Ada Dugaan Suap di Vonis Asui?

  • Whatsapp

Saat Ditanya, Hakim Benny Diam
Beralasan Putusan Sudah Adil & tak Janggal

Benny Yoga Dharma

SUNGAILIAT – Terkuaknya vonis ringan terhadap pengusaha timah yang juga Direktur PT Panca Mega Persada (PMP), Siauw Sui Thin alias Asui oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Kabupaten Bangka, ditanggapi dingin oleh para hakim.

Setelah diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Sungailiat Jhonson Parancis enggan merespon konfirmasi wartawan dan memilih bungkam terkait perkara bos smelter itu, sama halnya ketika didatangi ke pengadilan Senin kemarin (10/6/2019). Jhonson ternyata tetap tak merespon keinginan wartawan harian ini untuk mengkonfirmasi pemberitaan.

Bahkan saat bertemu wartawan pun Jhonson menghindar dan menyarankan para awak media untuk mengkonfirmasi berita itu langsung kepada salah satu hakim lainnya, yakni Benny Yoga Dharma, S.H yang juga ketua majelis pengganti Sarah Lois yang membacakan vonis terhadap Siauw Sui Thin alias Asui.

Kepada tiga wartawan yang hadir di pengadilan, Benny membenarkan vonis yang berikan majelis hakim hanya 2 bulan penjara dan denda Rp.100.000.000 subsider 1 bulan kurungan kepada Asui.

Ia mengklaim vonis ringan itu sudah dirasakan adil oleh majelis hakim yang menangani perkara Asui setelah mempertimbangkan dan hasil musyawarah hakim.

“Dua bulan itu menurut majelis sudah adil. Dia kan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu lah kita putuskan seperti itu setelah melalui musyawarah majelis hakim,” katanya saat ditemui usai acara halalbihalal dan perpisahan Ketua PN Sungailiat kemarin.

Selain itu, Benny mengaku tidak ada kejanggalan dalam proses persidangan dengan 3 agenda sidang sekaligus yakni pembacaan tuntutan, pledoi dan langsung pembacaan vonis di hari yang sama yakni 27 Mei 2019.

“Tidak ada kejanggalan walaupun tuntutan, pledoi dan vonis dalam hari yang sama. Kan azas diperadilan itu cepat singkat dan biaya murah. Itu sudah sah gak masalah itu,” elaknya.

Menurut Benny, setelah divonis Asui masih menjawab putusan tersebut dengan pikir-pikir, sama dengan JPU. Namun hingga 7 hari berikutnya pihak Asui dan JPU tidak memberikan jawaban apapun sehingga vonis dinyatakan inkrah.

“Mereka pikir-pikir dulu waktu itu. Tapi setelah tujuh hari tidak melakukan apapun jadi putusan inkrah. Tujuh hari itu setelah vonis walaupun masih hari libur,” tukasnya.

Dikatakan Benny, setelah vonis, Asui harus menjalani 2 bulan masa hukuman di Lapas Bukit Semut, Sungailiat. “Dia harus menjalani hukuman dari nol hingga dua bulan ke depan,” imbuhnya.

Mengenai barang bukti berupa timah balok yang dikembalikan hakim ke PT PMP, Benny berlasan justru karena jaksa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut sebagai alat bukti kejahatan. Sehingga majelis memutuskan untuk mengembalikan timah balok puluhan ton tersebut ke PT PMP.

“Jadi yang dimusnahkan (rampas untuk negara) itu 9 kantong pasir timah dan 1 unit (truk) colt sebagai alat bukti kejahatan, karena tertangkap tangan. Baloknya kita kembalikan karena jaksa tidak dapat membuktikan sebagai alat bukti kejahatan,” ujarnya.

Namun saat disinggung mengenai dugaan suap yang banyak dilontarkan masyarakat kepada majelis hakim PN Sungailiat atas kasus Asui ini, sayangnya Benny belum menjawab dugaan tersebut saat dikonfirmasi kembali via ponselnya kemarin siang.

Pesan singkat yang dikirimkan wartawan harian ini sekitar pukul 14.45 WIB kemarin, hingga tadi malam tidak direspon lagi oleh Benny.

