Ada Pengusaha Dapat Sembako Covid-19, Pembagian Bantuan di Belitung Dinilai tak Tepat Sasaran?

  • Whatsapp
Isi paket sambako senilai Rp250 ribu utnuk masyarakat Kabupaten Belitung dari pemda setempat. (Foto: Dodi Iskandar)

RAKYATPOS.COM, TANJUNGPANDAN – Distribusi atau pembagian paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga terdampak Bencana Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dinilai tidak tepat sasaran.

Penilaian itu disampaikan para aktivis pemuda Anjelo Broter Club Kabupaten Belitung dalam rilis yang dikirim ke rakyatpos.com, kemarin. Menurut mereka, apa yang menjadi kekhawatiran beberapa pihak terkait penyaluran bantuan sosial ini, terbukti. Penerima bantuan banyak kekeliruan dan rancu. Masih ada warga yang sangat tidak berhak menerima bantuan, malah terdata dalam penerima bantuan.

Read More

“Dikarenakan ada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan ini pemerintah daerah harus segera merevisi data ini, sementara dana penerima bantuan tersebut diperoleh dari data UMKM dan Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, lalu bagaimana dengan UMKM yang tidak terdaftar, nelayan yang tidak terdaftar di dinas atau pedagang asongan yang tidak terdaftar?” tanya Theo Maulana salah satu aktivis organisasi itu.

Theo menyampaikan, bahwa banyak data penerima bantuan tidak singkron dengan yang berhak mendapat bantuan.

“Kita sudah pegang data penerima bantuan dari anggaran APBD Kabupaten Belitung untuk masyarakat terdampak Covid 19, saya bingung dari mana data yang didapat oleh pemerintah. Ada beberapa pengusaha yang akan mendapatkan bantuan dan terdata,” ungkapnya.

“Sementara tukang jual sayur keliling, pedagang ikan, tukang kue keliling yang tidak terdaftar di Dinas Perindakop dan UMKM tidak ada terdata dan kemungkinan tidak akan menerima bantuan. Bahkan ada yang sudah meninggal dua tahun lalu terdata menerima bantuan,” sambung Theo.

Disisi lain, Rizal Khoiru Fuad anggota Anjelo Brodhers Club yang lain mengkritisi data bantuan pemerintah daerah yang telah dibuatkan SK Nomor 188.45/261 kep/dispar/2020. no 188.45/262/kep/DKPP/2020. No 188.45/263/kep/disperik/2020. No 188.45/260/kep/KUKMPTK/2020. Mantan Ketua Komisariat HMI Akademi Managemen Belitung (AMB) ini meminta Pemkab Belitung supaya SK itu dicek kembali.

“Jika ada pelaku pariwisata yang mendapatkan bantuan, pelaku pariwisata seperti apa, jangan sampai pelaku pariwisata yang punya banyak mobil yang mendapatkan bantuan. Jika KUKM, KUKM yang seperti bagaimana, jangan KUKM yang terdaftar saja menerima bantuan atau KUKM yang sudah mapan,” ujarnya.

“Begitu juga dengan nelayan, nelayan seperti apa yang mendapatkan bantuan, jika nelayan yang tidak terdaftar di Dinas Perikanan, nelayan pemancing Bebulus (ikan khas Belitung), nelayan Kater, nelayan Sulo bagaimana dengan mereka? Jika memang data ini bisa diperbaiki, kita minta supaya diperbaiki dahulu sebelum bantuan dibagikan ke masyarakat. Jangan sampai terjadi dampak sosial yang lebih besar, dikarenakan kecemburuan sosial. Alih-alih menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat malah terjadi dampak sosial yang lebih besar,” sambung Rizal.

Ia menghimbau kepada masyarakat, agar membuka pintu hati dan mempunyai kesadaran yang tinggi jika nantinya terdata dan diminta untuk hadir mengambil bantuan, bagi yang merasa mampu supaya tidak mengambil bantuan itu.

“Malu jadi benalu, malu minta melulu. Kami menghimbau, kepada yang terdata tapi merasa mampu, supaya tidak mengambil bantuan itu, kalaupun harus diambil, silahkan ambil dan serahkan kepada yang lebih berhak dan lebih pantas dari anda,” pungkas Rizal. (dod/rls/1)

JustForex

Related posts