49 Desa Basel Pemilihan BPD, Komisi I Ingatkan Penggunaan Dana

  • Whatsapp

TOBOALI – Sebanyak 49 desa di Bangka Selatan tiga bulan kedepan akan melaksanakan proses demokrasi pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).
Hanya Desa Delas yang belum melakukan pemilihan karena masa periodenya yang belum habis. Untuk itu Komisi I DPRD Basel mengingatkan kepada seluruh pemerintahan desa agar menidaklanjuti Peraturan daerah No 17 tahun 2018 tentang Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk Panitia Pemilihan dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami juga mengingatkan agar panitia yang sudah ditunjuk menjadi agar menjalankan proses pemilihan berpedoman pada Perda no 17 tahun 2018 dan permendagri No Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Berikanlah kesempatan seluas – luasnya kesempatan pada masyarakat desa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Anggota BPD tanpa dibatasi karena pengisian anggota BPD berbeda dengan persyaratan pemilihan Kepala Desa, dimana jika kepala dibatasi hanya maksimal 5 yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa tetapi pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tidak dibatasi calonnya dan tidak dilakukan test dalam sistim penetapan menjadi calon anggota,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Minggu (9/6/2019).
Selain itu, kata Samsir persyaratannya juga lebih mudah dibandingkan dengan proses pencalonan Kepala Desa, sebagaimana yang diatur oleh Perda no 17 tahun 2018 pasal 2 bahwa persyaratan untuk mencalonkan anggota BPD yaitu, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahnakan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Berusia paling rendah 20 tahun dan /atau sudah pernah menikah, berpendidikan paling rendah tamat SMA atau yang sederajat, bukan sebagai perangkat desa, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, wakil penduduk desa yang dipilih secara demoratis, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
Politisi PKS ini mengatakan syarat lainnya bisa dilengkapi setelah terpilih dalam proses pemilihan dengan diberikan limit waktu untuk pengirisannya seperti SKCK, Surat Kesehatan, Bebas Narkoba dan surat dari Pengadilan Tinggi.
“Jika tidak bisa melengkapi sampai limit waktu yang ditentukan dianggap gugur dan digantikan oleh calon lain yang urutan suara paling banyak kedua. Karena sekarang timgal menyisakan waktu 3 bulan lagi berakhirnya periode BPD yang lama maka secepatnya proses pemilhan sudah harus dilakukan karena 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD yang lama maka pemilihan Anggota BPD yang baru harus sudah dilakukan sesuai dengam perda no 17 tahun 2018 ayat 3 ( tiga ) bahwa “ Pemilihan Calon Amggota BPD paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.” Jelasnya.
Komisi I merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar secepatnya mengalokasikan pencairan Dana Pemilihan BPD tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perda APBD tahun 2019 dimana masing – masing Desa mendapatkan bantuan dana sebesar 40 juta sampai 50 juta sesuai dengan distribusi penduduk dan letak geografis wilayah desa yang ada.
Komisi I juga mengingat kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai leading sektor dan Inspektorat sebagai pengawas dan auditor untuk menyiapkan Peraturan Bupati terkait juklak juknis pelaksanaan Pemilihan BPD khususnya yang berhubungan dengan pedoman pengajuan dan penggunaan dana bantuan pemilihan BPD tersebut.
“Hal tersebut dikarenakan adanya opsi mekanisme proses pemilihan yang harus dipilih oleh kepala desa melalui proses musyawarah desa yang dilakukan perwakilan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa tentang mekanisme pemilihan antara sistim musyawarah atau pemilihan langsung, pembagian wilayah pemilihan, dan penentuan siapa yang menjadi pemilihnya.
Karena penggunaan dan mengunakan sistim musyawarah atau dengan pilihan langsung sangat berbeda, dimana proses pemilihan langsung akan memerlukan biaya lebih besar yang berkaitan dengan biaya cetak kartu suara dan konsumsi sedangkan jika menggunakan cara musyawarah hanya memerlukan sedikit dana. Dan ini yang perlu diatur juklak dan juknis penggunaan dananya,” pungkasnya. (raw/6)

Related posts