970 Ha Perkebunan Sawindo tak Berizin

No comment 1403 views

Perusahaan Diminta Hentikan Aktivitas
Wagub Desak Lahan Kembalikan ke Masyarakat

PANGKALPINANG – Menghindari konflik berkepanjangan antara masyarakat 6 desa di wilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan perusahaan sawit PT Sawindo yang diduga mencaplok lahan seluas 370 hektar untuk perkebunan di luar IUP-B dan HGU, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) akhirnya menggelar rapat mediasi dengan mempertemukan kedua pihak di ruang Pantai Romodong Lantai I Kantor Gubernur Babel, Selasa (9/1/2017).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah, dan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bangka Belitung, Toni Batubara Perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bangka Barat, Perwakilan PT. Sawindo Kencana, Roby, serta beberapa orang perwakilan masyarakat 6 desa di Kecamatan Tempilang ini akhirnya terungkap seluas 370 hektar perkebunan PT Sawindo ternyata tidak mengantongi HGU. Tidak hanya itu seluas 600 hektar lahan utama juga belum memiliki izin.
Atas hal ini masyarakat 6 desa di Kecamatan Tempilang meminta PT. Sawindo Kencana menghentikan aktivitas pengelolaan kebun kelapa sawit di luar IUP-B dan HGU di lahan seluas 370 ha yang masuk wilayah keenam desa tersebut. Dan meminta lahan tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat melalui BUMD.
Dalam pengantarnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Babel, Toni Batubara, menjelaskan, pertemuan ini dilaksanakan karena adanya permasalahan antara masyarakat enam desa di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat dan PT. Sawindo Kencana, di mana ada informasi sebagian lahan sawit yang dikelola memiliki status abu-abu. Sebab ada lahan seluas 370 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada izin, sehingga menjadi pertanyaan semua pihak yang berhubungan dengan PT Sawindo Kencana.
Toni berharap solusi yang diambil dapat diterima semua pihak. Sesuai dengan data, juga ada lahan sekitar 600 Ha HGU yang saat ini belum memiliki IUP. Sementara PT Sawindo Kencana merupakan perusahaan swasta lintas kabupaten, maka sesuai dengan peraturan Kementerian Perkebunan, izin ditarik provinsi, namun hingga saat ini belum ada informasi dari PT Sawindo untuk mengajukan izin atau pembaharuan izin, dan izin yang ada hanya dari Jakarta.
Sementara perwakilan PT Sawindo Kencana, Roby, mengakui bahwa sesuai dengan surat Gubernur Babel yang dilayangkan ke perusahaan, lahan 370 ha tersebut memang belum memiliki izin, baik HGU maupun IUP.
Ia mengatakan bahwa status lahan itu milik dan dikelola oleh karyawan, sedangkan perusahaan belum bisa membuatkan HGU dan IUP-nya.
Berkaitan dengan izin 600 hektar, momentum ini digunakan untuk pengajuan pengurusan tersebut. Saat ini, PT. Sawindo Kencana yang seluruhnya seluas 8000 ha, sebagian memiliki izin dari penanaman modal pemerintah pusat.
Perwakilan Dinas Perkebunan Bangka Barat, Bustanil Arifin menjelaskan, dari 8000 hektar total keseluruhan lahan milik PT. Sawindo Kencana yang terdata di instansinya hanya 7331,20 hektar.
Terkait pemanfaatan 370 ha yang menjadi permasalahan ini, sebenarnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah sampai dengan rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bangka Barat pada 17 Oktober 2017 lalu. Hasilnya diputuskan tiga hal, yaitu meminta instansi terkait (Dinas Pertanian Provinsi Babel) memberikan surat teguran sanksi untuk melakukan penyegelan dan tidak memperbolehkan adanya aktivitas di lahan tersebut; Merekomendasikan diplasmakan seluruhnya dengan mekanisme yang dikoordinasikan dengan pihak terkait; dan PT. Sawindo Kencana memfasilitasi tim survei untuk melakukan rintis batas di lahan 370 ha tersebut.
Wagub Abdul Fatah turut menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Kecamatan Tempilang yang telah reaktif dan preventif, peduli terhadap permasalahan di lingkungannya, sehingga persoalan ini bisa diangkat oleh beberapa pihak untuk dibahas bersama.
Wagub menangkap ada beberapa permasalahan menyangkut PT. Sawindo Kencana ini, dimana ada lahan sekitar 370 ha yang tidak memiliki HGU dan SIUP serta 600 ha lahan utama mereka yang belum memiliki Izin.
“Hari ini, saya telah mendengar dari beberapa pihak yang bersengketa serta mendengarkan dari pihak Pemprov dan Kabupaten Bangka Barat, dan dikomunikasikan secara musyawarah serta bermartabat, bahkan berjalan dengan kepala dingin ini,” ungkapnya.
Keberadaan PT Sawindo Kencana yang melintas di enam desa, menurut wagub ada tidak kesesuaian antara norma atau peraturan yang seharusnya berlaku dengan defakto yang selama ini terjadi. Kalau memang ditemukan pelanggaran, kata dia, maka akan diberi tindakan dan lahan tersebut akan dikembalikan kepada warga melalui BUMDes untuk kesejahteraan bersama.
Dari pertemuan ini, Wagub Abdul Fatah akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan memaparkan hasilnya kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman, untuk diambil rencana dan action atau tindakan kedepan segera.
Wagub juga akan turun melihat sendiri lokasi yang dimaksud. Wagub ingin segala sesuatu harus berjalan secara benar dan sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. (lulus/3)

No Response

Leave a reply "970 Ha Perkebunan Sawindo tak Berizin"