by

8 Kafe di Pangkallalang Ditolak Warga

-NEWS-225 views

Dua Kali Surat Warga tak Digubris Bupati
Diduga Kafe Dibekingi Aparat

TANJUNGPANDAN – Masyarakat Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, khusus RT. 51B menyatakan menolak kebeadaan tempat hiburan malam berupa kafe remah-remang yang menjamur di daerah mereka. Tercatat ada 8 tempat hiburan malam yang ditolak warga dengan menandatangani surat penolakan.
Surat yang dilengkapi pernyataan sikap dan tandatangan itu pun ternyata sudah dua kali dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dan DPRD. Warga juga melayangkan tembusan surat kepada Lurah Pangkallang serta Camat Tanjungpandan.
Ketua RT. 51B Kelurahan Pangkallalang, Jahri kepada awak media, Rabu (20/2/2019) mengatakan, ia bersama masyarakat sudah dua kali melayangkan surat yang ditujukan untuk Pemda Belitung namun hingga sekarang belum ada tanggapan.
“Sudah dua kali ngirim surat, terakhir kurang lebih tiga bulan lalu. Tertuju ke Lurah, Bupati dan DPRD dan sampai saat ini belum ada tanggapannya,” sesal Jahri.
Dia menambahkan, dalam surat pernyataan sikap itu sedikitnya sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK) yang menandatangani penolakan terhadap tempat hiburan di kawasan RT. 51B.
“RT ini kan semuanya ada 90 KK dan kurang lebih 60 lebih KK tandatangani itu. Kurang lebih delapan kafe yang kami tolak itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jahri menyebutkan sering melihat ada mobil milik pemerintah daerah yang masuk ke kawasan tempat hiburan itu pada saat malam hari. Namun ia meyakini delapan tempat hiburan tersebut tidak dilengkapi perizinan yang sebenarnya.
“Seringlah (melihat mobil plat merah), mereka kan patroli. Sering lihat Pol PP, Dinas Pariwisata, kalau dulu (saya) lagi aktif Pos Kamling saat malam,” imbuhnya.
Salah satu warga RT. 51B, Lukman Hidayat juga membenarkan mengenai pengiriman surat penolakan warga tersebut.
“Padahal berdasarkan kesepakatan warga dan hasil rapat warga di rumah Ketua RT, telah dua kali mengirimkan surat ke pemerintaham daerah yang ditembuskan ke DPRD dan Lurah. Yang bertujuan untuk menutup tempat hiburan malam yang diduga tak berizin. Dalam surat itu juga dilampirkan tanda tangan warga,” kata Lukman di hari yang sama.
Berkaitan dengan surat tersebut, mantan wartawan ini berharap Kasat Pol PP Belitung bisa bertindak tegas terhadap keberadaan tempat hiburan yang diduga tidak berizin, bahkan menyalahgunakan izinnya.
“Kita juga berharap supaya keluhan masyarakat ini dan surat yang telah dikirim segera mendapat tanggapan. Sebelum masyarakat setempat mengambil tindakan tegas dengan main hakim sendiri,” ancamnya.
Selain itu sebagai warga, Lukman yang biasa disapa Dayat meminta supaya aparat penegak hukum dapat menindak dengan tegas cafe remang-remang di sekitar RT. 51B yang tidak memiliki izin operasi.
“Kita menduga ada main mata antara aparat penegak perda dengan pemilik kafe. Karena saya sering lihat ada mobil plat merah sering masuk ke tempat hiburan baik itu siang atau malam. Mungkin karena ada beking dibelakangnya, sehingga kafe remang-remang yang tidak berizin ini masih buka,” tudingnya.

Jual Mihol Dipidana
Terpisah, Kanit Tipiter Polres Belitung Ipda M Fadhillah Makhbul mewarning warga atau tempat hiburan yang menjual minuman berakohol (minol) atau miras secara bebas kepada masyarakat tanpa izin, bisa dikenakan hukuman pidana penjara.
Hal ini dibuktikan pada pengamanan terhadap tersangka TY (49) yang kedapatan menjual minol jenis bir tanpa izin dengan barang bukti sebanyak 39 kerat atau sekitar 600 botol. Tersangka diamankan pada 12 Januari 2019 lalu dan tengah menjalani proses pemeriksaan di Polres Belitung.
“Intinya bagi siapapun yang menjual minol tanpa izin bisa dipidana penjara. Kalau untuk tersangka TY ini sudah masuk tahap satu,” katanya kepada Rakyat Pos, Kamis (21/2/2019).
Makhbul mengatakan, penangkapan terhadap TY ini bermula dari informasi masyarakat yang resah karena toko klontong tersangka di Jalan Kapten Saridin menjual minuman beralkohol tanpa izin. Setelah mengumpulkan informasi, akhirnya jajaran Satreskrim Polres Belitung langsung mengamankan tersangka berikut barang bukti.
“Tersangka dijerat Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara atau denda Rp400 juta,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan tersangka, bir miliknya tersebut didapat dari salah satu distributor yang ada di Tanjungpandan. Dan sebagai tindaklanjutnya, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi yang menaungi masalah perdagangan agar warga yang membeli mihol dari distributor dilengkapi dengan perizinan. Termasuk distributornya harus diperiksa perizinannya.
“Memang tersangka ini sudah pernah ditertibkan sebelumnya tapi masih mengulangi. Untuk distributor kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan menelaah izinnya,” tegas Makhbul. (dod/1)

Comment

BERITA TERBARU