Ada Apa dengan Kursi Wabup Bateng?

No comment 598 views

Oleh: Muhammad Tamimi
Wartawan Rakyat Pos/Ketua Kahmi Bateng

Tulisan ini merupakan tulisan edisi kelima tentang tema kursi Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng). Sudah lima edisi, kursi wabup belum juga terisi. Padahal, rakyat Bateng sudah menunggu sejak pelantikan Bupati Bateng, Ibnu Saleh pada 27 Juli 2017 tempo hari. Berarti, dua bulan lebih waktu yang disiapkan untuk memilih cawabup ternyata belum cukup, tidak sesuai janji Gubernur Babel Erzaldi Rosman selama satu bulan bisa rampung untuk memilih nama cawabup Bateng.

Masyarakat Bateng sebenarnya perlu tahu alasan kenapa belum terpilihnya cawabup. Mengingat, jabatan bupati dan wakil bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka dari itu, rakyat berhak menuntut tanggung jawab sosial terhadap wakil bupati terpilih.

Belum rampungnya nama cawabup ini juga, perlu kita pertanyakan komitmen dari partai pengusung Perisai (Bersama Erzaldi Rosman-Ibnu Saleh) saat pencalonan Pilkada Bateng 2016 lalu. Kenapa nama-nama cawabup belum mengerucutkan menjadi dua nama yang disodorkan ke DPRD Bateng untuk dipilih. Apa yang menjadi dasar Parpol pengusung belum berani merumuskan nama tersebut. Jika Parpol berpijak pada kepentingan rakyat, maka penulis yakin dilema pemilihan cawabup Bateng tidak bergulir lama hingga saat ini.

Penulis merilis ada empat nama cawabup yang mengemuka ke publik (hasil pertemuan enam Parpol pengusung), diantaranya Suwarno (Gerindra), Ismiryadi alias Dodot (Gerindra), Yulianto Satin (Demokrat) dan Azwar Helmi (PPP). Empat nama dari enam parpol terdiri dari Gerindra (2 kursi), PPP (3 kursi), Nasdem (1 kursi), Demokrat (1 kursi), Hanura (1 kursi), dan PKS (1 kursi).

Penetapan empat nama cawabup itu bukan saja menjadi wewenang Parpol pengusung, namun masih menjadi kewenangan Ibnu Saleh sebagai bupati untuk mencoret dua nama atau ada opsi alternatif yakni menerima dua secara langsung yang diplenokan oleh sejumlah Parpol pengusung.

Demi kepentingan rakyat Bateng, dari empat nama yang mencuat tersebut seharusnya langsung dikerucutkan menjadi dua nama melalui sistem pemilihan yang berasaskan musyawarah mufakat atau bila tidak mencapai mufakat, opsi lain diputuskan melalui voting. Asas kepentingan rakyat sebaiknya diutamakan dan jangan mengutamakan ego sektoral dari masing-masing Parpol pengusung dan calon itu sendiri. Selagi masih menempatkan ego sektoral atau tidak siap menerima, maka pemilihan nama cawabup masih bergulir tanpa batas waktu.

Berkaca dengan pemilihan wakil gubernur Babel pada Maret 2012 lalu, karena gubernur Ir. H. Eko Maulana Ali  meninggal dunia, maka H. Rustam Effendi, wakil gubernur merangkap Plt gubernur hingga ditetapkan jadi gubernur Babel periode sisa jabatan 2012-2017. Jabatan wagub pun kosong kala itu, sehingga perlu diisi melalui pemilihan di DPRD. Dari dua nama yang muncul Hidayat Arsani (Golkar) dan Ridwan Talib (PKS) diusulkan oleh Parpol pengusung, maka berdasarkan suara terbanyak terpilihlah Bapak Hidayat Arsani sebagai wakil gubernur Babel berpasangan dengan Rustam Effendi untuk memimpin Babel selama sisa masa jabatan.

Pembahasan cawagub pada waktu itu, seingat penulis tidak berlangsung lama dan prosesnya sangat singkat. Bukan karena Pak Hidayat Arsani itu seorang pengusaha atau Ridwan Thalib itu seorang politisi sejati. Tetapi, kisruh di masyarakat terbendung dengan cepatnya pengisian jabatan wagub Babel tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Kembali kepada posisi kursi wabup Bateng, alangkah indahnya seandainya pengisian jabatan wabup dipercepat, bukan dibiarkan bergulir tanpa batas waktu seperti saat ini. Petinggi Parpol pengusung harus mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau pribadi. Kalau mengedepankan kepentingan parpol, seperti inilah yang terjadi.

Apa yang menjadi kendala dalam pemilihan nama cawabup Bateng ini, tidak terlepas dari nafsu politik untuk suksesi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 dan Pilkada Bateng 2020. Ego sektoral ini yang harus dilunakkan dan menaikkan ego kepentingan rakyat. Untuk kejelasan pengisian kursi wabup Bateng, maka harus mendapat kepastian secara hukum daripada bergulir tidak jelas dan akan berdampak buruk bagi roda pembangunan diwilayah itu.

Kosongnya jabatan kursi wabup berdampak besar bagi kepentingan masyarakat Bateng. Pertama, mengingat posisi bupati sebagai single fighter, sedangkan beban kerja begitu berat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak tekanan dari semua pihak yang akhirnya berpengaruh pada kinerja seorang bupati. Kedua, sesuai undang-undang yang berlaku seorang kepala daerah wajib hadir setiap ada kegiatan paripurna di DPRD dan tidak boleh diwakilkan oleh ASN sekelas Sekda. Minimal dihadiri bupati atau wakil bupati. Jika tidak ada keduanya, maka pelaksanaan paripurna dibatalkan atau ditunda. Ketiga, disisi lain, janji politik parpol kepada masyarakat terganggu, karena berkaitan dengan visi dan misi pemerintahan saat kampanye.

Terakhir, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terabaikan. Sedangkan opini publik terus mengemuka yang menuntut haknya sebagai warga negara telah memilih bupati dan wakil bupati. Sebagaimana dituangkan dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan “Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Namun, terlepas itu semua, Erzaldi Rosman Ketua DPD Gerindra Babel sekaligus gubernur terpilih masih menaruh kepentingan dalam pembahasan wabup. Sejatinya, Erzaldi harus memberi petunjuk yang jelas terhadap posisi wabup dan tidak melakukan intervensi politik terhadap Ibnu Saleh. Jika itu masih terjadi, maka Ibnu Saleh jelas masih dalam bayang-bayang Erzaldi, karena posisi bupati yang bersangkutan merupakan tirah Erzaldi. Sehingga Ibnu berutang budi secara politik kepada Erzaldi. Hal ini bisa jadi merupakan salah satu yang menyebabkan belum rampungnya pemilihan nama cawabup Bateng. Tentu, Erzaldi ingin jabatan Wabup diisi oleh kader Gerindra, karena kursi yang digantikan.

Sementara itu, Ibnu Saleh justru menginginkan orang yang muncul dari mekanisme pemilihan di Parpol pengusung dan DPRD, terlepas siapa pun yang terpilih apakah dari kader Gerindra atau parpol lain. Dengan kondisi yang ada saat ini, malah menjadi sebuah tanda tanya besar, ada apa dengan kursi Wabup Bangka Tengah, yang hingga kini tak kunjung diisi.(****).

No Response

Leave a reply "Ada Apa dengan Kursi Wabup Bateng?"