582 Nelayan Tradisional Basel Sudah Miliki Pas Kecil

  • Whatsapp
Petugas KUPP Kelas III Sadai, Mardianto.

TOBOALI – Sejak tahun 2017 hingga awal Januari 2020, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Sadai Bangka Selatan telah menerbitkan sebanyak 582 berkas Pas Kecil dan sertifikat kelayakan kapal nelayan telah diterbitkan. Petugas KUPP Kelas III Sadai Mardianto mengatakan 582 Pas Kecil tersebut telah dibagikan kepada nelayan di 4 kecamatan di Basel dimana menjadi wilayah kerja KUPP Kelas III sadai.

“Pas nelayan ini telah kami salurkan kepada nelayan di Kecamatan Toboali, Lepar Pongok, Kepulauan Pongok dan Simpang Rimba. Sudah berlangsung dari 2017 hingga awal tahun ini,” ujarnya, Rabu (15/1/2020).

Mardianto menjelaskan dokumen ini wajib dimiliki setiap pemilik kapal penangkapan ikan untuk kapal bertonase kurang dari GT 7. Dokumen tersebut sangat penting dimiliki sebagai identitas kebangsaan kapal di Indonesia.

“Umumnya wajib untuk kapal tradisional dan kapal nelayan. Jadi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti terdampar ke luar negeri, dengan adanya dokumen ini, identitas kapal dapat diketahui,” sambung Mardianto. Masih kata dia, berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, kapal-kapal nelayan yang tidak memiliki pas kecil dapat diberi sanksi pidana dan denda. Untuk itu diimbau agar nelayan segera mengurus dokumen Pas Kecil.

Baca Lainnya

“Kami imbau nelayan segera mengurus dokumen pas kecil kapal agar mereka bisa aman melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Indonesia. Karena pengawasan pelayaran dan penangkapan ikan di laut ke depannya akan semakin ketat,” pungkasnya.

Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan menyebutkan untuk pemeriksaan teknis dokumen dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan untuk semua jenis kapal dengan Tonasse Kotor (Gross Tonnage/GT) kurang dari GT 7 tidak dikenakan biaya Pungutan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini dituangkan dalam Surat Edaran Ditjen Perhubungan Laut No. SE 5 tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019 tentang Pungutan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Pemeriksaan, Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan Sertifikasi Keselamatan untuk Semua Jenis Kapal dengan Tonnase Kotor (Gross Tonnage) kurang dari GT 7. (raw/3)

Related posts