6 Kepala OPD Pemkab Basel Masih Dijabat Plt

  • Whatsapp

Sumadi: Usai Pemilu akan Dilakukan Lelang

TOBOALI – Hingga saat ini, enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel), masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Enam OPD tersebut diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Bappeda, Sat Pol PP, PUPRP, Dukcapil, Dinsos P3AMD.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Basel, Sumadi membenarkan ketika dikonfirmasi Rabu (13/3/2019). Selain OPD, jabatan Sekda Basel yang sebelumnya dijabat Pelaksana Harian (Plh) Agus Pratomo saat ini sudah menjadi Plt.

Informasi yang berhasil dirangkum harian ini, menyebutkan penempatan jabatan Plt dikarenakan beberapa sebab, diantaranya alasan meninggal dunia atau duka cita, persoalan hukum hingga perpindahaan Kepala OPD ke daerah lain.

“Sejak kemarin, jabatan kepala OPD yang di jabat Plt menjadi enam OPD, Disdikbud, Bappeda, Sat Pol PP, PUPRP, Dukcapil, Dinsos P3AMD, termasuk jabatan Sekda,” ujar Sumadi.

Ia mengatakan, enam Plt tersebut telah menerima Surat Keputusan (SK) tugas dari Bupati pada Selasa (12/3/2019). Begitu juga dengan jabatan Plt Sekda Basel, yang saat ini di jabat Agus Pratomo yang sebelumnya berstatus Plh Sekda.

Agus Pratomo saat ini, masih menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Basel. “Ke enamnya OPD dan tujuh dengan Sekda sudah menerima SK Plt mereka,” jelas Sumadi.

Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel yang sebelumnya dijabat oleh Eddy Supriadi kini dijabat oleh Plt Ramdani, Sekretaris Dinas Pendidikan. Eddy Supriadi telah mengajukan pindah ke Pemkot Pangkalpinang.

Sementara itu, Kadinsos P3AMD dijabat oleh Plt Suprayitno, Sekretaris Dinsos P3AMD, Benny Supratama diusulkan menjadi Kepala Dukcapil Basel yang namanya telah disampaikan ke Kementrian Dalam Negeri.

“Usai Pemilu, rencananya akan dilakukan lelang 6 OPD yang dijabat Plt, agar segera didefinitifkan, termasuk jabatan Sekda Basel,” ungkap Sumadi.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi I DRPD Basel, Samsir mengungkapkan, Pemkab Basel termasuk yang sangat tinggi frekuensi kebijakan mutasi dan rotasi ASN, termasuk dalam minggu ini.

Komisi I berharap kebijakan mutasi ASN ini, mampu menciptakan suatu netralitas serta mengacu pada hasil evaluasi jabatan dan persoalan kebutuhan kinerja pegawai.

“Mutasi bukan dilakukan hanya karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu tanpa ada dampak yang significan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pegawai ASN. Kami juga berharap penerapan kebijakan mutasi pegawai ASN ini, tidak didasarkan pada paradigma patronage systim pengangkatan seseoarang pegawai berdasarkan hubungkan pribadi antara pihak yang mengangkat dengan diangkat,” terang Samsir belum lama ini. (raw/3)

Related posts