Amdal PT Kampit Diduga Menyimpang

  • Whatsapp

Persetujuan Masyarakat Disinyalir Dipalsukan
Koko: Ada Tanda Tangan Saat Sosialisasi

Koko Haryanto

MANGGAR – Panitia Khusus (Pansus) Kapal Isap dan Pertambangan Laut DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Selasa kemarin mulai melakukan rapat perdana di Ruang Rapat DPRD yang dihadiri beberapa instansi terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim. Dalam rapat terungkap, dugaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) milik PT Kampit Tin Utama (PT. KTU) yang menambang di perairan Pering, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Beltim dalam proses penerbitannya menyimpang.
Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD, Koko Haryanto membenarkan bahwa ia bersama tim mulai membahas dari sisi penyimpangan Amdal PT. KTU.
“Tadi kita rapat berkaitan dengan persoalan proses-proses awal, kita sudah bahas bersama di dalam Dokumen Amdal itu kita melihat kegiatan tambang laut sebetulnya sudah tergambar, ada beberapa syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, jadi kalau kita melihat dari Amdal yang ada, penolakan masyarakatnya itu tidak tergambar. Dalam dokumen itu masyarakat setuju, hanya saja kita ingin tau bagaimana mendapatkan data itu. Apakah sudah diambil secara benar atau sesuai aturan,” kata Koko.
Tapi diceritakan Koko, faktanya hari ini jangankan operasi atau menambang, kehadiran kapal isap milik PT KTU sudah resestensi dimasyarakat. Berlabuh saja masyarakat sudah ribut, apalagi kegiatan operasi lepas pantai Amdal itu tidak disetujui masyarakat.
“Dokumen-dokumen awal itu kami harus mengecek kembali. Ada tanda tangan masyarakat saat sosialisasi Amdalnya, ada berita acara sosialisasi Amdalnya. Kita harus memanggil pihak-pihak yang terlibat pada proses awal itu apakah sebetulnya mereka mendapatkan Amdalnya telah melewati prosedur-prosedur yang benar dan terbuka untuk publik,” papar Koko.
Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) kata Koko tidak berdiri sendiri. Karenanya ketika UU Minerba itu disandingkan dengan UU Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup jelas sekali bahwa ruang laut izin operasinya harus dengan melihat zonasinya.
“Sementara kita, zonasinya saja tidak ada, dari izin operasi eksplorasi, eksploitasi, yang kita lihat tidak mendasari UU 27 tahun 2007 tentang penataan ruang laut itu. Sementara kegiatan apapun di laut berkaitan izin lokasinya itu harus mengacu kepada UU 27 tahun 2007. Jika tidak dimuat, bagi kami itu suatu kejanggalan. Karena itu undang-undang pokoknya.” ujarnya.
Selanjutnya, Pansus berencana mengecek kandungan yang dimuat dalam Surat Gubernur Babel.
“Pansus mempertanyakan surat gubernur yang isinya menyatakan, bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sejak IUP produksi tahun 2012 tadi saya tanya ke dinas gak ada yang bisa menjawab. Benarkah mereka sudah bayar iuran tetap? Benarkah mereka sudah bayar jaminan reklamasi, dan beberapa kewajiban lain? Mereka hanya diam. Tentang kewajiban peberdayaan kata dinas, juga tidak ada,” tandas Koko.
Diperjelasnya, tahun 2012 kewenangan penaambangan masih ada di kabupaten. Sehingga uang dan segala iuran Pemkab Beltim harus tau.
“Kemana selama 5 tahun mulai dari 2012 hingga 2017? Artinya kalau benar-benar mereka sudah melaksanakan kewajiban, mungkin provinsi memiliki rekamnya, artinya provinsi akan kita tanya betulkah mereka sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban itu,” tukasnya.
Sementara itu, Selasa kemarin (21/11/2017), Gubernur Babel dan DPRD Babel, dikabarkan melakukan rapat soal RZWP3K di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rapat dihadiri semua instansi kementrian lain, termasuk KSP, dan KPK.
Dari hasil rapat menghasilkan beberapa keputusan terkait masalah pertambangan, yaitu, Gubernur akan keluarkan moratorium seluruh izin tambang di laut Babel.
Gubernur dan DPRD Babel beserta KKP sepakat semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah mati di laut tidak akan diperpanjang atau dicabut. Tidak hanya itu gubernur akan mencabut IUP tambang yang non CnC.
“Gubernur, DPRD dan KKP sepakat RZWP3K tidak akan memasukan peruntukan ruang laut untuk tambang. Gubernur, DPRD dan KKP sepakat terkait peruntukan ruang laut ditetapkan untuk pariwisata,” kata Ony Mahardika selaku Manajer Pesisir, Laut & Pulau-Pulau Kecil memberikan informasi melalui pesan singkat kepada Ketua Pansus KIP dan Tambang Laut Beltim, Koko. (mgt/yan/1)

Related posts