Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

  • Whatsapp

Oleh : Rudiansyah

Read More

Mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat

Dalam Perjalanan ketatanegaraan Pemerintahan Desa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan Desa diantaranya dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), yang kemudian direvisi dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004), dan terakhir Desa memiliki undang – undang sendiri yaitu Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Undang – Undang Desa ini, membawa semangat dan harapan baru untuk mewujudkan Desa yang mandiri. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodasi dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pembangunan Desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembagunan tersebut, tentu saja membutuhkan anggaran atau sumber-sumber penerimaaan Desa. Salah satu sumber penerimaan Desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiaanya untuk setiap Desa dibagikan secara proporsional disebut dengan Alokasi Dana Desa.

Menurut Rozaki dkk (2005), Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dijalankan memiliki tujuan besar kurang lebih sama, yaitu merombak ortodoksi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (Desa). Pola kebijakan Pemerintahan Kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui Alokasi Dana Desa berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahu 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memicu percepatan pembangunan dan petumbuhan wilayah – wilayah strategis (Mawar S.2015:215). Adanya Alokasi Dana Desa tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui alokasi Dana Desa bukan merupakan bantuan, melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Desa sebagai wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa (F. Karimah, 2014:599). Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum (Aprisiami Putriyanti dalam Mawar S. 2015: 223).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa  yang bersumber dari APBN, bahwa besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan  besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot : (a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; (b) 20% (dua pulu per seratus) untuk luas wilayah Desa; (c) 50% (lima pulu per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang diberlakukan saat ini, Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Hal ini mengingat bahwa Desa yang sebelum hanya mendapat bantuan keuangan terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi, dengan adanya kewenangan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa secara mandiri, maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawakan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dam kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno dalam Mawar S.2015;223-224).

Akuntabilitas publik merupakan salah satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam pengelolaan keuangan prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga legislatif ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Nordiawan (dalam Mawar S.2015;224), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Parameter kinerja harus menjadi acuan apakah suatu program pemerintah menjadi berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam periode tersebut. Selanjutnya, perlu adanya tolak ukur yang objektif, karena merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain itu, perlu juga tata cara terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya, dalam penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur (Sabarno dalam Mawar S.2015; 225).

Akuntabilitas publik dan transparansi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undagan (Annisaningrum dalam L. Auditya. 2013: 26). Penyelenggaraan pemerintah yang transparan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban secara terbuka; adanya aksebilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersedian informasi kinerja. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat di setiap tahapan-tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, Tim Penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa. Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk salig bekerja sama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.(***)

Related posts