by

Alex dan Bahar Terancam Diskualifikasi?

-NEWS-674 views
KAMPANYE BERSAMA – Calon anggota DPD RI, Bahar Buhasan dan Alexander Fransiscus tampak saat hadir dalam kampanye bersama Caleg PDIP, Me Hoa beberapa wakru lalu di Kecamatan Pangkalanbaru. Kampanye inilah yang akhirnya membawa kedua calon senator Babel itu diperkarakan ke Bawaslu Babel. Calon DPD dilarang berkampanye bersama dengan Parpol atau pun caleg, sehingga dilaporkan ke Bawaslu. (Foto: Istimewa)

Hari Ini, Putusan Bawaslu Babel
Marshal: Bukti dan Saksi Tak Bisa Dibantah

PANGKALPINANG – Dua calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bahar Buasan dan Alexander Fransiscus, terancam di-diskualifikasi dari pencalonan lantaran dugaan pelanggaran kampanye.
Keputusan pelanggaran terhadap Alex dan Bahar itu akan ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung (Bawaslu Babel) dalam sidang adjudikasi yang digelar hari ini, Senin (25/3/3019) di Sekretariat Bawaslu.
Ancaman diskualifikasi kepada kedua calon perseorangan itu diyakini oleh Marshal Imar Pratama, selaku pelapor. Ia menyatakan, diskualifikasi harus dilakukan oleh Bawaslu Babel karena perbuatan Alex dan Bahar dalam dugaan pelanggaran kampanye telah dapat dibuktikan dalam beberapa sidang yang dilakukan Bawaslu.
Marshal bahkan yakin, sejumlah alat bukti dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan telah mengarah kepada kedua terlapor melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 yang dirubah menjadi Nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
“Saya bersikukuh agar sidang putusan besok (hari ini-red) menjatuhkan sanksi administratif kepada Alexander Fransicus dan Bahar Buasan untuk di-diiskualifikasi sebagai calon DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari perseorangan,” tegas Marshal kepada Rakyat Pos, Minggu (24/3/2019).
Menurut dia, alat bukti dan keterangan saksi fakta yang tak bisa terbantahkan, sudah terungkap dalam persidangan. Karena itu ia berharap pihak berwenang yakni para komisioner Bawaslu Babel dapat bersikap adil dan netral dalam memutuskan perkara ini. Sehingga kasus ini dapat menjadi pembelajaran politik kedepan, agar hal serupa tak terulang kembali.
“Mengingat alat bukti dan saksi fakta yang tak bisa dibantahkan oleh Terlapor. Bahwa kedua Terlapor terbukti dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran administratif secara sistematis, masif dan ter-struktur serta dilakukan secara berulang-ulang,” tukasnya.
Dalam sidang lanjutan Kamis (21/3/2019) di Sekretariat Bawaslu Babel di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Babel di Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, saksi Aeti warga Tanah Merah, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah mengaku hadir pada kampanye yang dimotori Caleg DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Me Hoa. Dia datang karena diajak oleh Rustam tetangganya untuk menghadiri kampanye.
“Karena hubungan baik, datang saja,” kata Aeti.
Dijelaskan dia, dalam pertemuan kampanye dialogis di Kecamatan Pangkalanbaru saat itu dihadiri oleh Caleg DPRD Kabupaten Bangka Tengah Me Hoa, Caleg DPR RI Rudianto Tjen dan dua calon anggota DPD RI daerah pemilihan Babel Alexander Fransiscus dan Bahar Buasan. “Yang banyak bicara Ibu Me Hoa. Ya, Ibu Me Hoa memperkenalkan Pak Bahar dan Bapak Alex dan menyebutkan nomor urut,” ungkapnya.
Namun Aeti mengatakan, pertemuan yang digelar pada 23 Februari 2019 pukul 16.00 WIB di depan rumah warga itu tidak diikutinya hingga selesai. “Ada dikasih kartu nama, saya gak ngambil dan dikasih jilbab,” tukasnya.
Sidang yang dipimpin komisioner Jafri didampingi Edi Irawan, Dewi Rusmala dan Firman TB Pardede itu, usai pemeriksaan keterangan saksi-saksi kemudian ditunda. Dan Imam Wahyudi yang menerima mandat dari Rudianto Tjen ditolak keterangannya oleh majelis sidang.
“Kehadiran Imam Wahyudi tidak diperkenankan memberikan keterangan, karena suratnya hanya untuk menghadiri sidang,” kata Jafri kepada sejumlah wartawan usai sidang.
Menurut Ketua Majelis Sidang ini, selepas pemeriksaan saksi-saksi Bawaslu hanya mempunyai waktu selama dua hari lagi guna memutuskan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap calon perseorangan atau anggota DPD RI Alexander dan Bahar Buasan ini.
“Tadi adalah sidang kelanjutan sidang kedua pembuktian. Tadi sudah ada dari KPU, Panwas Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Kita juga mengundang saksi dari terlapor Me Hoa dan Rudianto Tjen,” imbuhnya.
Sayangnya, Mei Hoa justru terlambat mendatangi Sekretariat Bawaslu Babel untuk menghadiri sidang. Dia yang datang sekira pukul 13.00 WIB beralasan, tidak dapat menghadiri persidangan pagi hari, dikarenakan ada agenda Pansus DPRD Bangka Tengah.
“Tadi ada Pansus. Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi panggilan Bawaslu,” tukasnya.
Seperti diketahui, tiga caleg PDIP yakni Rudianto Tjen, Me Hoa, Imam Wahyudi dan dua calon anggota DPD RI Dapil Babel, Alexander Fransiscus dan Bahar Buasan dilaporkan melanggar kampanye pemilu ke Bawaslu.
Laporan itu terkait kampanye caleg atau parpol tapi ditunggangi oleh calon anggota DPD. Terhadap laporan itu Bawaslu menilai kampanye seperti ini melanggar administrasi pemilu.
Diduga, dengan kampanye bareng PDIP, Caleg Me Hoa, serta Rudianto Tjen saat itu, Bahar dan Alex melanggar Pasal 15 PKPU Nomor 23 tahun 2018 yang dirubah dengan PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
Pasal 15 itu menyebutkan, 1. Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPD terdiri atas: a. calon Anggota DPD; b. orang seorang; dan c. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD. 2. Calon Anggota DPD wajib mendaftarkan Pelaksana Kampanye kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi; atau b. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota.
Merujuk pada Pasal 15 di atas, Bahar dan Alex diketahui tidak melakukan kampanye sendiri sebagaimana dijelaskan Pasal 15 ayat (1) poin a, b dan c. Kemudian diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) yakni tidak mendaftarkan pelaksanaan kampanyenya saat di rumah warga bersama caleg PDIP itu kepada KPU. (bum/1)

Comment

BERITA TERBARU