yang secara permanen menjabat selama lima tahun. Kami mengajak seluruh masyarakat, bersama-sama mengawal demokrasi bersama Bawaslu kabupaten dan kota, agar bisa bekerja dengan mengacu sesuai perundangan-undangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Bawaslu RI Gunawan Suswantoro saat memberikan arahan kepada 1.914 komisioner Bawaslu kabupaten dan kota yang telah dilantik menyebutkan Bawaslu kabupaten dan kota mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pemilu partisipatif.

“Menggalakkan pendidikan pemilih, pengawasan pemilu partisipatif dan mengajak seluruh pemangku kepentingan pemilu, menjadi tonggak-tonggak untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Harus bergerak ke bawah untuk merangkul seluruh masyarakat untuk mampu dan mau berdemokrasi,” katanya. (ron/10)

Comment

BERITA TERBARU