Alex & Bahar Hanya Dihukum Teguran

  • Whatsapp
Dua komisioner majelis sidang Bawaslu Babel saat membacakan putusan terhadap calon anggota DPD RI, Bahar Buhasan dan Alexander Fransiscus yang terbukti melanggar administrasi Pemilu namuan hanya dihukum teguran tertulis, kemarin. (Foto: Roni Bayu)

Terbukti Melanggar Administrasi Pemilu
Pelapor Segera Laporkan Bawaslu ke DKPP

PANGKALPINANG – Dua calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alexander Fransiscus dan Bahar Buasan, akhirnya hanya mendapat hukuman teguran tertulis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2019 di Kantor Bawaslu Babel, Senin (25/3/2019).
Padahal, dalam amar putusannya majelis sidang menyatakan, dari bukti-bukti yang ada dan keterangan para saksi, kedua calon senator Babel itu secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu 2019.
Ketua Majelis Sidang, Jafri mengatakan, keputusan majelis sidang tersebut sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan dari para saksi dan bukti. Namun hukuman teguran tertulis yang disepakati untuk dijatuhkan kepada Alexander dan Bahar Buhasan.
“Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan saksi, lembaga-lembaga terkait dan bukti yang kami periksa selama dalam menangani proses ini,” katanya kepada sejumlah wartawan, usai sidang.
Selain itu, dijelaskannya, keputusan sidang tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.
“Setelah 14 hari kerja kami menangani laporan ini terkait sesuai dengan Pasal 36 Per Bawaslu No. 8 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 461 tahun 2017,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait putusan Bawaslu yang menyatakan dirinya melanggar administrasi Pemilu 2017, calon senator Alexander Fransiscus mengatakan, menghormati hasil sidang yang telah diputuskan oleh majelis sidang.
“Kita menghormati keputusan sidang karena dari kemarin kita kooperatif terus mengikuti sidang,” tukasnya.
“Tentunya pada hari ini (kemarin-red), sidang tersebut sudah memutuskan bahwa kita kena sanksi administratif,” sambungnya.
Alex berharap, hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi dirinya maupun calon lainnya agar tak mengulangi kesalahan yang sama.
“Yang dipetik dari kejadian ini, kita belajarlah, kita saling belajar satu sama lain dan termasuk calon-calon lain, harapannya gitu,” tandasnya.

*Kecewa tak Didiskualifikasi
Sementara itu, Marshal Imar Pratama selaku pelapor mengaku kecewa dengan keputusan Bawaslu Babel yang hanya memberikan vonis teguran tertulis kepada dua calon DPD RI Dapil Babel, Alexander Fransicus dan Bahar Buasan atas perkara pelanggaran administrasi Pemilu 2019 tersebut.
Sidang adjudikasi Bawaslu yang mengeluarkan putusan teguran tertulisa terhadap dua terlapor tersebut, dianggap janggal dan tidak sesuai dengan pokok tuntutan. Sebab, selain semua bukti dan saksi telah menjurus kepada kedua terlapor serta petitum laporan meminta diskualifikasi, dalam sidang putusan itu hanya dihadiri dua orang komisioner yakni Ketua Majelis Jafry dan anggota majelis sidang, Andi Budi Yulianto.
“Hal ini sangat mengiris hati, mengingat Petitum yang saya buat hanya menempatkan satu item saja yaitu diskualifikasi dari peserta pemilu dan tidak ada item yang lainnya selain itu. Artinya majelis harus mengacu pada dasar laporan yang saya buat,” ujarnya kecewa.
Bila sanksi administratif hanya sebuah teguran saja, kata Marshal, mendingan hal-hal kampanye bersama antara calon anggota DPD dan caleg partai seperti itu dilegalkan saja. Karena terlalu mahal untuk biaya pendidikan politik di negara ini, ditambah lagi beberapa kali sidang yang diasumsikan menelan biaya yang tidak sedikit dari keuangan negara.
“Ternyata hasilnya hanya sebuah teguran saja yang sangat berbanding terbalik dengan semangat dan proses yang telah kita lewati. Padahal saya yakin Alex dan Bahar terbukti melakukan pelanggaran seperti dalam laporan saya, sehingga seharusnya mereka di-diskualifikasi dari kepesertaan Pemilu 2019,” tegasnya.
Marshal pun pesimis akan adanya kontrol sosial lanjutan dalam pemilu-pemilu kedepan, jika melihat dari putusan itu. Warga, termasuk dirinya akan malas atau tidak peduli lagi melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Namun demikian, terhadap putusan Bawaslu Babel dalam perkara ini, ia menegaskan akan mendatangi dan melapor kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)di Jakarta.
“Saya yakin, ke depan tidak ada lagi laporan hal serupa, mengingat hasilnya sudah dipastikan seperti itu. Jika ada celah lain, maka saya berupaya banding terkait hasil putusan tersebut seperti ke DKPP,” tukasnya. (ron/bum/6)

Related posts