Anggaran Porprov 2022 Bukan Prioritas

  • Whatsapp

Pemkab Babar Diminta Pro Aktif

PANGKALPINANG – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Mansah menilai Dana Bantuan (Daba) sebesar Rp71 miliar yang diajukan oleh Pemkab Bangka Barat untuk pembangunan venue Porprov 2022 mendatang, sifatnya tidak wajib dipenuhi oleh pemerintah provinsi.

“Itu (Daba-red) kan artinya tidak wajib sifatnya, kita lihat dulu yang wajib, kalau memang kemudian nantinya setelah dibahas di komisi dan badan anggaran memungkinkan untuk di Daba itu, ya artinya tetap dibantu, tapi tidak sepenuhnya, darimana kita dapat duit,” kata Mansah kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (9/9/2019).

Menurut dia, Pemkab Bangka Barat harus pro aktif untuk mencari anggaran-anggaran lain tanpa mengharapkan sepenuhnya dari Daba APBD.

“Mengapa kita harus terfokus dengan APBD? Kan masih ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan, misalnya dengan kerja sama dengan swasta atau diserahkan dengan pihak tertentu yang memang punya kepentingan terhadap kegiatan itu,” ujarnya.

Kegiatan Porprov, diakuinya, memang banyak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, diantaranya dapat meningkatkan prestasi daerah dibidang olahraga.

“Kalau kita lihat multiplier effect olahraga itu, ujung-ujungnya membuat masyarakat sehat, nah kalau masyarakat sehat artinya kita bicara tidak perlu mensubsidi orang sakit. Itu keuntungannya yang tidak bisa terlihat,” terangnya.

“Sementara keuntungannya yang terlihat, minimal daerah sudah punya aset (sarana prasarana olahraga-red), aset ini kan dinilai sebuah hal yang membanggakan, kemudian juga bisa dijadikan kepemilikan pada akhirnya oleh pemerintah daerah,” tandasnya. (ron/10)

Related posts