21 Pejabat Pemprov Ramai-ramai ke Bandung

  • Whatsapp

Ikuti Diklat, Petakan Kompetensi

PANGKALPINANG- Belum sepekan menjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman sudah memerintahkan 21 pejabat eselon dilingkungan Pemprov Babel untuk mengikuti assessment selama dua hari di Bandung, Jawa Barat. Dari 21 pejabat tersebut terdapat nama Sekda Babel, Yan Megawandi.

Muat Lebih

Yan Megawandi dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurut dia, dirinya dan pejabat lain mengikuti diklat (pendidikan dan latihan) selama dua hari di Bandung. Diklat itu, katanya untuk memetakan kompetensi, kelebihan dan kelemahan para pejabat di lingkungan Pemprov Babel.

“Saya juga ikut, ini dalam rangka pengembangan karakter, pengembangan kemampuan leadership masing-masing pejabat ini, jadi kami ikut training dua hari di Bandung,” kata Yan kepada wartawan dihubungi via ponselnya, Jum’at (19/5/2017).

Yan memaparkan, tujuan diklat pertama untuk mengetahui karakter, kelemahan, kekurangan serta potensi dan kekuatan yang ada, karena pemetaan ini dibutuhkan untuk mensinergikan dan membentuk tim yang tangguh dan solid sehingga diperlukan pemahaman karakter masing-masing pejabat.

Mantan Kepala Disbudpar Babel ini membantah jika uji kompetensi ini sekaligus tes kesehatan. Pejabat, kata dia, hanya mengikuti pengembangan karakter, dan bagaimana kalah berkoordinasi dalam satu tim. “Jadi bukan tes kesehatan, saya saja belum tau dimana ujinya, tetapi di lembaga yang ada di Bandung,” tandasnya.

Salah satu pejabat yang ditemui wartawan di Bandara Depati Amir, Jum’at kemarin mengatakan, jika para pejabat ini siap untuk mengikuti uji kompetensi dan siap membantu gubernur dalam menjalankan kepemimpinan di Babel.

“Saya optimis mampu mengikuti kompetensi ini, dan siap membantu dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Rivai, yang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Babel.

Sebelumnya, Wagub Babel, Abdul Fattah beberapa waktu lalu menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan untuk melakukan mutasi atau pemberlakukan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TTP).

“Belum ke arah situ apakah mutasi atau TTP, kita akan kuti peraturan yang mengatur sejauh mana ditetapkan yang bisa ditetapkan pejabat, kita akan ikuti rule off the game-nya. Namun, bukan berarti hal itu (mutasi-red) tak dilakukan, semuanya mengikuti alur yang dimungkinkan,” katanya.(nov/10)

Pos terkait