by

7.000 Jiwa Pemegang Kartu BPJS Mandiri Menunggak

Komisi I DPRD Basel Konsultasi ke Kemenkes

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan (Basel) belum lama ini melakukan konsultasi ke Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan RI. Kegiatan ini berkaitan dengan Universal Health Coverage (UHC) di Bangka Selatan yang capaiannya masih rendah.

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus mengalami financial hardship.
Demikian dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Basel Samsir kepada wartawan Senin (9/7/2018).

Menurut politisi PKS ini Kabupaten Bangka Selatan yang menarget Universal Health Coverage ( UHC ) 95 % pada tahun 2019 sama seperti target Kementerian Kesehatan memerlukan kerja ekstra untuk mencapai dead line pada akhir 2019 ini.

Hal tersebut dikarenakan sampai hari ini capaiannya baru di angka 48 % dari total jumlah penduduk Bangka Selatan 172 ribu per data BPS terakhir. “Artinya yang harus dikejar untuk mencapai UHC 95 % tersebut dalam waktu 1 tahun ini adalah sekitar 47 % lagi atau kurang lebih 80.840 jiwa lagi. Dari total jumlah 48 % yang sudah masuk JKN dan memiliki Kartu BPJS atau KIS yaitu sebanyak 91.160 jiwa itu, terdapat 7.000 jiwa yang pemegang Kartu BPJS mandiri yang menunggak iurannya. Dari total pemegang kartu BPJS tersebut kurang lebih 47.650 jiwa merupakan pemegang Kartu BPJS PBI ( dibayarkan oleh Pemerintah ),” ungkapnya.

Ia menyebutkan lambatnya pencapaian UHC ini disebabkan banyak faktor salah satunya masyarakat enggan dan tidak mau masuk ke jaminan kesehatan Nasional dengan BPJS nya.

“Hasil sidak komisi berinteraksi dengan masyarakat Bangka Selatan ada beberapa alasan membuat mereka tidak mau ikut JKN ini, yaitu tidak mampu untuk membayar. Memang tidak mau ikut walaupun mampu, Pelayanannya yang tidak baik dan masih membayar juga walaupun menggunakan BPJS Prosedurnya berbelit – belit, Sembuhnya lama karena menggunakan obat murah yg mutunya rendah,” imbuhnya.

Samsir mengungkapkan, iuran khusus BPJS Mandiri yang menunggak iuran khusus dikarenakan beberapa yaitu tidak mampu melanjutkan pembayaran, kebanyakan mereka ikut hanya pada waktu sakit dan istrinya melahirkan setelah itu mereka tidak melanjutkan membayar.

“Dari hal tersebut berdasarkan hasil konsultasi dengan direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan khususnya Dinas kesehatan, dinas Sosial dan Pemerintahan Desa yaitu Melakukan stratifikasi alasan menunggak data pemegang Kartu BPJS yang menunggak tersebut apakah disebabkan ketidakmampuan mereka atau masuk kategori miskin atau Mereka mampu dan sengaja tidak mampu membayar,” terangnya.

Jika memang mereka menunggak merupakan masyarakat miskin ( sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin) yang diverifikasi oleh dinas sosial melali Tenaga Kerja Sukarela Masyarakat ( TKSM ), katanya, agar dialihkan pembayarannya menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten ( APBD Kabupaten ).

“Bagi yang menunggak karena alasan tidak mau membayar walaupun mampu, untuk dilakukan pembinaan dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya BPJS dan konsekuensinya jika tidak memiliki kartu BPJS sebagaimana yang sudah diatur Undang – Undang ( tidak dilayaninya semua jenis pengurusan administrasi yang menjadi hak Warga negara ),” ujarnya.

Ia menambahkan, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki BPJS khususnya yang memangnya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu, agar pemerintah kabupaten melalui dinas sosial agar kembali me riview kriteria miskin tersebut sesuai kondisi daerah.

Selain itu, dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa agar mendata dan mengajukan kembali masyarakat miskin dan tidak mampu tersebut sesuai kategori yang direvisi tersebut melalui TKSM.

“Meriview dan merevisi semua pemegang kartu BPJS PBI yang sudah ada di setiap desa sesuai dengan kriteria yang direvisi, karena masih banyak pemegang kartu BPJS PBI itu termasuk orang mampu tapi mendapatkan kartu BPJS PBI, dan dialihkan ke BPJS Mandiri. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal ini Dinas kesehatan, Dinas Sosial , bidang Pemberdayaan masyarakat desa dan BPJS cabang Bangka Selatan agar bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi secara masif ke masyarakat setiap desa yang masih banyak yg belum ikut BPJS,” ungkapnya.

Selain itu, kata Samsir, BPJS Bangka Selatan agar secepatnya menunjuk Kader BPJS di setiap Kecamatan untuk mendatangi masyarakat yang belum masuk BPJS dengan menyakinkan dan menjelaskan manfaat dari BPJS tersebut serta mendatangi pemegang kartu BPJS mandiri yang menunggak.

“Mengefektifkan komite FRAUD ( kecurangan ) yang dilakukan setiap fassilitas kesehatan tingkat pertama dan Rumah sakit yang memiliki Kerjsama dengan BPJS dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dan dihimbau ke masyarakat pemegang kartu BPJS mau melaporkan setiap dugaan tindak kecurangan ( FRAUD ) yang dilakukan rumah sakit saat melakukan pelayanan di rumah sakit dengan menggunakan berobat dengan Kartu BPJS. Dan komite FRAUD sudah ada di tingkat Kabupaten maupun di provinsi,” katanya.

Samsir menuturkan tahun 2019 batas akhir integrasi jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional ( BPJS ) dan memasuki tahun 2019 tidak ada lagi jaminan kesehatan daerah ( JKJB ) dan hanya ada JKN. “bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS tidak dilayani lagi dalam pengurusan segala bentuk administrasi dan akan dilayani jika memiliki kartu BPJS ( sebagaimana yg ditetapkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (raw/3)

Comment

BERITA TERBARU