23 Kerjasama dengan Pihak Ketiga Ditinjau Ulang

  • Whatsapp

Buntut Review BPKP
Sekda: Sikap Kami Sangat Tegas Sekali

SUNGAILIAT – Sebanyak 23 objek kerjasama pihak ketiga dengan Pemkab Bangka akan ditinjau ulang. Hal ini menindaklanjuti laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua laporan review dari BPKP tersebut yaitu Pemda belum memiliki regulasi yang mengatur pengelolaan kerjasama daerah dan Pemda belum memiliki strategi pengembangan kerjasama daerah. BPKP menginstruksikan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyusun peraturan bupati (Perbup) dan standar operasional prosedur (SOP).

“Yang kami lakukan melakukan konsolidasi, inventarisir dan evaluasi. Dalam data, kerjasama sifatnya bisnis ada 23 objek kerjasama. Misalnya Ruko Permata di depan rumah Timah. Di ruko Toko Mas Kongki itu kerjasama. Di Teluk Uber, Parai, Pemali, Sunlake dan sebagainya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka, Fery Insani saat memimpin rapat TKKSD, di ruang rapat Bina Praja, Kamis (12/1/2017).

Menurut Fery, dari berbagai objek dimaksud, ada yang perjanjiannya masih lama dan ada yang sudah berakhir. Termasuk juga hasil evaluasi TKKSD, ada yang tidak dikelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, kata dia, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam perjalanan objek kerjasama ini, tambah dia, akan diserahkan ke SKPD yang membidangi.

“Sebagai contoh, sepanjang Toko Mas Kongki dan Ruko Permata akan dikelola Disperindag.
Parai, Teluk Uber, Rambak yaitu Dinas Pariwisata. Ini akan diinventaris ulang objek kerjasama pihak ketiga. Pemkab Bangka akan pendataan ulang. Termasuk jika nanti meminta kontribusi yang sesuai kondisi sekarang,” bebernya.

Dijelaskan mantan Sekda Kota Pangkalpinang ini, kerjasama pihak ketiga ini berpedoman pada Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang revisi undang-undang nomor 17 tahun 2007 yang juga revisi Keputusan Menteri Nomor 152 tahun 2004.
“Namanya berbeda-beda dulu ada pemanfaatan, pemberdayagunaan macam-macam tapi bentuknya sama saja. Ada bentuk sewa, ada bentuk jual beli, ada bentuk BOT, ada ruislag yang kita hindari. Kita warning, tidak ada untuk Pemkab Bangka ruislag karena akan hilang aset” tegasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, kerjasama pihak ketiga akan dihitung kembali berapa kontribusinya. Untuk itu dilakukan adendum perjanjian jika retribusi relatif kecil dan jika pihak tidak memenuhi kewajiban Pemkab Bangka akan menyurati dengan surat peringatan pertama kedua dan ketiga akan diputuskan perjanjian.

“Sikap kami sangat tegas sekali. Semua objek yang dikerjasama akan pasang plang, misalnya BOT dengan nomor sekian akan berakhir sekian. Tidak ada lagi yang mengakui
Mohon maaf, pengusaha bukan kami buat tidak nyaman. Begitu juga yang bayar PBB akan dipasang pita dan tulisan kalau lunas ditulis, rumah ini lunas PBB, kalau belum juga ditulis belum lunas PBB,” pungkasnya.

Rapat TKKSD yang dimoderatori Asisten Sekda Bangka, Arman Agus ini diikuti oleh Kepala Dinas Bapedda, Pan Budi Marwoto, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Iwan Hindani, Dinas Pariwisata, Tony Marza, Dinas Pangan, Suhodo, Dinas Perumahan, Jumani, Dinas Asset Daerah, Saparudin serta perwakilan SKPD lainnya.(snt)

Related posts