Ada Oknum Pemdes Pungut Fee Tambang

  • Whatsapp

Mengatasnamakan Pemdes dan Masyarakat
Pemkab Basel Bentuk Tim
Ancam Sanksi Hukum

TOBOALI – Pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel), gerah dengan adanya informasi oknum aparatur desa memungut fee dari tambang ilegal mengatasnamakan Pemdes.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPPAPMD) Basel, Suprayitno mengaku cukup banyak menerima laporan dari warga tentang ulah sejumlah oknum pemdes tersebut.
“Informasi sudah sampai ditelinga saya, oknum-oknum pemdes yang melakukan sistem ambil fee pada penambang timah ilegal dengan membawa dan atau mengatasnamakan Pemdes dan masyarakat desa, itu tidak benar,” tegasnya kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).
Untuk itu, ia mengingatkan kepada aparatur desa untuk segera menghentikan permainan itu, agar tidak menjadi temuan dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. “Jangan diteruskan, itu salah. Mulai hari ini berhenti karena itu melanggar undang-undang dan tidak dibenarkan, jangan sampai tim melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang bermain seperti itu,” ungkapnya.
Senada dikatakan Plt Kepala Inspektorat Bangka Selatan PD Marpaung menegaskan agar aparat desa jangan coba memungut fee tambang ilegal hingga masuk ke kas desa.
“Aparat desa jangan coba coba menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa, memungut fee tambang ilegal dan memasukan dalam APBDes atau PADes,” ujarnya, Jumat (17/5/2019). Menurutnya, seluruh pendapatan atau penerimaan atas nama desa seharusnya dicatat dan disetor ke kas desa dan sumber pendapatan dimaksud juga wajib diatur dalam peraturan kepala desa dan atau peraturan desa atau minimal melalui perikatan perjanjian yang legal antara si pemberi dan penerima.
“Jika memang ada aparat desa yang bermain fee tambang ilegal mohon kesediaan untuk melaporkan ke Pak Bupati ataupun melalui Inspektorat guna proses lebih lanjut,” tegasnya.
Jika terbukti aparat desa bermain fee tambang ilegal akan dikenakan sangsi mulai dari sangsi ringan hingga sanksi berat.
“Semua itu bertahap bisa saja sanksi administratif dulu dari ringan, sedang dan berat, atas tindakan atau kesalahan administrasi atas penyalahgunaan kewenangannya. Sedangkan untuk sanksi atas kerugian negaranya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara, berdasarkan hasil auditnya,” tukasnya.
Terpisah, DPRD Kabupaten Bangka Selatan meminta Inpektorat dan Dinsos membentuk tim guna menulusuri adanya dugaan oknum kades yang menerima setoran tambang ilegal yang beroperasi di daerah itu.
“Kalo memang ada oknum kades yang nakal, kami minta Inpektorat dan Dinsos segera membentuk tim untuk menelusuri permasalahan ini,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samson Asrimono di Toboali.
Menurut dia, segala bentuk pungutan yang ke desa yang tidak memiliki dasar hukum tidak dibenarkan dan itu merupakan Pungutan Liar (Pungli).
“Kalo mau mungut ya itu harus ada dasar hukumnya dan kalo tidak ada maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena itu termasuk Pungli,” pungkasnya. (raw/6)

Related posts