Akibat Tambang, Warga Rebo Terpecah Belah

  • Whatsapp
DUKUNG KADUS – Puluhan warga Desa Rebo yang pro kapal isap dan tambang laut menggelar aksi mendukung Kepala Dusun Rebo, Nuryani agar tetap menjabat sebagai kadus, di kantor Desa Rebo, Senin (12/8/2019). Aksi balasan ini setelah ratusan warga setempat memprotes dan menginginkan Nuryani dicopot lantaran menandatangani Berita Acara Survey kapal isap, sebelumnya. (Foto: Zuesty Novianti)

TI Tower Marak, Polres dan Polda Disurati
Warga Pro Tambang Aksi Dukung Kadus

SUNGAILIAT – Penambangan pasir timah di laut perairan Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang menggunakan ponton inkonvensional jenis rajuk atau tower maupun kapal isap produksi (KIP), kini telah membuat masyarakat desa setempat terpecah belah. Sebagian warga menyatakan mendukung aktivitas penambangan laut itu, namun kebanyakan lainnya menolak.

Bahkan, Ketua Himpunan Nelayan Desa Rebo, Tjung Ling Siaw mengaku pihaknya sudah membuat laporan kepada aparatur Desa Rebo terkait penolakan nelayan setempat atas maraknya TI (tambang inkonvensional) jenis rajuk atau tower yang beroperasi di Pantai Rebo. Mereka juga sebelumnya menolak keberadaan penambangan timah oleh tiga unit kapal isap di laut tersebut.

“Himpunan Nelayan Desa Rebo telah membuat laporan ke kantor desa. Oleh pihak desa melaporkan ke Polres Bangka dan Polairud Polda Babel untuk ditindaklanjuti,” katanya kepada sejumlah wartawan, Senin (12/8/2019).

Ling Siaw menyebutkan, keberadaan TI rajuk tower di Pantai Rebo dianggap merugikan nelayan setempat. Karena, sekian lama TI rajuk itu beroperasi, nelayan justru dituding telah memback up penambangan ilegal itu dengan memperoleh kompensasi.

“Kami dituding memback up TI dan kami tegaskan kami tidak ada membackingi. Buktinya kami sudah melaporkan itu ke Polres Bangka dan Polda lewat aparatur desa kami agar mereka ditindak,” katanya.

Untuk itu, Tjung Ling Siaw berharap kepada aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan dan menerjunkan tim guna menertibkan seluruh TI tower rajuk ilegal yang beroperasi di Pantai Rebo. “Selain itu, aktivitas mereka ini beroperasi di alur nelayan dan kami minta mereka ditindak,” tegasnya.

Warga Pro KIP, Dukung Kadus

Sementara itu, puluhan warga Desa Rebo meminta kepada aparatur desa agar tetap mempertahankan Kepala Dusun Rebo, Nuryani dari jabatannya, dengan menggelar aksi damai di kantor Desa Rebo, Senin (12/8/2019). Aksi dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga setempat juga melakukan aksi protes dan menginginkan agar Nuryani dicopot dari jabatan sebagai Kadus.

Orasi yang disampaikan Hendri di halaman kantor desa setempat menyatakan bahwa warga yang pro kapal isap ini masih membutuhkan Nuryani sebagai Kadus Rebo dengan alasan yang bersangkutan orangnya energik dan milenial. “Kita tetap ingin kadus aktif Nuryani menjabat sebagai Kadus Rebo hingga masa jabatannya berakhir,” katanya.

Ditambahkan Hendri, selama menjabat Kadus Rebo, Nuryani dianggap menjalankan perannya sebagai kepala dusun dengan baik dan bermasyarakat. “Selama menjadi Kadus, dia cukup membantu dalam melayani masyarakat kita,” ujar dia.

Namun jika keinginan mereka tidak digubris dan Nuryani dicopot dari jabatannya sebagai Kadus Rebo, Hendri menegaskan mereka akan berjuang demi mempertahankan hal itu. “Kami akan tetap berjuang dan kita akan lihat perjuangan kedepannya seperti apa,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala Desa Rebo, Fendi membenarkan ada aksi yang dilakukan warga di halaman kantor desa. “Jadi tuntutan mereka itu agar Nuryani yang menjabat Kadus Rebo untuk dipertahankan,” katanya.

