70 Persen Temuan BPK Didominasi Masalah Aset

  • Whatsapp

DPRD Bahas Perda Pengelolaan Barang

TOBOALI – Guna mensupor target Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer menjadikan Bangka Selatan good governance yang salah satunya adalah tercapainya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, DPRD dan Pemkab Basel saat ini, sedang membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Itu merupakan bagian dari menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda ini, mengganti Perda No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah dicabut karen lebih dari 30 % tidak relevan lagi dengan PP No 27 tahun 2014 dan Permendagri No 19 tahun 2016.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus, Samsir kepada wartawan Jumat (24/2/2017). “Dan memang secara faktual pun banyak temuan dalam setiap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan adalah 70 persennya di dominasi oleh temuan material di bidang aset yang erat kaitannya barang milik daerah. Dan dalam Perda ini ruang lingkup pengelolaannya adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penataannya, pembinaan pengawasan dan pengendalian,” papar Samsir.

Menurutnya, yang mendominasi temuan material aset ini adalah yang berhubungan dengan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian dimana permasalahannya adalah tidak matchnya nilai nominal antara aset yang ada di OPD dengan data di bagian aset. Ini disebabkan oleh banyak aset yang tidak tercatat.

Selain itu, ada asetnya tetapi tidak ada di record data aset. “Dengan Perda ini diharapkan nanti segera ditindaklanjuti untuk menertibkan aset dengan inventarisir, lalu stratifikasi mana yang sudah harus dimusnahkan dan mana yang harus dihapuskan. Untuk mempermudah hal itu, kami dari Komisi 1 berharap agar adanya pendelegasian wewenang terhadap pengurus dan penyimpan barang untuk di setiap OPD yang memiliki satuan kerja yang banyak seperti Dinas Kesehatan memiliki puluhan Puskesmas, Poskesdes, Pos Yandu dan Polindes dan Dinas Pendidikan yang memiliki banyak sekolah dari TK, SD dan SMP,” imbuhnya.

Politisi PKS ini menambahkan, untuk administrasi aset agar dibuat aplikasi online pendataan dan up date data dari OPD ke bagian aset setiap ada belanja barang.
“Semoga dengan adanya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, ke depan bisa tercapai target Pemkab Basel mencapai opini BPK Wajar tanpa pengecualian. Kami mengapresiasi capaian opini WDP yang sudah dicapai Pemkab Basel yang dipimpin Justiar – Riza ini, dari posisi Disclaimer,” pungkas Samsir. (raw/3).

Related posts