by

60 Persen Andal Pertambangan Bermasalah

Panja Rekom Cabut IUP Perusahaan
Indikasi Gratifikasi Penerbitan Perizinan

PANGKALPINANG – Panitia Kerja (Panja) pertambangan DPRD Bangka Belitung, sekitar 60 persen izin Andal (Analisis Dampak Lingkungan) perusahaan tambang di Babel bermasalah.
Ketua Panja, Bong Ming Ming, menekankan agar dilakukan revisi Andal atau pencabutan IUP beberapa perusahaan yang salahi aturan.
Temuan Panja DPRD ini diketahui setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait hingga kementrian. Katanya, sesuai dengan berkas yang ada di BLHD beberapa izin Andal cacat prosedur dalam penerbitannya.
“Syarat penerbitan izin Amdal salah satunya publikasi, apabila masyarakat tidak hadir diundang lagi. Masyarakat sekitar yang terkena dampak perusahaan itu. Kemudian harus melakukan rapat komisi dengan masyarakat yang diundang. Itu tidak ada dilakukan di beberapa IUP yang diterbitkan, kami datangi beberapa tempat untuk melakukan pengecekan, Rambat, Pering, Kelabat Dalam. Kami ragukan penerbitan Amdalnya karena cacat prosedur,” kata Bong Ming Ming kepada sejumlah wartawan, di gedung DPRD Babel, Senin (11/12/2017).
Dalam PP 27 katanya, apabila tiga tahun berturut-turut tidak ada aktivitas apapun, wajib dilakukan revisi Andal. Dan perusahaan tambang itu harus melalui proses perizinan dari awal.

“Kami akan melakukan pendalaman proses perizinan Amdal, apabila cacat prosedur sesuai data yang kami terima akan merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin IUP,” tegasnya.
Sebagaimana, Panja ini dibentuk tuturnya, untuk membantu pemerintah melakukan penyelidikan apa persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga banyak penolakan.

“Kami akan merekomendasikan ke gubernur bahwa ada temuan seperti amdal yang salah. Merekomendasikan gubernur untuk mencabut IUP yang bermasalah,” tuturnya lagi.
“Soal gratifikasi belum melihat itu, akan dilakukan pendalaman. Konsultasi ke masyarakat itu penting, kalau tidak dilakukan amdal tidak bisa diterbitkan. Kami melihat itu yang terjadi, soal pidana atau tidaknya kedepan perlu penyelidikan lebih dalam. Kami minta gubernur, melakukan penghentian sementara aktivitas tambang yang sedang kita sertifikasi melalui Panja. Kalau ada temuan cacat prosedur kita minta cabut IUP-nya. Seperti di Pering izin amdal dari 2010, sudah tujuh tahun harus direvisi ulang. Konsekuensi izin amdal dari awal. Jika terjadi penolakan otomatis amdal yang akan direvisi itu batal. Kalau amdal batal otomatis IUP harus dicabut,” pungkasnya. (ron/6)

Comment

BERITA TERBARU