Atas tuntutan yang disampaikan, kata Fendi, pihaknya belum bisa memberikan keputusan apapun terkait keinginan warga itu. “Yang pastinya sudah kita laporkan ke Dinsos Pemdes terkait masalah ini,” katanya.

Fendi menambahkan, kedepan, pihaknya akan memanggil dan memediasi antara warga yang pro dan kontra tambang untuk mencari jalan keluarnya.

Dalam pantauan, aksi damai oleh puluhan warga itu dikawal ketat oleh pihak kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Bangka, AKP Faisal Fatsey didampingi Kapolsek Sungailiat dan Kasat Polair Polres Bangka AKP Elpiadi hingga warga membubarkan diri.

Sebelumnya, ratusan warga Rebo mendatangi kantor desa dan melakukan penyegelan terhadap kantor pada tanggal 16 Juli 2019 lalu. Aksi dilakukan lantaran Nuryani yang menjabat Kadus Rebo diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan menandatangani Berita Acara Survei (BAS) Kapal Isap Produksi yang akan beroperasi diperairan laut Rebo.

Atas dasar itulah, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan waktu itu menyatakan hilang kepercayaan kepada Nuryani dan mendesak aparatur desa setempat mencopot Nuryani dari jabatannya sebagai Kadus Rebo.

Ketua Himpunan Nelayan Rebo, Tjun Ling Siaw pun menilai, masyarakat dan nelayan kontra tambang saat ini menganggap Suryani yang menjabat Kepala Dusun Rebo telah melakukan kesalahan fatal, sehingga masyarakat meminta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya sebagai Kadus.

Menurut Ling Siaw, Suryani telah mengambil tindakan sepihak tanpa sepengetahuan banyak warga sehingga KIP yang ditolak warga dan nelayan setempat berhasil beroperasi diperairan laut Rebo.

“Mereka mensurvei daerah nelayan, padahal kadus tidak mengerti alur nelayannya dimana. Selain itu mereka juga mengatasnamakan masyarakat yang menyetujui beroperasinya KIP di Pantai Rebo,” katanya.

Saat sosialisasi berlangsung waktu itu, menurutnya hanya beberapa orang nelayan setempat yang menghadiri undangan sosialisasi KIP oleh PT Timah yang berlangsung di kantor desa dan ditolak oleh perwakilan nelayan yang hadir. “Padahal nelayan yang hadir menolak KIP masuk Rebo. Tapi gara gara Kadus Rebo nandatangan Berita Acara Survei, SPK pun keluar,” katanya.

Dia menambahkan, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PT Timah kepada KIP untuk beroperasi di perairan laut Rebo dan sekitarnya dianggap tidak sah oleh masyarakat dan nelayan setempat.

“Sebab saat sosialisasi waktu itu, tanda tangan yang mereka dapatkan bukan dari warga Rebo, tapi dari warga lainnya yakni warga Karang Panjang, Kenanga dan Parit Padang,” katanya.

Untuk itu Ling Siaw berharap kepada pemerintah daerah ini untuk mengkaji kembali atas izin yang telah dikeluarkan mengingat warga dan nelayan Rebo menolak keras KIP beroperasi di perairan laut nelayan setempat. “Mereka telah memanipulasi data karena yang dilibatkan dalam sosialisasi waktu itu masyarakat luar, bukan masyarakat Rebo,” tandasnya.

Tak cuma itu saja, pantauan nelayan sejak beberapa hari belakangan ini, dua unit KIP mitra PT timah yakni KIP Berkah Alam Samudra (BAS) dan Mega Fajar telah beroperasi dibawah 1 mil dari tepi pantai Rebo

“Walau apapun yang terjadi, kami masyarakat nelayan tetap pada pendirian kami, menolak keras KIP beroperasi diperairan laut Rebo,” katanya seraya menambahkan aktivitas KIP di laut Rebo dianggap telah membunuh mata pencaharian nelayan setempat, akibat limbah penambangan telah mencemari wilayah tangkapan nelayan. (2nd/1)

Related posts