Seperti diberitakan edisi sebelumnya, majelis hakim PN Sungailiat memvonis ringan pengusaha timah Siauw Sui Thin alias Asui, selaku Direktut PT PMP. Bos pabrik peleburan timah (smelter) di Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digerebek tim Tipiter Bareskrim Mabes Polri medio Oktober 2018 itu, hanya dihukum 2 bulan penjara dengan denda Rp100.000.000 subsider 1 bulan kurungan.

Vonis ini berbanding jauh dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menjadi dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Padahal, baik itu dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun vonis hakim, terdakwa Asui sebagai direktur dinyatakan terbukti bersalah telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara berupa timah yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Tak pelak, vonis dan tuntutan ringan JPU yang cuma menuntut 3 bulan penjara pun memunculkan dugaan-dugaan negatif. Terlebih, sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah yang harusnya dirampas untuk negara malah dikembalikan kepada PT PMP.

Selain itu, informasi yang dihimpun wartawan dari seorang sumber menyebutkan, sidang dengan agenda tuntutan yang sempat dua kali ditunda, baru digelar tanggal 27 Mei 2019 ketika kondisi pengadilan lengang dari awak media.

Hebatnya lagi, agenda sidang tuntutan tersebut diduga digelar berbarengan dengan pembacaan vonis Asui dalam sidang yang dilakukan kurang lebih 10 menit saja. Sidang yang awalnya dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Sarah Luis lalu digantikan oleh Benny sebagai ketua majelis dengan Oloan dan Jhonson Parancis, sebagai hakim anggota.

Asui terseret sebagai terdakwa setelah anggota Tipiter Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (11/10/2018) silam mengamankan 9 bag jumbo pasir timah kering di dalam gudang smelter PT PMP yang diangkut menggunakan truk warna kuning nopol BN 8036 QB.

Setelah mengamankan pasir timah itu, polisi juga menyita 15 ikat atau 15 ton timah batangan hasil peleburan, pasir timah 87 karung jumbo seberat 88,9 ton, peralatan peleburan, dan dokumen-dokumen sebagai barang bukti.

Dalam tuntutan, JPU menetapkan barang bukti berupa timah batangan, alat peleburan, pasir timah di 87 karung jumbo seberat 99.963,3 Kg, forklip, dan sejumlah dokumen dikembalikan kepada PT PMP. Sedangkan 50 ikat timah batangan dengan berat 50 ton, beserta dokumen-dokumen lain dikembalikan kepada yang berhak melalui PT PMP.

Dan barang bukti yang dirampas untuk negara hanyalah 1 unit truk dan STNK berikut 9 karung jumbo pasir timah dengan berat 9.203,8 Kg. Serta membebankan terdakwa Asui untuk membayar biaya perkara Rp5 ribu.

Direktur BTI Tersangka

Di kasus serupa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Ditreskrimsus Polda Babel) akhirnya menetapkan Wa, direktur perusahaan eksportir timah PT Bangka Tins Industry (BTI) sebagai tersangka dalam perkara dugaan kepemilikan timah tanpa dilengkapi dokumen.

Penetapan tersangka terhadap Wa ini tak dibantah oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Babel, AKBP Indra Krismayadi saat dikonfirmasi Rakyat Pos, Senin (10/6/2019).

Bahkan diakuinya, berkas perkara bos PT BTI ini telah dilimpahkan ke kejaksaan setempat.”Sudah kita kirim berkasnya ke Jaksa beberapa waktu yang lalu,” ungkap Indra singkat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proses penyidikan terhadap direktur smelter timah ini telah dilakukan penyidik Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Babel sejak beberapa bulan silam. Tak hanya itu, sejumlah petinggi maupun karyawan PT BTI telah dilakukan pemanggilan untuk menjalani proses pemeriksaan.

Mereka dimintai keterangan untuk menggali informasi terkait sebanyak dua kontainer timah balok yang diduga tidak dilengkapi dokumen resmi di salah satu gudang di kawasan Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang pada awal bulan Maret 2019 lalu. Polisi juga telah memasang garis polisi pada dua kontainer diduga berisi timah balok. (2nd/bis/1)

Related posts