Agar Wajah Pendidikan & Wajah Guru Mengalami Kemajuan

  • Whatsapp

Marjan Miharja, S.H., M.H.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Depok-Jakarta

Aksi para guru honorer K2 yang melakukan unjuk rasa sampai menginap di jalanan seberang Istana beberapa waktu lalu, harus berakhir sia-sia. Presiden Joko Widodo terkesan abai dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu (Kompas.com 02/11/2018). Tak dapat dipungkiri, hal tersebut menjadi salah satu alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia mengusulkan guru honorer mendapat gaji minimal setara UMR. Usulan tersebut disampaikan ke Kementerian Keuangan (28/01/2019).
Pesoalan itu menjadi cukup fundamental dalam profesi guru di Indonesia, disebabkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewacanakan akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia. Menurut Puan, saat ini Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman (Tirto.id 12/05/2019).
Saat ini, jumlah guru honorer di Indonesia mencapai 700.000 orang. Dari pandangan Penulis, ada tiga skema dalam penyelesaian guru honorer, yakni mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat dari segi usia maupun kualifikasi, jalur PPPK, dan memberikan tunjangan setara dengan UMR. Dilansir dari Rangkuman Statistik Persekolahan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2017/2018 sekolah swasta untuk SLB 1.594, SD 16.270, SMP 15.733, SM 16.954, SMA 6.763 dan SMK 10.191 (06/01/2019). Artinya, beban dan tanggung jawab guru swasta (guru honorer) tidaklah mudah.
Diperlukan efektivitas formulasi peraturan perundang-undangan agar wajah pendidikan dan wajah guru di Indonesia mengalami kemajuan sesuai target serta dapat terukur. Tentunya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Pertama, undang-undang harus didorong ada perubahan secara hirarki.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi guru (termasuk gaji bukan UMR harusnya di atas UMR) yang berpihak kepada guru perlu dibuat secara sungguh-sungguh dan serius oleh Eksekutif dan legislatif. Sebab, sangat menyedihkan apabila hanya sekadar tataran wacana atau janji pada momentum-momentum Pemilukada, Pileg, atau pun Pilpres dengan motif menarik suara rakyat, bukan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dari pasal 28 D UUD RI 1945.
Kedua, Aparatur guru honorer dalam situasi ini harus memiliki kualifikasi yang relevan, bukan lagi menjadi pelarian profesi, atau bahkan hanya dijadikan pekerjaan sampingan. Oleh karena itu, lembaga/yayasan yang mempekerjakan guru harus memiliki seleksi ketat dan standar keahlian yang tinggi dengan komitmen yang tinggi pula.
Ketiga, sarana dan prasarana. Seharusnya, sudah tidak ada guru honor yang dikenal dengan “oemar bakri” yang menampilkan kesederhanaan dengan menggunakan sepeda ontel. Kemudian, proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan selama ini belum diimbangi dengan teknologi yang mutakhir. Begitu banyak sekolah swasta yang tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai. Padahal, semuanya itu dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, supaya guru juga dimudahkan dalam mengajarkannya dalam bentuk praktik. Jika kebutuhan itu terbenahi, tentunya kompetensi yang didapatkan siswa lebih baik dan barang tentu tidak membuat guru ragu dalam materi ajarnya.
Keempat, peran masyarakat terutama orang tua. Setiap anak peserta didik lahir, tumbuh dan berkembang di tengah keluarga di Indonesia, masyarakat membentuk pola prilaku atau kebiasaan. Guru memang memiliki peranan startegis dan fundamental dalam pembentukan karakter anak di sekolah. Akan tetapi, orang tua memiliki tanggung jawab penuh kepada anak-anak pada saat di rumah, bukan menyerahkan pendidikan semata hanya kepada guru disekolah. Bagaimanapun, guru bukanlah montir dan sekolah bukan bengkel. Orang tua menjadi pihak utama yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak.
Saling memahami peran masing-masing akan sangat meringankan beban yang ada di sektor pendidikan. Guru semestinya tidak harus ditekan terus di tengah problematika terkait kesejahteraan mereka yang belum tuntas dari dulu hingga sekarang. Harapannya, polemik guru, terutama honorer akan menemukan titik terang ke depannya.(***).

Related posts